Regulasi Lobster Membuka Celah Korupsi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh : Ummu Arsyila (Member Pena Muslimah Cilacap)

 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, mencabut Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster, yang melarang perdagangan benih lobster dan lobster berukuran kurang dari 200 gram ke luar negeri melalui  Peraturan Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, ada beberapa syarat bagi pihak-pihak yang ingin mengekspor benih lobster. Hal itu khususnya dijabarkan dalam Pasal 5 Ayat 1. Yang berbunyi pengeluaran benih-benih lobster (puerulus) dengan harmonized system code 0306.31.10 dari wilayah Indonesia hanya dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan.

Antara lain, kuota dan lokasi penangkapan benih-benih lobster harus sesuai dengan hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) dan eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya terjadi monopoli dalam masalah pengangkutan ekspor benih lobster. Juga terjadi kasus suap dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo beserta jajaran KKP.

Hal ini ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan, Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa aturan ekspor benih lobster tidak menyalahi aturan.

Menurut Luhut, salahnya lebih karena ekspor dilaksanakan secara monopoli yang harusnya praktik itu tidak boleh terjadi dalam sebuah program pemerintah.

Di kesempatan itu, Luhut juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak berlebihan dalam mengekspose persoalan korupsi di Kementerian yang masih di bawah koordinasinya tersebut. (cnnindonesia.com, 28/11/2020)

Hal ini juga ditanggapi oleh Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan menyatakan, kasus dalam perizinan ekspor benih lobster menunjukkan selama ini KKP hanya fokus kepada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas lainnya sektor kelautan dan perikanan nasional.

Alih-alih mengatasi krisis dan meningkatkan perlindungan ekonomi masyarakat di masa pandemi, justru regulasi yang dibuat malah menjadi celah untuk berbuat korup. Regulasi dibuat berubah-ubah sesuai kepentingan penguasa.

Pada masa menteri sebelumnya ekspor benih lobster dengan tegas dilarang bahkan sampai dibuat peraturan menteri. Namun, ketika menteri baru dilantik regulasi itu pun dicabut. Ini membuktikan bahwa peraturan yang dibuat tidak memiliki pijakan yang jelas. Sehingga peraturan dengan mudah dibuat, diubah, dan dicabut sesuai kepentingan mereka.

Tapi inilah wajah asli demokrasi. Peraturan bisa dengan mudah diubah sesuai keinginan ‘pemilik kepentingan’ tanpa memikirkan nasib rakyat. Sehingga membuka peluang yang sangat besar untuk berbuat korupsi dan melahirkan para pejabat yang gila kedudukan dan miskin amanah.

Sebaliknya dalam Islam hak membuat hukum adalah mutlak milik Allah SWT. Untuk mengambil suatu hukum yang digunakan untuk memutuskan suatu perkara maka bisa diambil dari sumber-sumber hukum syara yang telah Allah SWT tetapkan.

Menurut Imam Syafi’i dalam buku Al-Risalah, ada 4 sumber hukum dalam Islam yaitu : al-Qur’an, as-Sunnah atau al-Hadist, al-Ijma’, dan Qiyas. Pendapat Asy-Syafi’i ini didasarkan pada QS. An-Nisa: 59 yang berbunyi, “Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Alloh dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Perkataan taatilah Allah dan taatilah Rasul dalam ayat tersebut menunjuk pada al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Perkataan dan taatilah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu menunjuk kepada Ijma’ sebagai sumber hukum. Sedangkan kata-kata jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah dan Rasul menunjuk Qiyas sebagai sumber hukum.

Sehingga tidak membuka peluang sedikit pun bagi pejabat untuk melakukan korupsi, karena setiap pembuatan hukum apa pun harus disandarkan pada sumber-sumber hukum tadi.

Adapun aturan yang diterapkan dalam Khilafah Islamiyyah, untuk mencegah korupsi/ kecurangan/ suap adalah sebagai berikut:

Pertama, Badan Pengawasan atau Pemeriksa Keuangan. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al Amwal fi Daulah Khilafah menyebutkan, untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, maka ada pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan atau Pemeriksa Keuangan. Ditambah lagi keimanan yang kokoh akan menjadikan seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya selalu merasa diawasi oleh Allah.

