Oleh: Ghazi Ar Rasyid (Member Pena Muslimah Cilacap)
Jakarta, CNN Indonesia — Anggota Komisi Agama DPR RI John Kennedy Azis mengkritik pemerintah yang tidak konsisten dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi virus corona (Covid-19). John menyebutkan sejumlah video di media sosial yang menayangkan pusat perbelanjaan atau mal disesaki pengunjung. Sementara tempat ibadah tetap dibatasi.
“Di mal-mal penuh, sementara di masjid tetap dikunci, ada apa di sini? Bapak sebagai Kepala Gugus Tugas ada apa di sini? Di mal Bapak biarkan, di tempat-tempat keramaian yang lain dibiarkan,” kata John dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII dengan BNPB yang disiarkan langsung dpr.go.id, Kamis (12/5).
John mencontohkan kasus IKEA Alam Sutera yang viral beberapa hari lalu. Dia mengaku tak habis pikir dengan pemerintah yang membiarkan pusat perbelanjaan ramai pengunjung di tengah penerapan PSBB. Politikus Partai Golkar itu berkata umat Islam tak masalah jika diminta beribadah di rumah. Namun menurutnya, pemerintah harus bersikap adil menerapkan kebijakan itu di sektor lain.
“Kaum Muslim kita habis, seperti enggak ada. Kalau memang tidak boleh, tidak apa-apa, tapi mal-mal bisa Bapak buka,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni juga melontarkan kritik serupa. Lisda mengkritik kejanggalan koordinasi pemerintah dalam menerapkan PSBB.
“Si A ngomong apa, si B ngomong Apa, jadi masyarakat bingung. Termasuk juga ada keanehan sekali masjid-masjid ditutup, tidak boleh salat di sana, tapi mal-mal tetap dibuka. Aneh sekali,” ujar Lisda.
Komisi VIII DPR RI meminta ketegasan pemerintah terkait hal tersebut. BNPB yang juga memainkan peran sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diminta berkoordinasi dengan Kemenag. Sebab Kemenag sedang menyusun rencana pelonggaran rumah ibadah. Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo tak hadir, namun diwakili oleh Sekretaris Utama BNPB, Harmensyah.
Menanggapi kritik yang disampaikan anggota DPR dalam rapat tersebut, Harmensyah mengatakan akan menyampaikan persoalan ini kepada Doni Monardo. Pihaknya akan memaksimalkan Gugus Tugas ke depan.
“Termasuk tadi juga persoalan-persoalan dibukanya kembali mal, masjid juga ditutup, nanti akan kami sampaikan sehingga ini menjadi hal persoalan yang harus dibicarakan oleh Gugas Tugas kepada kementerian/lembaga terkait,” ujarnya.
Bagaimana tanggapan pemerintah? Bahkan hampir tidak ada jawaban akan hal ini. Hal ini terlihat jelas,jika menyangkut persoalan ekonomi, bisnis dan investasi dan persoalan lain yang lebih menguntungkan, maka virus seperti Covid-19 pun bisa diminalisasikan. Itu sebabnya pasar-pasar, mall, dan bandara tetap dibuka dengan menggunakan protokol keamanan yang sangat ketat.
Sementara yang terlihat sekarang ini, untuk kepentingan ibadah saja sangat dipersulit. Bahkan ibadah wajib seperti sholat jum’at pun umat Islam harus mengalah, dengan beribadah dirumah saja. Alasannya untuk menjaga nyawa setiap orang, maka umat dilarang ke masjid. Dari sini saja bisa dilihat bagaimana rezim sekuler kapitalis memposisikan para ulama.
Kedudukannya di hadapan negara hanya untuk formalitas semata. Jika dibutuhkan untuk dimintai fatwa sebagai formalitas kebijakan negara. Namun jika tidak dibutuhkan, pendapat seperti apapun hanya akan dianggap seperti angin lalu.
Negara hari ini tak pernah serius mendengarkan dan menerima masukan dari para ulama, apalagi menjalankanya. Bahkan jika ada ulama yang berani kritis dan menyampaikan pendapat dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar dianggap sebagai penentang pemerintah.
Tentu hal ini sangat membodohi dan menyakitkan bagi umat Islam.
Semestinya ulama bersuara lebih lantang untuk mengangkat setiap jenis aspirasi umat yang menjerit akibat kebijakan zalim rezim kapitalis. Juga mengangkat kritik bahwa wabah covid selayaknya menyadarkan agar kembali pada solusi syariah. Karena ulama adalah harapan umat yang tak kenal lelah memberikan petunjuk hanya dengan pedoman islam. Keberadaan ulama yang berada di barisan terdepan dalam membina umat tentunya akan menjadi penerang dan penunjuk arah bagi umat Islam.
Dan ulama adalah sosok yang harus dihormati dan dimuliakan. Perkataannya adalah nasihat yang sudah seharusnya didengar, karena ia adalah guru bagi para penguasa. Keberadaan ulama sangatlah penting, sebagaimana pula keberadaan para penguasa karena agama dan kekuasaan adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Begitulah Islam memandang sosok ulama. Berbeda dengan rezim hari ini yang memandang ulama hanya dengan sebelah mata dan hanya sebagai formalitas belaka. Bahkan menerima pendapat dan kritik dari ulama saja para penguasa sangat merasa enggan.
Dalam Islam, para ulama mendapatkan tempat terhormat sebagai penasihat yang menentukan kebijakan penguasa. Sementara dalam sistem kapitalisme hari ini, ulama justru dimanfaatkan hanya sebagai stempel formalitas kebijakan penguasa. Dalam Islam, ulama memiliki peran penting yaitu selalu memastikan penguasa berada dijalan yang benar dan hanya taat kepda Allah SWT dan Rasul-Nya. Sungguh hanya dalam sistem Islam para ulama memiliki kedudukan terhormat, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hanya dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah, hubungan antara penguasa dan ulama menjadi hubungan yang diberkahi oleh Allah SWT. Dimana penguasa menjalankan amanahnya mengatur dan menjaga ketentraman umat sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Sementara ulama selalu menasihati, membimbing dan mengarahkan penguasa agar selalu berada di jalan kebenaran dan menerapkan syari’at Islam secara keseluruhan sesuai perintah Allah SWt dan Rasul-Nya bagi seluruh umat.
Wallahu a’lam Bishawwab
One thought on “Suara Ulama Untuk Penguasa Sekuler Kapitalis”
Sistem sekuler kapitalis tidak menghormati ulama