Sertifikasi Da’i Benarkah Untuk Meningkatkan Kualitas Pendakwah?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh: Eka Shalihah (Pendidik)

 

Di tengah isu pembatalan haji oleh Kemenag, kini publik dibuat kembali heboh dengan kesibukan Kemenag membahas terkait sertifikasi da’i atau penceramah. Hal ini dibahas Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR, ia menyebut akan melakukan sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para dai dan penceramah. Sertifikasi ini dilakukan dalam rangka penguatan moderasi beragama.

 

Asilitas pembinaan ini bertujuan meningkatkan kompetensi para da’i dalam menjawab dan merespons isu-isu aktual. Strategi metode dakwah menitikberatkan pada wawasan kebangsaan atau sejalan dengan slogan hubbul wathon minal iman.

 

Sertikasi penceramah atau dai ini bukanlah isu yang baru, pasalanya hal ini juga pernah dibahas di tahun 2019 dan 2020 oleh Kementrian Agama sebelumnya. Dan hal itu banyak mendapatkan kritikan dan penolakan dari masyarakat juga dari pejabat negara, salah satunya  Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, beliau  mengkritisi rencana Kementrian Agama yang akan menerapkan sertifikasi penceramah hanya untuk umat Islam, karena kebijakan tersebut dinilai tidak adil dan diskriminatif.

 

“Padahal sesuai fakta sejarah, umat Islam sangat berjasa dalam menyelamatkan keutuhan NKRI. Khususnya ketika umat Islam mau berkorban, untuk memenuhi tuntutan mengubah sila pertama Pancasila menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga selamatlah keutuhan RI yang baru saja diproklamasikan tanggal 17-8-1945,” kata Hidayat dalam keterangan tertulis seperti dikabarkan Antara, Rabu (19/8/2020).

 

Keputusan Kementrian Agama di tahun ini pun banyak menuai polemik, termasuk penolakan oleh MUI, DR. Amirsya Tambunan, Sekretatus Jendral MUI menilai sertifikasi ini tidak jelas. Sekjen MUI tersebut mempertanyakan apa urgensitas sertifaksi dai tersebut. Pasalnya para dai dari NU, Muhammadiyah dan AL-Wasliyah sudah mendapatkan semua yang dimaksud oleh Kemenag seperti wawasan kebangsaan. (republika.co.id)

 

Dilansir dari ayobandung,com, Ikatan Dai Seluruh Indonesia (Ikadi) juga turut memberikan tanggapannya terkait keputusan Kemenag ini. Ia mengingatkan bahwa jangan sampai ada syahwat-syahwat dari golongan tertentu dalam sertifkasi dai berwawasan kebangsaan. Sertifikasi dai dinilai harus bertujuan hanya karena Allah SWT.

Menurut dia, jangan sampai tujuan dari sertifikasi tersebut hanyalah ‘titipan’ dari golongan-golongan tertentu, ia pun menyayangkan hal tersebut jika benar. Sebab, kata dia, tak dapat dipungkiri meski belum tersertifikasi sekalipun para dai tersebut sangat diminati oleh warga masyarakat setempat. Jika dai tidak memiliki sertifikat berwawasan kebangsaan lantas tak boleh berceramah, kata dia, maka hal itu seakan-akan upaya memadamkan cahaya Allah.

Jika melihat dari tahun-tahun sebelumnya di mana isu sertifikasi ini sudah mulai dinggencarkan dan banyak menuai kritikan, namun kembali diperkuat lagi di tahun 2021 ini maka masyarakat bisa menilai bahwa hal ini terlihat terlalu dipaksakan di tengah berbagai masalah negara yang tak kunjung terselesaikan. Seperti kasus Covid-19, Korupsi yang makin menggila, utang negara yang makin membengkak, dan bahkan gagalnya Menteri Agama memberangkatkan jamaah haji di tahun 2021 ini.

Program sertifikasi dai dengan tujuan penguatan moderasi beragama ini jangan sampai tujuannya  mendikte para dai agar sejalan dengan keinginan penguasa. Hal ini bisa dilihat dari tujuan awal hadirnya moderasi beragama yakni meneguhkan sikap toleransi dan mencegah Radikalisme.

Lalu yang mereka maksud Radikalisme itu seolah adalah ajaran-ajaran agama islam. Buktinya setelah isu penguatan moderasi beragama ini diluncurkan, penghapusan materi ajaran islam ikut dihapuskan di beberapa mata pelajaran yang bermuatan pelajaran islam

Dalam keterangan resminya pada tahun  2020, Fachrul Rozi menjelaskan ratusan judul buku yang direvisi berasal dari lima mata pelajaran, yakni Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Alquran dan Hadis, serta Bahasa Arab. Dalam buku agama Islam hasil revisi itu masih terdapat materi soal khilafah dan nasionalisme. Meski demikian, buku itu akan memberi penjelasan bahwa khilafah tak lagi relevan di Indonesia.

Padahal Khilafah dan Jihad jelas-jelas merupkan ajaran islam, yang jika ia ditolak sama saja kita mengingkari selurh ajaran islam yang lain.

Wallahua’lam bishawab.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *