Resiko di Balik Ekonomi Kreatif

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh: Syahida Adha

 

Akhir-akhir ini konsep ekonomi kreatif begitu masif disosialisasikan baik di lingkungan perguruan tinggi sampai tingkat RT. Hal ini ternyata tidaklepas dari arahan pemerintah pusat.Telah  diadakan Workshop Pengembangan Kabupaten / Kota  (KaTa) Kreatif Indonesiadi Samarinda Kalimantan Timur , pada Selasa (30/11/2021). Dalam agenda tersebut Sandiaga Uno selaku Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif menetapkan 21 lokasi sebagai Kabupaten Kota Kreatif Indonesia 2021. Kabupaten kota itu adalah Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kabupaten Majalengka, Kota Malang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Ambon, Kota Banda Aceh, Kabupaten Banjarnegara, Kota Salatiga, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wonosobo, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Karangangar dan kota Pekalongan. Penyerahan peredikat Kabupaten/Kota Kreatif ini memiliki harapan agar KaTa Kreatif bisa mendorong kreativitas dan inovasi di setiap daerah. Sehingga mampu memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Alvin Toffler (1980) mengemukakan dalam teorinya, terdapat tiga gelombang peradaban ekonomi. Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian. Gelombang kedua adalah gelombang ekonomi industri. Gelombang ekonomi ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Toffler juga memprediksikan aka nada gelombang ekonomi keempat, yakni gelombang ekonomi kreatif.

Gelombang ekonomi kreatif lebh mengandalkan kecerdasan intelektual untuk menghasilkan  keuntungan berupa kesempatan kerja, pendapatan dan kesejahteraan. Gelombang ekonomi ini bergantung pada pelaku usaha kreatif yang dapat memanfaatkan peluang dan potensi daerah masing-masing. Industri kreatif sendiri terbagi atas 14 jenis, yakni periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, perangkat lunak, riset dan pengembangan, musik serta siaran.

Jika kita mencoba merefleksikan kembali perekonomian Indonesia, pemerintah Indonesia masih kurang fair  memperlakukan perekonomian di Indonesia. Sektor perekonomian misalnya. Lima tahun belakangan ini, pertanian Indonesia berorientasi pada impor. Padahal di sisi lain petani seringkali rugi karena hasil tani-nya tidak terdistribusi dengan baik. Juga maish banyak lahan kosong yang tidak termanfaatkan dengan baik. Padahal Indonesia memiliki tanah yang kaya dan subur dan sangat berpotensi menjadi sumber pangan dalam negeri.

Pada sektor ekonomi industri cenderung diambil alih oleh para kapital pemilik modal. Terutama industri minerba seringkali hanya menyisakan efek buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, sektor industri yang begitu vital hendaknya dikelola oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarnya kepentingan rakyat.

Ekonomi informasi ternyata juga tak sepenuhnya sukses di negeri ini. Pasalnya sektor ini hanya difikirkan bagaimana meraih keuntungan saat disebarkan ke khalayak. Tidak mempertimbangkan apakah informasi baik atau buruk. Gaya hidup hedonisme dan pornografi begitu ramai dipertontonkan. Tidak lagi memikirkan apa dampaknya apabila menjadi konsumsi publik. Walhasil yang diuntungkan hanya segelintir orang. Sedangkan masyarakat justru terpromosi dengan hidup yang bermalas-malasan, terpromosi dengan gaya hidup bebas dan ingin cepat kaya.

Terkait gelombang ekonomi kreatif, kedepannya akan sangat berkaitan dengan eksplorasi suatu daerah dan perkembangan pariwisata. Sehingga industri kreatif ini cenderung menyesuaikan kebutuhan turis dan wisatawan dari aspek hiburan. Mau tidak mau masyarakat akan mengalami invasi budaya da liberalisasi budaya. Dari yang awalnya kental dengan nilai luhur dan adat ketimuran menjadi kebarat-baratan atau westernisasi.

Jika dilihat dari pelaku usaha industri ekonomi kreatif, sebagian besarnya adalah perempuan. Diikuti dengan arus feminism yang begitu deras, perempuan justru dimanfaatkan untuk menopang ekonomi Negara. Ini jelas adalah pandangan yang keliru dan menyalahi fitrahnya. Pekerjaan wanita di luar rumah handaknya tidak menjadi beban baginya. Melainkan murni karena kemauannya dan tidak menghalangi perempuan dari kewajibannya di rumah.

Namun pada fakta hari ini, perempuan didorong untuk bekerja demi menghidupi keluarga. Hal ini disebabkan sistem kapitalisme yang tidak mampu menyejahterakan masyarakatnya disebabkan korupsi, kedzoliman dan kapitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dan korporat.

Dari segi teknis, pelaku UMKM juga sangat rentan dengan skema peminjaman riba. Peminjaman jenis ini sudah banyak memakan korban pelaku usaha hingga usaha bangkrut. Disinilah pentingnya pendidikan masyarakat terkait halal dan haram di dalam Islam. Termasuk haramnya riba. Agar dapat selamat di dunia terkhusus dalam transaksi muamalah tanpa riba.

Untuk memperbaiki perekonomian negeri ini hanya niscaya dengan Islam, diantaranya: 1) Pemerintah secara adil melihat keempat gelombang ekonomi untuk dapat memaksimalkan potensi dan anugrah yang Allah berikan bagi bumi Indonesia, 2) Pentingnya penerapan perekonomian islam tanpa riba agar masyarakat dan pemerintah tidak terjebak ke dalam hutang yang tak terbayarkan, 3) Pentingnya penerapan Islam dalam lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial agar masyarakat bisa menjaga diri mereka dari degredasi moral dan bisa menyaring budaya baru yang dibawa oleh paraa turis dan wisatawan, 4) Pentingnya menerapkan sistem politik Islam. Yakni sistem yang dijalankan dengan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sehingga bisa meminimalisir korupsi dan kedzoliman oleh penguasa dan para kapital, dan 4) Perlunya menerapkan sistem Islam secara  keseluruhan dalam bentuk Negara Islam (khilafah) agar seluruh sistem Islam bisa diterapkan. Wallahu a’laam bishawab.[]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *