Oleh : NS. Rahayu
Umar, ra memiliki julukan Al Faruq, artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan.Ada sebuah kisah teladan pada masa beliau menjabat sebagai kholifah (kepala Negara dengan sistem Islam) yaitu kepedulian beliau kepada rakyatnya.
Umar senang sekali melakukan blusukan di tengah masyarakat untuk melihat langsung kondisi real rakyatnya sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai pemimpin. Hingga ketika masa paceklik terjadi, Umar mendapati suara tangisan anak kecil dan membuatnya berhenti untuk memastikan kondisinya. Ternyata didapati seorang ibu memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya.
Maka Umarpun kembali ke Baitul Maal dan memanggul sendiri bahan makanan untuk diberikan kepada ibu miskin tadi karena ketakutan akan hisab dihadapan Allah, swt nanti. Hal itu dilakukan semata bentuk tanggungjawab pengurusan terhadap warganegaranya yang kekurangan pangan dan kelaparan ditengah kondisi sulit akibat kemarau panjang.
Kepemimpinan Umar sebagai khalifah itu di rindu dan patut di tiru para pemimpin era kini.
Kelaparan ditengah Wabah
Sama kondisi dengan saat ini, dampak covid 19 sangat terasa diseluruh dunia dari berbagai lapisan masyarakat. Termasuk di Indonesia rakyat miskin semakin termiskinkan, hingga berhari-hari harus menahan lapar.
Sebagaimana yang dilansir Tribunnews.con (2/5/20) : Satu keluarga di Kelurahan Amassangan, Polewali Mandar, Sulbar yang terpaksa tinggal di kebun milik warga ditemukan dengan kondisi mereka sangat memprihatinkan. Satu keluarga yang terdiri dari tujuh orang tiga di antaranya masih balita dan seorang ibu diketahui sedang hamil besar dalam kondisi lemas akibat kelaparan.
Kehidupan rakyat semakin tak menentu. Anjuran di rumah saja tak berlaku bagi kebanyakan rakyat indonesia, mereka harus tetap keluar rumah untuk menyambung hidup. Virus yang berbahaya bagi mereka bukan corona tapi kelaparan.
Jadi ketika virus menyebar kemana-mana bukan karena rakyat bandel tapi pemerintah yang bandel karena tak memberlakukan karantina wilayah justru memilih jalan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan setengah hati ini bukti nyata pemerintah untuk abai dan tidak mau menanggung kehidupan rakyat. Rakyat dibiarkan mencari sesuap nasi sendiri ditengah wabah.
Bukannya kasihan dengan nyawa rakyat justru PSBB ini menjadi lahan pemerintah supaya perekonomian tetap berjalan. Karena ada aturan yang masih membolehkan akses-akses bisnis yang lain tetap buka dan berjalan semata dengan alasan ekonomi.
Bansos Setengah Hati Yang Berbelit
Ketika pemerintah tak terima dituduh lepas tanggungjawab kepada rakyatnya, diberikanlah bantuan pelipur lara bansos. Namun sayang bantuan tersebut tidak menyentuh seluruh masyarakat, padahal yg terkena dampak corona seluruh rakyat.
Sistem administrasi yang buruk senantiansa berulang, pendataan yang tidak tepat, sistem birokrasi berbelit dan tumpang tindih membuat carut marut bansos dari pemerintah. Rakyat kecil yang seharusnya mendapatkan bansos nyatanya banyak yang tak mendapatkannya dengan alasan telah mendapatkan bansos bentuk lain sebelumnya seperti PKH, kartu Prakerja dll.
KOMPAS.TV (6/5/20) melansir – Kakek Sukardi bersama istrinya asal Ponorogo yang hidup di bawah garis kemiskinan mengaku tak mendapat bantuan dari pemerintah saat pandemi corona. Sementara istrinya tengah sakit komplikasi, dia bertahan hidup dengan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual. Hal ini disebabkan karena Sukardi sudah pernah mendapat program bantuan stimulan perumahan swadaya sebelumnya.
Pemerintah desa mengimbau agar masyarakat memahami adanya kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan dari program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Covid 19 yang pendanaannya bersumber dari alokasi dana desa itu.
Selain itu, nilai bansos Rp. 600.000/KK/bulan hanya bisa menyambung hidup seminggu dua minggu. Setelah itu rakyat pun pusing kembali mencari sesuap nasi. Sudahlah tak menyentuh seluruh rakyat, nilai tak seberapa namun masih juga digunakan sebagai kendaraan pencitraan. Bukankah ini sangat keterlaluan?
Sudah terlalu banyak bukti-bukti bahwa pemerintah abai terhadap rakyatnya, pemerintah hanya membantu rakyat sekedarnya lalu diboomingkan seolah telah melakukan banyak hal untuk rakyatnya.
Inilah karakter asli pemerintah yg dihasilkan kapitalis demokrasi, selalu menghitung setiap rupiah yang mereka keluarkan untuk rakyatnya. Pemerintah tak ingin rugi dan rakyat yg harus berkorban demi pemerintah bukan sebaliknya.
Kembali Pada Islam Solusinya
Karakter kapitalis demokrasi yang sangat bertolak belakang dengan pemerintahan dalam Islam. Seorang khalifah tidak akan bisa tidur nyenyak melihat rakyatnya kelaparan karena dia sadar bahwa satu nyawa rakyat bisa menyeretnya ke neraka bila tak meriayah (mengurusi) mereka dengan benar. Rasulullah saw. bersabda, “Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya. (HR Bukhari Muslim).
Seorang Umar (kholifah) rela memanggul gandum bagi seorang wanita dan anak-anaknya yang kelaparan. Karena umar tau benar bahwa ini adalah tanggungjawabnya yang akan dihisab di hadapan Allah.
Jika pemerintah saat ini dicitrakan sebagai seorang umar maka dia harus melakukan apa yang pernah dilakukan Umar. Namun hal itu tidak akan pernah bisa karena seorang Umar tercipta bukan dari sistem demokrasi kapitalis namun sistem islam. Oleh karenanya untuk menghasilkan pemimpin amanah harus menerapkan sistem islam dalam bingkai khilafah. Wallualambishawab
