Oleh: Hanah Nuraenah (Ibu muda peduli bangsa, Yogyakarta)
Tidak terasa kita sudah dipenghujung tahun dan tepat pada hari jum’at tgl 1 sudah tahun 2021. Saat yang tepat bagi kita untuk evaluasi (muhasabah) diri selama satu tahun ke belakang sebagai bahan untuk berbenah dan membuat perencanaan beberapa tahun ke depan. Berbagai fenomena yang terjadi hendaknya bisa menjadi pelajaran berharga mulai dari individu warga hingga para penguasa selaku aparatur negara. Caranya dengan melakukan refleksi terhadap fakta yang terjadi di negeri ini sepanjang tahun 2020.
Mengawali tahun 2020, masyarakat mendapatkan kado pahit berupa kenaikan tarif dasar listrik (TDL), tarif tol, hingga retribusi parkir. Belum hilang rasa syok akibat kado pahit, dunia digemparkan dengan wabah mematikan berasal dari Wuhan yang dikenal dengan Corona (Covid-19). Satu bulan kemudian, Covid-19 mulai mewabah di Indonesia dan mengakibatkan lumpuhnya berbagai sektor mulai kesehatan hingga ekonomi. Untuk menanganinya pemerintah butuh persiapan lebih serius sejak awal, setidaknya pandemi covid 19 ini bisa segera tertangani dan tidak meluas. Akibatnya, masyarakat terpaksa harus berjuang untuk bertahan hidup melawan virus dan keterpurukan ekonomi. Di tengah perjuangan keras tersebut, masyarakat kembali dikejutkan dengan keluarnya Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang kenaikan tarif BPJS Kesehatan yang diberlakukan mulai 1 Juli 2020. (CNN News/Republika.com/Kompas.com)
Kado paling menyesakkan datang menjelang akhir tahun. Setelah melalui perdebatan alot hingga aksi walkout, DPR akhirnya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU pada tengah malam tanggal 5 Oktober 2020. Sadar bahwa kebijakan tersebut membahayakan, para buruh pun menggelar aksi besar menolak Omnibus Law. Namun lagi-lagi rakyat harus menelan pil pahit kecewa karena suaranya tak berdampak apa-apa. Disusul dengan penangkapan para ulama yang membuat hati umat cedera. Terakhir adalah pesta demokrasi Pilkada yang tetap digelar meski pandemi sedang meninggi. Padahal kampanye protokol kesehatan dengan 3 M serta pemberlakuan WFH dan belajar dari rumah masif digalakan oleh pemerintah. Terkait rapid tes juga seharusnya umat medapatkan pelayanan sebagaimana vaksin yang diberikan secara gratis.
Demikianlah secuil dari deretan fakta yang terjadi sepanjang tahun 2020 yang masih dipenuhi dengan catatan merah. Nampaknya masyarakat belum merasakan kebahagiaan, ketenangan dan kesejahteraan yang layak. Semakin hari apalagi saat pandemi seperti ini, kesejahtraan masyarakat seharusnnya dapat terperhatikan secara merata.
Penduduk yang mayoritasnya muslim, layaknya setiap aturan yang berlaku diambil dari standar agama. Oleh sebab itu, besar harapan umat pada pemimpin negeri ini. Pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang akan membawa kemaslahatan, menciptakan keadilan dan menunjukkan jalan keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Pemimpin yang taat kepada Allah serta menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan perintah dan larangan-Nya. Perihal fitrah manusia yang serba lemah, terbatas dan sarat akan kepentingan individu dan golongan. Maka butuh bergantung pada Allah yang tidak mempunyai kelemahan.
Islam sebagai agama yang sempurna memiliki seperangkat aturan yang lengkap untuk menyelesaikan berbagai problematika yang terjadi dalam kehidupan manusia. Semoga dengan pergantian tahun 2021 bangsa Indonesia makin baik dan mengedepankan keadilan bagi seluruh Rakyatnya, terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Kita berdoa agar pemerintah dan rakyat selalu kompak dalam beriman secara totalitas kepada Allah SWT dalam setiap sendi kehidupan. Agar negeri ini berkah menjadi “baldatun thayyibatun warabbun ghafur”.
Wallahua’lam bishawab.
