Oleh : Gien Rizuka
Senin, 2 Agustus 2021, TNI angkatan laut (TNI AL) memberikan vaksinasi pada masyarakat di Kabupaten Sumedang. Tepatnya, vaksinasi ini akan diarahkan pada masyarakat yang bermukim di wilayah kerja Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Bandung.
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., didampingi Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksda TNI Abdul Rasyid K, S.E., M.M., dan pejabat setempat menuturkan target yang akan divaksin sekitar 2.000 orang. Program ini akan melibatkan 83 orang nakes dengan penggunaan vaksin sinovac (RadarSumedang.com, 2/8/21).
Vaksinasi ini merupakan bagian dari vaksinasi nasional yang sudah dilaksanakan TNI angkatan laut (TNI AL) sebelumnya di beberapa titik daerah. Kali ini vaksinasi nasional akan dilaksanakan di Sumedang.
Meskipun begitu, ada yang harus diperhatikan dalam tindakan vaksinasi ini. Salah satunya dalam hal pemeriksaan yang apik kepada perindividu yang akan divaksin. Tujuannya agar vaksin ini terarah pada orang yang tepat dan cocok untuk kesehatannya.
Sebab fakta di lapangan banyak membuktikan bahwa vaksin ini telah memberi efek samping yang tidak diinginkan. Seperti orang yang memiliki penyakit bawaan (komorbid) setelah di vaksin, tak sedikit sakitnya malah jadi parah dan tak jarang sampai meninggal dunia.
Di samping itu, selain masyarakat membutuhkan vaksinasi yang aman, masyarakat juga membutuhkan kejelasan mengenai kebijakan PPKM Sumedang yang tengah berlangsung saat ini. Karena kebijakan PPKM yang diberlakukan pemerintah semakin mempersulit ruang gerak masyarakat untuk mencari nafkah di tengah wabah.
Sayangnya, meskipun Dony Ahmad Munir sendiri memaparkan bahwa Sumedang saat ini mengalami penurunan kasus harian covid-19 (Tribunnews.com, 2/8/21), namun Dony tetap akan menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai PPKM apa yang layak diberlakukan untuk Sumedang. Ia beralasan semua ini butuh rumus dan asistensinya dari pemerintah pusat. Meskipun sebagian masyarakat sudah menunggu agar PPKM segera dilonggarkan.
Sebab, PPKM sendiri tak mempengaruhi keselamatan masyarakat. PPKM hanya membuat masyarakat serba salah. Ketika diam di rumah, masyarakat haruslah tetap menyediakan kebutuhan diri dan keluarganya agar bisa bertahan hidup. Karena pemerintah hingga kini masih berpangku tangan memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Namun, ketika masyarakat yang nekat keluar rumah untuk mencari nafkah, malah mendapat sanski dan masalah karena adanya kebijakan PPKM ini. Adanya bantuan pemerintah pun hingga kini tak mampu untuk memenuhi sepenuhnya kebutuhan masyarakat. Tak jarang bantuan yang datang salah sasaran yang berujung pada pertikaian antara masyarakat dan pengurus bantuan. Alih-alih bansos yang datang menenangkan, sebaliknya malah membuat ricuh antar warga.
Semoga pemerintah setempat hingga pemerintah pusat berkaca pada persoalan-persoalan hari ini dan sebelumnya. Jangan sampai kekuasaan membutakan mata hati kalian. Sehingga dengan enteng memberlakukan kebijakan yang tidak adil. Hingga dapat mempertaruhkan nyawa rakyat.
Wallahua’lam bishawab.
