Oleh : Asha Tridayana
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo R.M. Manuhutu, mengungkapkan kondisi perekonomian Bali yang masih tertekan menjadi salah satu alasan utama menggulirkan rencana Work From Bali. Program ini akan diimplementasikan di Kemenko Marves yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan dan kementerian di bawah koordinasinya.
Sebelum rencana Work From Bali ini, pemerintah telah melakukan proses vaksinasi di Bali lebih cepat dibanding daerah lain di Indonesia. Hal ini sengaja dilakukan agar bisa menimbulkan rasa percaya bahwa Bali sebagai destinasi wisata merupakan tempat yang aman untuk berkunjung. Karena banyak hotel di Bali beroperasi dengan kapasitas berkisar 8 hingga 10 persen. Tingkat okupansi 10 persen tersebut tidak cukup untuk membayar gaji karyawan, listrik, dan juga maintenance. Sementara sebuah hotel dapat membayar maintenance, paling tidak tingkat okupansinya harus 30 sampai 40 persen. Oleh sebab itu, program Work From Bali pun dinilai akan bisa membantu menyelamatkan sektor pariwisata Bali. Mengingat sumber perekonomian Bali adalah pariwisata dengan kontribusi sekitar 56 persen (m.liputan6.com 22/02/21).
Selain itu, pemerintah akan mewajibkan 25 persen aparatur sipil negara (ASN) di tujuh kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Bali. Hal ini rencananya akan direalisasikan pada kuartal III 2021. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu mengatakan, kuota ASN yang diwajibkan untuk bekerja di Bali akan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya kebijakan ini akan mendorong pemulihan ekonomi pasca-dihantam pandemi Covid-19. Pasalnya, dengan adanya 25 persen ASN yang bekerja di Bali secara otomatis akan meningkatkan tingkat okupansi hotel di wilayah tersebut. Kemudian komitmen program WFB dituangkan dalam nota kesepahaman Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali.
Namun, di sisi lain wacana pemerintah untuk mengirimkan 25 persen ASN bekerja di Bali dinilai tidak akan efektif. Alih-alih menguntungkan dan memulihkan pariwisata Bali, rencana itu justru dinilai akan lebih boros. Hal ini diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah bahwa negara masih memiliki banyak kebutuhan yang seharusnya diutamakan ketimbang menggunakan anggaran untuk memberangkatkan ASN ke Bali. Tidak hanya itu, Trubus juga melihat adanya potensi kerugian terkait kesehatan. Karena penyebaran Covid-19 masih berkembang, ditambah dengan bahaya adanya mutasi virus yang dibawa oleh wisatawan atau transmisi lokal (www.cnnindonesia.com 23/05/21).
Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka mengembalikan perekonomian Bali yang begitu terpuruk selama pandemi berlangsung. Termasuk adanya program work from Bali (kerja dari Bali) yang diharapkan dapat mengoptimalkan pemulihan pariwisata dan transformasi Bali. Pihaknya pun telah melakukan nota kesepahaman sebagai upaya dalam mendukung peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Sekilas pemerintah tampak peduli dengan masyarakat Bali yang kebanyakan bekerja di sektor pariwisata. Berbulan-bulan nihil penghasilan, hanya mengandalkan tabungan bahkan sumbangan dari pemerintah yang tidak pasti. Tentunya bantuan tersebut juga masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Disamping itu, rencana pemerintah menggenjot pariwisata Bali dengan jargon penyelamatan Bali seakan minim persiapan. Karena kurang memperhitungkan tanggungan APBN yang akan digunakan. Pengiriman ASN untuk wisata sambil bekerja justru mengabaikan beban defisit APBN. Padahal rencana awal untuk memperbaiki perekonomian Bali lebih-lebih negeri ini. Namun, realitanya jauh dari harapan. Bahkan terlihat pemerintah mempunyai maksud dan tujuan lain. Diantaranya pemulihan yang dilakukan di Bali tidak semata-mata demi ekonomi rakyat tetapi para pengusaha investor yang sedang tersendat bisnisnya. Karena secara tidak langsung pengiriman ASN ke Bali lebih kepada pemulihan bisnis perhotelan yang sepi pengunjung maupun bisnis pariwisata lain. Rakyat secara umum tidak mendapatkan kebaikan yang berarti.
Maka kebijakan ini mengkonfirmasi keberpihakan pemerintah pada pengusaha dibanding kepentingan rakyat. Rakyat hanya dijadikan alasan menutupi kebobrokan aturan dan berbagai kebijakan negeri ini. Tidak lain karena manfaat dan keuntungan yang menjadi prioritas para pemegang kekuasaan dan para kapitalis. Tentunya penerapan sistem kapitalis menjadi sumber permasalahan dan kerusakan yang terjadi saat ini. Termasuk terpuruknya perekonomian negeri yang berkepanjangan. Sekalipun tanpa pandemi, negeri ini tetap dalam kekacauan dan masalah yang tiada henti.
Kondisi masyarakat tidak akan jauh berbeda selama sistem yang diterapkan masih kapitalisme. Agar perubahan terjadi, kuncinya hanya dengan beralih pada sistem paripurna buatan Sang Pencipta. Tidak lain sistem Islam yang akan terwujud ketika seluruh masyarakat berbondong-bondong menerapkannya. Tentu dibutuhkan suatu institusi yang akan menaungi yaitu khilafah Islamiyah. Adanya khilafah akan menjamin penerapan syariat Islam secara menyeluruh tanpa tebang pilih. Karena syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan termasuk ekonomi.
Sistem ekonomi Islam bersumber pada pengelolaan kekayaan alam yang merupakan salah satu sumber kepemilikan umum. Disamping itu, terdapat kepemilikan negara yang diatur dalam kas Baitul mal. Sementara sektor pariwisata hanya dijadikan sebagai sarana tadabur alam, bukan menjadi tulang punggung pendapatan negara. Seperti sabda Rasulullah saw : “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Hadits tersebut menyatakan bahwa kekayaan negeri yang berlimpah tidak boleh dimiliki individu, swasta apalagi asing. Namun, diatur dan dikelola negara yang hasilnya diperuntukan untuk kemaslahatan rakyat. Sehingga saat pandemi berlangsung negara mampu mengcover segala kebutuhan rakyat tanpa mengorbankan rakyat demi kepentingan para kapitalis.
Wallahu’alam bishowab.
