Oleh : MunaRachman
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan di tengah situasi penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) yang belum lama ini baru genap dua bulan di Indonesia.
Melalui akun resmi media sosialnya pada Kamis (7/5), Jokowi meminta agar masyarakat untuk bisa berdamai dengan Covid-19 hingga vaksin virus tersebut ditemukan.
Jokowi menyadari perang melawan virus yang telah menjadi pandemi dunia itu harus diikuti dengan roda perekonomian yang berjalan. Oleh sebab itu, dengan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini, masyarakat pun masih bisa beraktivitas meski ada penyekatan pada beberapa hal.
Pernyataan Jokowi itu pun lantas menjadi sorotan di media sosial, lantaran hal itu bertentangan dengan apa yang disampaikannya dalam pertemuan virtual KTT G20 pada Maret lalu.
Kala itu, Jokowi secara terbuka mendorong agar pemimpin negara-negara dalam G20 menguatkan kerja sama dalam melawan Covid-19, terutama aktif dalam memimpin upaya penemuan anti virus dan juga obat Covid-19. Bahasa Jokowi kala itu, ‘peperangan’ melawan Covid-19.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508160745-32-501400/bingung-masyarakat-di-balik-diksi-perang-damai-corona-jokowi
Dari pernyataan yang dilontarkan oleh presiden Jokowi DPR singgung inkonsistensi pemerintah, di lansir dari
KedaiPena.Com – Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen menilai, ada dua perspektif yang dapat dilihat dari pesan Presiden Jokowi yang mengajak masyarakat Indonesia untuk berdamai dengan Covid-19 sampai ditemukannya vaksin.
“Pertama pemerintah harus lebih serius dan fokus dalam penanganan Covid-19. Kita masih melihat ada beberapa hal yang masih inkonsisten dan tidak terkoordinasi misal kebijakan antar kementerian yang tidak sinkron masyarakat menjadi bingung,” kata Gus Nabil sapaan karibnya, Senin, (11/5/2020).
Kedua, lanjut Gus Nabil, Presiden Jokowi menyampaikan itu dalam konteks agar masyarakat Indonesia bersiap pada tahapan-tahapan yang lebih luas, dari penanganan Covid19.
Gus Nabil mengakui, bahwa memang banyak prediksi kapan Covid-19 akan berakhir, tapi tidak ada yang bisa memastikan.
“Maka diperlukan kesiapan bersama, untuk kasus yang terburuk. Diantara persiapan itu, dengan menjaga ketahanan di lingkup terkecil, yakni keluarga dan lingkungan sekitar,” ungkap Gus Nabil.
Gus Nabil menjelaskan, saat ini Indonesia memang melalui periode yang tidak mudah. Pemerintah harus mengkoreksi banyak hal, strategi, kebijakan maupun eksekusi program dari kementrian masing-masing.
“Koordinasi antar kementerian harus lebih rapi, dengan eksekusi yang lebih baik dan sesuai dengan kepentingan rakyat,” ungkap Gus Nabil.
Politikus PDIP ini melanjutkan, diperlukan juga adanya perbaikan, misalnya lebih banyak tes PCR untuk mengetahui kasus positif Corona. https://www.kedaipena.com/soal-jokowi-ajak-masyarakat-damai-dengan-corona-dpr-singgung-inkonsistensi-pemerintah/
Dengan pernyataan yang disampaikan oleh pak presiden Jokowi pula membuat rumah sakit khawatir . Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Bekasi mengaku khawatir dengan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat untuk hidup berdamai dengan Covid-19 sampai vaksin untuk penyakit ini ditemukan.
“Kami was-was terhadap pernyataan tersebut, takutnya diartikan ya sudah kita terima saja,” ucap Ketua ARSSI cabang kota Bekasi, Dokter Eko S. Nugroho kepada wartawan, Senin, (11/5/2020).
Pasalnya, lanjut Eko, pesan berdamai dengan Covid-19 yang disampaikan oleh Jokowi tetap harus diiringi dengan usaha. Eko menilai berdamai dengan virus asal Wuhan tersebut dapat diterminologi sebagai dancing with Covid-19.
Diksi yang dilontarkan Kepala Negara ini sungguh membingungkan dan menegaskan inkonsistensi kebijakannya. Masyarakat hanya di buat ambyar dengan pernyataannya ini terutama dalam segi ekonomi masyarakat kalangan menengah ke bawah, kebijakan peraturan pulang kampung alias mudik yang tidak lah jelas dan alih-alih transportasipun kembali dibuka. Seruan agar “hidup damai”dengan Corona sebelum ditemukan vaksin menegaskan lepas tangan pemerintah untuk penanganan wabah . Tenaga medis dibiarkan maju ke Medan perang dan rakyat dilepaskan ke rimba belantara tanpa perlindungan. Astaghfirullah hal adzim.
Bagaimana pemerintahan Islam menangani soal wabah ? Tentu kita sebagai umat muslim ingin mendapatkan keagungan dan kemuliaan dari cahaya Islam sebagaimana yang pernah dijalankan di masa-masa kejayaan Islam sebelumnya. Seorang imam atau pemimpin di ibaratkan adalah pengembala (ra’in) yang dimana harus bisa menjaga dan merawat gembalaannya , dalam sebuah hadis disampaikan bahwa “Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.).
Segala yang terjadi pada rakyat seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban kelak , atas apa yang sudah pemimpin itu berikan baik dari periayahan , kebaikan ,kasih sayang, dsb. Seorang pemimpin harus serius dalam dalam mengurusi rakyat , apalagi dalam kasus penanganan wabah ini.
– Khalifah tidak akan ragu menjalankan Lockdown ,tentunya sesuai dengan perintah syariat, menjamin kebutuhan pangan dan kesehatan tentunya.
– meminimalisir jumlah korban dan mencari mekanisme penanggulangan yang cepat dan tepat supaya tidak terjadi penyebaran penyakit dari wabah tersebut.
Seperti yang pernah di jalankan ketika zaman Rasulullah SAW yaitu dgn mengisolasi para korban dan terdampak dengan diurus keperluan nya seutuhnya.
Demikianlah sedikit gambaran bagaimana pemerintah Islam dalam menangani wabah. Gambaran yang sangat luar biasa untuk bisa di contoh dan diterapkan untuk kondisi saat ini , supaya tidak terjadinya plin plan alias inkonsistensi pemerintah dalam menangani masalah wabah ini. Tentunya semua ini akan bisa diterapkan dan terwujud ketika sistem yang diterapkan adalah sistem Islam.
WallohuA’lam bissowab
–
