Oleh : Ratna Sari (Mahasiswi Bengkulu)
Memasuki jelang lebaran tradisi berbelanja untuk kebutuhan lebaran memang sudah menjadi kebiasaan yang khas di Negeri ini. Baik berbelanja kebutuhan pokok, makanan-makanan, baju lebaran dan kebutuhan lainnya. Rupanya disaat pandemi tidak menghalangi masyarakat untuk berbondong-bondong melakukan belanja persiapan jelang lebaran.
Dikutip dari Liputan6, jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat kembali disesaki pengunjung pada minggu, 3 Mei 202. Bahkan mengakibatkan Polda Metro Jaya turun tangan untuk mengatasi kerumunan yang terjadi di Pusat Grosir Pasar Tanah Abang itu.
Kerumanan tersebut tentu saja melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) yang telah dibuat, meskipun para penggunjung atau pembeli telah menggunakan masker. Namun adanya kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang tak luput dari ajakan Menteri Keuangan. Demi mendongkrak perekonomian Indonesia akibat pendemi, Menteri keuangan Sri Mulyani meminta agar masyarakat tetap membeli baju baru dan melakukan belanja menjelang lebaran. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat penyampaian keterangan pers APBN kita, pada 21/4/2021.
Dikutip dari warta ekonomi.co.id, dalam kesempatan itu Sri Mulyani meminta masyarakat tetap menyambut lebaran dengan penuh sukacita. Dan jangan melupakan kegiatan belanja menjelang lebaran, seperti membeli baju baru harus tetap berjalan. Tujuannya agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
“Ada bagusnya juga lebaran tetap pakai baju baru, beli baju supaya supaya walaupun Zoom nanti pakai baju baru sehingga muncul aktivitas di masyarakat bisa terjadi,” kata Sri Mulya.
Hal ini menyebabkan terdapatnya pro dan kontra di tengan masyarakat, pasalnya pemerintah sendiri mendorong masyarakat untuk melakukan belanja menjelang Lebaran. Yang mana beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri yang meminta masyarakat untuk tetap sukacita menyambut lebaran dengan membeli baju lebaran.
Dikutip dari rmol.id, pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam turut berkomentar. “Tentu masyarakat apalagi ibu-ibu mengikuti arahan Sri Mulyani, sehingga mereka semua meskipun dalam kondisi sulit berusaha yang terbaik untuk keluarganya untuk berduyun-duyun membeli baju dan kebutuhan pokok lainnya,” hal ini disampaikan Saiful Anwar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/5).
Dengan adanya kerumunan yang dilakukan masyarakat hal tersebut tidak sepenuhnya salah rakyat. Hal ini tentu tidak bisa lepas dari ajakan pemerintah untuk malakukan belanja dengan alasan perbaikan ekonomi Negara. sungguh hal ini merupakan kebijakan penuh ironi bahkan paradoks. Ajakan yang selalu digaungkan untuk dapat memperbaiki perekonomi Negara. Padahal ekonomi yang diambang resesi ini jutru tidak bisa lepas dari adanya korupsoi yang dilakukan terus menerus oleh pemerintah. Belum lagi anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan yang lainnya, utang Negara yang semakin mengunung, dan lain sebagainya.
Membludaknya kerumunan menjelang lebaran tentu saja mewanti-wanti apa bila adanya penularan yang terjadi. Karena kerumunan tersebut tidak dapat dipastikan apakah orang-orang disana semuanya tidak terkena covid-19, atau justru memiliki gejala-gejala terkena virus covid-19. Hal ini bisa saja menambahk kasus baru, sehingga harus diwaspadai.
Pun potensi penyebaran virus covid-19 ini tidak bisa hanya dikembalikan pada kesadaran setiap individu rakyat, namun juga adanya ketegasan dari pemerintah. Pemerintah harus memberikan kebijakan tegas yang tidak pandang bulu, sehingga masyarakat juga akan mematuhi peraturan yang diberikan. Jangan sampai peraturan hanya tegas serta tidak ada tawar menawar hanya kepada rakyat, namun kebijakan lemah-lembut terhadap TKA. Selain itu juga butuh pula kebijakan yang selaras untuk mengantisipasi adanya kerumunan, jangan sampai hal ini justru diacuhkan.
Itulah potret ironis kebijakan pemerintah dalam sistem demokrasi. Berbeda sekali dengan eksistensi kepemimpinan dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam dimana ia wajib menjadi pengurus dan penjaga umatnya. Karena kepemimpinan merupakan suatu amanah yang berat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas kepengurusan rakyatnya,” (HR Al-Bukhari)
Sehingga kebijakan yang dikeluarkan haruslah mengutamakan keselamatan rakyat dan juga tentunya berdasarkan syariat Islam. Sistem Islam juga berdiri tegak di atas landasan keimanan, sehingga apa bila landasan Negara berdasarkan keimanan, maka rakyat pun akan turut mematuhi peraturan yang diberikan. Apa bila Negara menerapkan aturan yang bersumber dari sang pencipta yakni Allah SWT, maka ketika rakyat mematuhi peraturan tersebut tentu saja akan mendapatkan keberkahan dan juga pahala. Karena yang pertama telah menaati perintah atau aturan yang diberikan pemimpin yang telah menerapkan Al-qur’an dan AS-Sunnah. Dan yang kedua karena telah menjalankan atau menerapkan aturan yang bersumber dari Al-qur’an dan AS-Sunnah. Berbanding terbalik dengan sistem saat ini. Dimana sistem saat ini menjadikan asas manfaat yang paling diutamakan, tak pandang apakah sesuai dengan syariat Islam ataupun tidaknya.
Rasulullah SAW bersabda :
“Tidaklah mati seorang hamba yang Allah minta untuk mengurusi rakyat, sementara dia dalam keadaan menipu (mengkhianati) rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim)
Pun seorang pemimpin juga wajib memelihara dan melindungi seluh rakyatnya. Turut memperhatikan kebutuhannya, menjaga dari segala yang membahayakan, serta menjamin kesejahteraannya. Baik adanya pandemi seperti saat ini, ataupun tidak adanya pandemi. Kasus diatas tentu tidak akan ditemukan dalam Sistem Islam, karena Negara berdiri tegak dengan landasan keimanan. Sehingga rakyat senantiasa mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan ditetapkan. Selain itu Negara juga tidak akan mengorbankan rakyat demi meningkatnya perekonomian.
Wallahu’alam Bissawab.
