Oleh: Nanik Farida Priatmaja
Pasca-Pemilu Presiden 2019 lalu, hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra kian mesra.
Dalam beberapa waktu terakhir, keduanya bahkan saling bertemu di dalam kesempatan yang sama.
Terbaru, Megawati memberikan sambutan secara virtual pada Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020).
Baca selengkapnya
(https://nasional.kompas.com/read/2020/08/10/13315991/tujuh-momen-kebersamaan-megawati-dan-prabowo)
Tak mengherankan di dunia politik demokrasi terjadi kemesraan sesaat ataupun saling serang antar tokoh politik. Hal ini sudah mentradisi dari tahun ke tahun menjelang pilkada ataupun pilpres, yang berawal terlihat saling hujat kemudian berakhir bercengkrama bersama. Padahal ketika masa kampanye rakyat telah membela habis-habisan sosok idola mereka hingga berkorban harta, tenaga bahkan hingga nyawa. Namun endingnya ternyata bikin rakyat patah hati.
Kepentingan menjadi ikatan abadi pada partai-partai politik demokrasi. Sehingga wajar jika pagi menjadi lawan, sore menjadi kawan. Padahal ikatan kepentingan termasuk ikatan yang paling lemah dan berbahaya ketika diterapkan dalam sebuah partai. Sehingga wajar partai tak mampu melaksanakan visi misi secara benar karena terhalang kepentingan pragmatis asal menang di ajang pesta demokrasi dan memiliki kekuasaan.
Tak cukupkah dengan berbagai adegan PHP politikus demokrasi?
Seharusnya rakyat mampu melihat betapa buruknya tabiat demokrasi dan tak mengambil demokrasi sebagai sistem politik negeri ini.
Islam sebagai aturan yang sempurna bagi kehidupan manusia memiliki konsep politik yang memuliakan manusia. Kehadiran partai politik dalam Islam fokus memberikan koreksi terhadap penguasa sehingga tak ada persaingan tak sehat saling hujat dan menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan layaknya di sistem demokrasi.
Partai politik Islam berbiaya murah. Tak perlu bekerjasama dengan korporasi demi mendanai partai ataupun kampanye. Tak perlu pula berebut kursi di DPR karena setiap warga negara islam berhak menyampaikan muhasabah pada penguasa yang secara teknis bisa diwakilkan kepada majlis umat(perwakilan rakyat yang ditunjuk langsung oleh rakyat tanpa ada waktu kampanye yang panjang dan berbiaya mahal). Sistem politik Islam akan mudah diterapkan dalam kehidupan ketika memiliki sebuah institusi.