Allah swt. berfirman: “Dia (Allah) bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (TQS. Al-Hadiid: 4)

Sebagai contoh, pada masa Khalifah Umar bin Khaththab mengangkat pengawas, yaitu Muhammad bin Maslamah, yang bertugas mengawasi kekayaan para pejabat.

Kedua, gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Negara Khilafah memberikan gaji yang cukup kepada pejabat dan pegawainya, gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Di samping itu dalam pemerintahan Islam biaya hidup murah karena politik ekonomi negara menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat. Kebutuhan kolektif, akan digratiskan oleh pemerintah seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, jalan dan birokrasi. Sedangkan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan bisa diperoleh dengan harga yang murah. (Abdurrahman al Maliki, Politik Ekonomi Islam, Bangil: Al Izzah, 2001)

Ketiga, ketakwaan individu. Dalam pengangkatan pejabat dan pegawai negara, Khilafah menetapkan syarat takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas. Karenanya mereka memiliki self control yang kuat. Sebagai seorang Muslim akan menganggap bahwa jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan dengan benar, karena akan dimintai pertanggung jawaban di dunia dan akhirat. Dengan demikian seorang Muslim akan menjadikan amanah dan jabatannya itu sebagai bekal masuk surga.

Ketakwaan individu juga mencegah seorang Muslim berbuat kecurangan, karena dia tidak ingin memakan dan memberi kepada keluarganya harta haram yang akan mengantarkannya masuk neraka. Firman Allah SWT surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

Keempat, amanah. Dalam pemerintahan Islam setiap pejabat dan pegawai wajib memenuhi syarat amanah. Yaitu wajib melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Firman Allah surat Al-Mukminun ayat 8: “Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat (melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan janjinya (menepati janjinya baik kepada Allah maupun kepada manusia). (Ibn Abbas Tanwir Miqbas, Tafsir surat Al-Mukminun ayat 8)

Berkaitan dengan harta, maka calon pejabat dan pegawai negara akan dihitung harta kekayaannya sebelum menjabat. Selanjutnya saat menjabat pun selalu dihitung dan dicatat harta kekayaan dan penambahannya. Jika ada penambahan yang meragukan, maka diverifikasi apa ada penambahan hartanya itu secara syar’i atau tidak. Jika terbukti dia melakukan kecurangan atau korupsi, maka harta akan disita, dimasukkan kas negara dan pejabat atau pegawai tersebut akan diproses hukum.

Khalifah Umar bin Khaththab pernah membuat kebijakan, agar kekayaan para pejabatnya dihitung, sebelum dan setelah menjabat. Jika bertambah sangat banyak, tidak sesuai dengan gaji selama masa jabatannya, maka beliau tidak segan-segan untuk menyitanya.

Rasulullah juga pernah menyita harta yang dikorupsi pegawainya. “Nabi pernah memperkerjakan Ibn Atabiyyah, sebagai pengumpul zakat. Setelah selesai melaksanakan tugasnya Ibn Atabiyyah datang kepada Rasulullah seraya berkata: “Ini kuserahkan kepadamu, sedangkan harta ini adalah yang diberikan orang kepadaku…lalu Rasulullah bersabda: Seorang pegawai yang kami pekerjakan, kemudian dia datang dan berkata: “Ini kuserahkan kepadamu, sedangkan harta ini adalah yang diberikan orang kepadaku. Apakah tidak lebih baik dia duduk (saja) di rumah bapak/ibunya, kemudian dapat mengetahui apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi Dzat yang nyawaku ada di tangan-Nya, salah seorang dari kalian tidak akan mendapatkan sedikit pun dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa unta di lehernya…” (HR. Bukhari-Muslim, Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan Khilafah, hlm. 119).

Wallahu a’lam bish-shawab.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *