Oleh : Imroatus Soleha (Pemerhati Umat)
Ditengah carut marutnya kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berita kemunculan kerajaan-kerajaan fiktif di Indonesia seperti Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire, Kerajaan Ubur-Ubur dll. Seperti yang dilansir CNNIndonesia, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyebut, kerajaan-kerajaan baru, seperti Keraton Agung Sejagat (KAS) dan Sunda Empire dikelola oleh orang yang tidak waras.
Bahtiar menyebut, kelompok-kelompok itu menyalahgunakan organisasi kemasyarakatan (ormas). Mereka mengemasnya dengan kegiatan kebudayaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
“Jangan-jangan orang-orang kurang sehat, orang kurang waras kok. Jangan orang kurang waras anda respons habis-habisan,” kata Bahtiar saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (17/1).
Bahtiar yang juga menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum itu mengaku telah memerintahkan Kesbangpol di Pemda untuk menelusuri hal tersebut. Ia juga meminta Pemda untuk berkoordinasi dengan kepolisian. Dia menyampaikan, tak ada masalah jika ada orang yang hendak mengelola ormas kebudayaan. Namun, jika ormas tersebut diselewengkan, maka Kemendagri akan mengambil tindakan.
“Kalau kegiatan sosial ya harus kegiatannya sosial. Itu malah dibungkus kegiatan sosial, tetapi mungkin nanti ada soal penipuan, ada soal-soal pidana,” tuturnya.
Kemendagri juga mengimbau Pemda untuk aktif menyadarkan masyarakat. Bahtiar bilang, masyarakat harus dibiasakan untuk tidak percaya dengan narasi-narasi seperti itu.
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan deklarasi kemunculan Keraton Agung Sejagat. Mereka mengklaim sebagai penerus Kerajaan Majapahit. Beberapa lama setelahnya, bermunculan kerajaan baru lainnya seperti Sunda Empire. Usai pengusutan, Polda Jawa Tengah akhirnya menangkap Raja dan Permaisuri Keraton Agung Sejagat, Totok Santosa dan Fanni Aminadia di Wates, Yogyakarta. Wates berada di luar wilayah Keraton Agung Sejagat di Purworejo.
Mereka diduga melakukan perbuatan melanggar pasal 14 UU No 1 tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong berakibat membuat onar dikalangan rakyat dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Inilah buah diterapkannya sistem kapitalisme yang gagal mensejahterakan rakyat.
Munculnya berbagai kerajaan fiktif menjadi bukti nyata bahwa, kesulitan hidup telah membuat masyarakat gelap mata Sehingga mudah tergiur dengan iming-iming hidup enak, meskipun dengan cara yang tidak masuk akal. Rakyat sudah frustasi dengan segala kondisi yang menimpa negeri ini mulai dari bencana alam, naiknya kebutuhan hidup yang kian mencekik, maraknya tindak kriminal, kasus korupsi yang menjerat para petinggi negara, semakin menambah daftar sakit hati rakyat. Mulai suap KPU, Korupsi asuransi Jiwasraya, ASABRI, dan masih banyak lagi.
Disisi lain, rendahnya tingkat pendidikan serta menipisnya tingkat keimanan rakyat semakin membutakan mata mereka. Sehingga iming-iming menjadi kaya dengan cara instan membuat rakyat tergiur menjadikannya solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan menjadi pengikut kerajaan fiktif yang pada prakteknya bertentangan dengan agama.
Fenomena kerajaan fiktif ini juga menjadi bukti betapa rakyat sudah muak dengan sistem hari ini yang tidak mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada mereka, sehingga janji perubahan yang ditawarkan kerajaan-kerajaan fiktif tersebut membuat masyarakat tergiur. Hal ini dikenal dengan istilah milenialisme. Milenialisme adalah suatu keyakinan oleh suatu transformasi besar dalam masyarakat dan setelah itu segala sesuatu akan berubah ke arah positif atau kadang-kadang negatif (Wikipedia).
Adapun contoh-contoh dari milenialisme diantaranya sekte gerbang surga, Sunda Empire, Tentara Perlawanan Tuhan, Keraton Agung Sejagat dan masih banyak lagi. Gerakan milenialisme ini sendiri beranggapan bahwa kondisi masyarakat yang terjadi saat ini sangat buruk, menyimpang, tak adil, sengsara dan lain sebagainya. Mereka kemudian meyakini kondisi tersebut akan dihancurkan kekuatan yang sangat besar, lalu setelahnya akan muncul kehidupan yang lebih harmonis, terselamatkan, adil, sejahtera, dll.
Hasrat akan perubahan kearah yang lebih baik tentu menjadi idaman individu masyarakat. Hal ini tentu butuh solusi yang nyata dan bukan hanya sekedar slogan berbalut manisnya kata-kata. Rezim yang ada saat ini terbukti telah gagal menghadirkan hal tersebut, sehingga membuat rakyat lebih memilih jalur lain.
Islam sebagai suatu agama yang sempurna, dalam prakteknya mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warganya. Dengan syarat, penduduk negeri tersebut beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya. “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf 7: Ayat 96).
Iman dalam artian hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat untuk disembah dan taati diatas ketaatan kepada makhluk-Nya, serta bertaqwa dalam artian menjadikan segala aturan-aturan yang diberikan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai dasar aturan dalam menjalankan segala macam aktifitas, baik itu aktifitas individu, masyarakat, hingga menjalankan roda pemwrintahan, sehingga keberkahan yang diidamkan setiap rakyat negeri ini berupa kesejahteraan dan keadilan akan kita dapatkan.
Sudah saatnya kita melangkah pada perubahan yang revolusioner agar generasi kita selamat dari berbagai kesesatan. Negara ini juga pasti akan mampu bangkit dari segala keterpurukan, dan hal ini hanya bisa terwujud bila kita sepakat menjadikan aturan Tuhan (islam) sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan kita yang terbukti mampu menyelesaikan seluruh problematika manusia. Wallahualam bisshawab
