Oleh: Wiwied Widayati (Ibu rumah tangga tinggal di Manokwari)
Masyarakat yang hendak bepergian harus tes kesehatan kata tetangga saya. Dan ternyata test nya itu tidak gratis, da yang sampai Rp 700 rb untuk urus itu saja. Bisa di bayangkan kalau satu keluarga yang pergi berapa uang yang harus di keluarkan belum tiketnya. Itu adalah satu kondisi yang di alami masyarakat sekarang pada umumnya.
Ya Rapid Test, yang di berbagai daerah sangat bervariasi mengenai harganya. Dari mulai kisaran Rp300 ribu hingga Rp700 ribu, bahkan Lion air menawarkan Rapid Test Mumer Rp 95.000 buat penumpang. Dari rilis pers Lion Air yang di terima detik.com, senin (29/6/2020). Biaya sebesar itu sudah termasuk surat keterangan sesuai hasil dengan masa berlaku 14 hari.
Pelaksanaan Rapid Test covid 19 bekerja sama dengan Klinik Lion Air Medika. Bisnis Rapid Test menjadi lahan baru bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan sudah beberapa oknum ASN ditangkap karena memalsukan surat keterangan.
Ibarat sudah jatuh ketimpa tangga itulah nasib kita di dalam aturan yang Kapitalis, semua semua harus dengan uang, kasihan masyarakat untuk makan sehari-hari saja sudah susah apalagi di landa wabah, ketika berobat pun harus membayar dengan mahal, tidak ada yang namanya makan siang gratis di era sekarang ini. Di tambah kebijakan pusat terkait penanganan kesehatan tidak kompak dengan pemerintah daerah dalam menangani wabah covid ini bahkan kebijakannya cenderung berubah-ubah. Hingga membuat masyarakat kebingungan. Masyarakat di biarkan sendiri untuk menghadapi wabah ini. BPJS yang di andalkan rakyat pun ternyata tidak bisa digunakan.
Inilah salah satu bukti minimnya tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya. Yang harusnya penguasa melindungi rakayat justru terkesan membiarkan berjalan sendiri-sendiri. Di sisi yang lain ditengah wabah yang belum usai, ekonomi sulit, pekerjaan sulit ternyata penguasa tetap saja mengizinkan TKA asing masuk.
Kembali ke rapid test. Bisakah Rapid Test dan layaanan kesehatan gratis?, tentunya sangat bisa ketika aturan yang di jalankan itu adalah aturan Islam bukan aturan kapitalis. Sebagai tambahan informasi bahwa didalam sistem Islam sumber-sumber pemasukan untuk pembiayaan kesehatan, sesungguhnya telah didesain Allah SWT sedemikian rupa sehingga memadai untuk pembiayaan yang berkelanjutan, salah satunya sumber pemasukan berasal dari barang tambang yang jumlahnya berlimpah yang harus dikelola oleh negara, bahkan diharamkan pengelolaannya/diserahkan ke swasta atau swasta asing termasuk negara asing. Jika pengelolaan seperti itu maka negara akan mendapatkan sumber pemasukan sangat besar, lebih dari cukup untuk sekedar pembiayaan kesehatan yang memang adalah hak rakyat sekaligus kewajiban negara. Oleh karena itu Islam berani menjamin memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyat dengan Cuma-Cuma/gratis.
Sedangkan hari ini dibawah era kapitalistik hampir 100 persen kekayaan alam dikelola swasta maupun asing sehingga keuntungan terbesar bukan masuk ke negara tapi masuk ke swasta/asing, negara hanya kecipratan saja, ujung ujungnya dana tidak ada, bahkan untuk pembiayaan jaminan kesehatan terhadap rakyatnya.
Wallahu’alam bisshawab.
