Tapera: Kebijakan Dzalim Untuk Memenuhi Kebutuhan rumah

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tapera: Kebijakan Dzalim Untuk Memenuhi Kebutuhan rumah

Lala Imnidza

(Pemuda Muslim Peduli Umat)

Dilansir dari Sindonews – Jakarta

 

Ketua Partai Buruh Said Iqbal menegaskan penghitungan iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) sebesar 3% tidak tepat. Ia juga mempertanyakan kejelasan program Tapera, khususnya apakah pekerja dan peserta Tapera otomatis mendapat tempat tinggal setelah bergabung .

 

Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3% (dibayar pengusaha 0,5% dan dibayar buruh 2,5%) tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK,” tegasnya. Iqbal mengatakan rata-rata upah pekerja Indonesia saat ini sebesar Rp 3,5 juta per bulan.

 

Setelah dikurangi 3% per bulan, besaran iurannya kurang lebih sebesar 105.000 per bulan atau Rp 1.260.000 per tahun. Karena Tapera adalah tabungan sosial, maka dana yang dihimpunnya antara Rp 12,6 juta hingga Rp 25,2 juta dalam 10-20 tahun ke depan. Iqbal mengatakan, alasan lain Tapera saat ini memberikan beban kepada buruh dan masyarakat adalah upah riil buruh (daya beli buruh) yang turun 30% dalam lima tahun terakhir.

 

Hal ini karena upah tidak meningkat selama hampir tiga tahun berturut-turut, namun tahun ini naik upahnya murah sekali. Menurutnya, pengurangan gaji Tapera sebesar 3% tentu akan membebani penghidupan pekerja, apalagi pemotongan iuran pekerja lima kali lipat dari pemotongan iuran pemberi kerja.

 

Nah, kira kira Tapera menurut pandangan islam bagaimana ya?

 

Tapera adalah bentuk lepas tangan negara dari membantu rakyat memiliki hunian. Melalui Tapera, rakyat dipaksa saling menanggung, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Sama seperti BPJS, negara berlepas tangan dari kewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyatnya. Negara malah memaksa rakyat saling menanggung pelayanan kesehatan untuk mereka.

 

Sebaliknya, Islam justru mewajibkan negara (Khilafah) untuk membantu rakyat agar mudah mendapatkan rumah dengan mekanisme, pertama, negara harus menciptakan iklim ekonomi yang sehat sehingga rakyat punya penghasilan yang cukup untuk memiliki rumah, baik rumah pribadi maupun rumah sewaan.

 

Kedua, negara melarang praktik ribawi dalam jual beli kredit perumahan. Riba untuk tujuan apa pun adalah dosa besar. Dalam sistem kapitalisme, banyak orang kesulitan memiliki rumah pribadi karena terhalang bunga/riba dalam kredit jual beli rumah. Sebagian lagi terlilit utang cicilan rumah yang mengandung riba.

 

Ketiga, negara harus menghilangkan penguasaan lahan yang luas oleh segelintir orang/korporasi. Saat ini sistem yang berlaku justru meniadakan batasan dan kontrol terhadap penguasaan lahan. Akibatnya, banyak pengembang besar menguasai lahan yang amat luas yang dibutuhkan rakyat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2019 melaporkan ada lima perusahaan pengembang besar telah menguasai 28 kota yang baru dibangun di kawasan Jabodetabek. Mereka juga memonopoli kepemilikan lahan. Fenomena ini disebut land banking, yaitu penguasaan atas lahan yang luas, tetapi belum digarap. Akibatnya, rakyat tidak bisa membeli tanah dan properti, kecuali melalui para pengembang tersebut dengan harga amat mahal.

 

Syariat Islam mengatur bahwa lahan yang selama tiga tahun ditelantarkan oleh pemiliknya akan disita oleh negara untuk diberikan kepada orang yang sanggup mengelolanya. Hal ini ditetapkan berdasarkan ijmak Sahabat. Dengan cara ini praktik monopoli lahan bisa dihapuskan dan rakyat berkesempatan untuk memiliki lahan dan hunian dengan cara yang mudah.

 

Keempat, negara dapat memberikan lahan kepada rakyat yang mampu mengelola lahan tersebut. Negara juga dapat memberikan insentif atau subsidi kepada rakyat untuk kemaslahatan hidup mereka, termasuk untuk memudahkan mereka memiliki hunian. Nabi saw., selaku kepala negara, pernah memberikan lahan di tanah Al-‘Aqiq kepada Bilal bin Al-Harits; memberikan tanah kepada Wa’il bin Hujr di Hadhramaut; serta memberikan tanah kepada Umar dan Utsman serta para Sahabat yang lain. Khalifah Umar bin Khaththab ra. juga pernah memberikan bantuan dari baitulmal untuk petani di Irak demi membantu mereka menggarap lahan pertanian, juga untuk hajat hidup mereka. Negara dalam hal ini dapat memberikan insentif atau bantuan kepada rakyat dari pos kepemilikan umum, jizyah, kharaj, atau ganimah.

 

Beginilah solusi Islam atas problem perumahan bagi rakyat. Syariat Islam telah memiliki solusi kongkrit dalam persoalan ini. Sungguh Islam adalah satu-satunya ideologi yang menjamin keadilan dan menghilangkan kezaliman akibat hukum-hukum dan ideologi buatan manusia.

 

Wallahu a’lam bish-shawwab

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *