Tagihan Listrik Tinggi Ditengah Pandemi

Oleh: Ummu Arfa

Masyarakat ramai-ramai menyuarakan kenaikan listrik pasca bayar di saat kondisi sulit seperti ini. Kenaikan yang secara tiba-tiba membengkak, membuat masyarakat mengeluh.

Masyarakat memperkirakan ada kenaikan tarif listrik secara diam-diam atau ada subsidi silang yang diterapkan untuk pengguna daya 450 VA dan 900 VA. Bahkan tak sedikit yang menaruh curiga kepada petugas pencatatan meteran listrik lantaran tagihannya membengkak di awal Juni ini.

Hal ini dibantah oleh PLN, PLN menekankan tidak ada kenaikan tarif listrik. Sebab, menaikkan tarif adalah kewenangan pemerintah bukan PLN.
Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero), Syofvi F. Roekman menegaskan, bahwa pihaknya juga tidak pernah melakukan manipulasi dalam penghitungan tarif. Penghitungan dilakukan berdasarkan hasil meteran yang juga bisa dilakukan oleh pelanggan sendiri.

Di sisi lain, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Syahril mengatakan, perhitungan yang dilakukan PLN secara transparan. Oleh sebab itu, masyarakat yang tagihannya mengalami kenaikan bukan karena manipulasi atau kenaikan tarif melainkan karena pembatasan sosial. Menurut Bob, selama pandemi Covid-19, masyarakat diharuskan untuk melakukan kegiatan dari rumah baik untuk kegiatan bekerja hingga sekolah. Dimana tidak hanya orang tua tapi anak dan anggota keluarga lainnya harus di rumah. Maka otomatis penggunaan listrik akan bertambah sehingga ada kenaikan. (https://www.cnbcindonesia.com/news/20200606161041-4-163570/pln-blak-blakan-soal-kasus-tagihan-listrik-pelanggan-bengkak)

Masyarakat merasakan bertambahnya beban hidup dengan naiknya pembayaran tagihan listrik di tengah pandemi, dimana pendapatan berkurang drastis atau bahkan tidak ada penghasilan sama sekali akibat banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja akibat kerugian yang diderita perusahaan karena PSBB, faktanya sebagian besar rakyat mengalami goncangan ekonomi akibat dampak Covid-19.

Sementara pemerintah mengangap kenaikan tagihan listrik wajar karena penggunaan listrik meningkat diakibatkan WFH dan BDR. Kesulitan rakyat terhadap sektor layanan public bukanlah menjadi sesuatu yang dianggap serius oleh pemerintah karena pengelolaan listrik secara tidak langsung sudah bukan domain negara tetapi domain swasta.

Keadaan yang menyulitkan ini terjadi dikarenakan Islam tidak lagi dihadirkan di ranah publik dan hanya menjadi menu individu, sesuai dengan tuntutan sistem kapitalisme yang membelenggu negara ini. Padahal dalam pandangan Islam sumber daya alam yang jumlahnya besar seperti minyak bumi, gas, batu bara yang merupakan sumber energi dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.

Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum yang pengelolaanya harus penuh di bawah kontrol negara. Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah SAW:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api (HR Ibnu Majah).

Rasulullah SAW juga bersabda:

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ

Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli: air, rumput dan api (HR Ibnu Majah).

Terkait kepemilikan umum, Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadist dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadits tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasulullah SAW lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasulullah SAW kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).

Berdasarkan hadist ini, semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu, termasuk swasta dan asing. Sehingga negara bisa menyediakan layanan publik termasuk didalamnya listrik dengan sangat murah atau bahkan free untuk rakyat dan warga negaranya.

Wallaahu ta’ala a’lam