Oleh: Agung Andayani
Saat ini baru tahun 2021 namun sejumlah politisi sudah mulai sibuk bersolek di pinggir jalan dengan baliho. Banyak baliho-baliho yang telah bertebaran menghiasi jalanan di sejumlah daerah. Sedangkan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 yang akan datang masih lama.
Keberadaan baliho tersebut seakan-akan mengesankan kepada rakyat. Bahwa yang ada didalam pikiran para elit politik adalah hanya kekuasaan dan jabatan. Ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum selesai dan tertangani dengan baik. Pada hal rakyat sedang dalam kondisi serba sulit, krisis kesehatan krisis ekonomi. Badai kemiskinan pun menghantui negeri ini.
Isu penambahan masa jabatan presiden tiga periode juga menggema di media-media. Wacana amandemen UUD 45 pun telah membuat kehebohan di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Jokowi dengan mengundang 7 parpol koalisi. Yang dilanjutkan mengumpulkan parpol pendukung non parlemen yang dapat menguatkan posisi Presiden yang menginginkan amandemen untuk mengokohkan kekuasaannya.
Dan terkait hal tersebut Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyampaikan adanya ide penambahan masa jabatan presiden, datang dari kelompok kapitalis yang menginginkan hajatnya mulus. “Menurut saya, dibalik ide perpanjangan periode ini adalah pemilik kapital, karena mereka ingin bisnis mereka tetap jalan dan mungkin barangkali Jokowi lebih bagus daripada yang lain untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu mereka ingin Jokowi tambah periode,” ucap Anwar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/9).
Jadi wacana penggalangan dukungan untuk kontestasi politik 2024 ini lebih menjadi perhatian partai dan wakil rakyat. Mereka memfokuskan untuk menggalang koalisi dan menjajagi berbagai posisi (oposisi atau masuk pemerintahan) demi mengamankan kedudukannya. Inilah gambaran politik demokrasi. Sistem politiknya telah mendorong lahirnya parpol-politisi yang pengabdi kursi bukan pelayan kemaslahatan rakyat.
Wallahua’lam bishawab.
