Oleh : Heni Andriani (Ibu Pemerhati Umat & Member Akademi Menulis Kreatif dari Sukabumi)
Menjadi politikus adalah impian bagi orang – orang yang memiliki berbagai ambisi kekuasaan dan harta. Bagaimana tidak menjadi politikus sesuatu yang dianggap “wah” bahkan bergengsi manakala sudah masuk di suatu partai berkuasa di negeri ini. Menduduki jabatan empuk dengan berbagai fasilitas mewah bukanlah sebuah keniscayaan lagi. Hampir semua kalangan mengincar jabatan ini tak peduli usia, pendidikan maupun latar belakangnya. Bahkan jargon-jargon untuk meraup suara rakyat terus didengungkan demi mencapai suatu tujuan. Sukses di jabatan legislatif, yudikatif ataupun jabatan empuk lainnya.
Posisi bergengsi disuatu partai akan menentukan kesuksesan di masa depan. Saling sikut sana – sini bukanlah hal yang aneh bahkan dianggap biasa saja. Masuk dan keluar partai tertentu menjadi hal biasa saja atau istilah “kutu loncat” orang menyebutnya.
Bahkan berbagai slogan dan janji manis diumbar demi sebuah tujuan yaitu berkuasa.
Masyarakat Indonesia mayoritas Muslim oleh karena itu mereka berlomba mendekati hati umat dengan mendekat ke para ulama dan ustaz sebagai kuncinya. Demi mendulang suara terbanyak. Tetapi anehnya justru ketika kegagalan dihadapi karena dicurangi mereka berbondong-bondong meninggalkan umat.
Kondisi ini terjadi pada masa pilpres periode 2019 – 2024 antara kubu petahana 01 dan 02.
Bahkan setelah ada panggilan dari istana, partai yang tadinya saling berseteru justru sekarang saling berpelukan seolah tidak terjadi apa-apa. Suara umat lenyaplah sudah. Umat Islam menelan pil pahit.
Hal ini disebabkan karena partai politik yang ditunggangi tidak lagi mendongkrak kemenangan. Jualan surga dan neraka katanya tidak laku untuk meraih kesuksesan partai.
Kepentingan, adalah tujuan mereka. Dalam alam demokrasi tak ada lawan abadi, tak ada kawan abadi, yang ada kepentinganlah yang abadi adalah sebuah kewajaran. Besok lawan hari ini menjadi teman.
Kini partai-partai itu menampakkan wajah aslinya. Mereka partai Islam sudah tidak ada bedanya dengan partai sekuler.
Dilansir oleh antaranews.com, Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai jualan surga neraka yang diterapkan saat Pemilu 2019 tidak relevan lagi, karena ternyata masyarakat lebih membutuhkan kebijakan yang berdampak luas.
“Belajar dari Pemilu 2019 yang sudah usia, ternyata publik tidak lagi membutuhkan jargon-jargon, tapi apa yang akan berdampak bagi kehidupan mereka” kata dia, di Padang.
“Jadi bukan jualan agama yang diharapkan, tapi apa kebijakan berdampak yang bisa ditawawrkan kepada masyarakat,”
“Buktinya ketika menjual isu penista agama tidak seiring dengan hasil pemilu, perolehan suara partai saya PAN malah di urutan ke delapan,” katanya lagi
Artinya kata dia, publik lebih memilih tawaran kebijakan yang berdampak langsung dan siapa yang menawarkan itu lebih mendapat dukungan. (antaranews.com, 09/12/2019)
Pernyataan pimpinan PAN ini menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi agama hanya menjadi aksesori untuk meraih dukungan suara umat. Saat suara partai tidak bisa terdongkrak dengan isu agama maka mereka mengubah wajah menyesuaikan dengan selera pasar yang semakin sekuler anti Islam. Umat hanya dijadikan tumbal semata. Hal ini menjadi bukti bahwa demokrasi hanya memikirkan kepentingan semata baik pribadi maupun kelompok/partainya. Umat senantiasa jadi korban kerakusan para politikus yang haus kekuasaan.
Demokrasi yang digaungkan sebagai sistem yang menampung aspirasi rakyat hanyalah bualan semata. Karena yang menentukan kemenangan adalah mereka yang memiliki modal. Sementara rakyat hanya menjadi objek penderita dan korban kekuasaan semata.
Bahkan bagi siapapun yang mengoreksi kebijakan penguasa harus siap menghadapi kriminalisasi bahkan penjara seperti yang dihadapi oleh beberapa aktivis mahasiswa serta orang – orang yang peduli dengan bangsa juga negara ini. Entah sampai kapan korban akan terus berjatuhan demi memuaskan mereka yang berambisi kekuasaan dan politikus pragmatis ini berakhir? Masihkah kita percaya pada mereka yang menghias wajah buruk demokrasi dengan aksesoris agama?
Wajah buruk demokrasi semakin hari nampak nyata tidak pernah ada keselamatan antara konsep dan aplikasinya. Para politikus pragmatis pun lahir dari sistem buruk ini. Mereka berlomba meraup kekuasaan dengan berbagai jargon-jargon basi mengubah janji.
Aturan Allah Swt diabaikan dan akal menjadi berhala bagi mereka.
Demokrasi menjadi penuntun hidup mereka.
Sedangkan Islam agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur urusan ruhani akan tetapi mengatur pula urusan duniawi.Islam mengatur segala aspek kehidupan yaitu, sosial, politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya, dalam rangka untuk menjaga dan melindungi umat manusia bahkan alam dari kerusakan. Maka pada praktiknya umat dituntut untuk terikat terhadap aturan Islam (syariah) dalam aktivitasnya. Agama bukan menjadi tameng kekuasaan, tapi menjadi periayah umat, mengurusi urusan umat. Dan pemimpinlah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan, keamanan, keadilan dan kehormatan umat. Sebagaimana hadis Rasulullah saw:
فَاْلإمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari dan Muslim).
سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR Abu Nu‘aim).
Sedangkan partai di dalam Islam berfungsi untuk mengedukasi masyarakat agar memahami Islam dan mengarahkan pilihannya berdasarkan Islam. Fungsi yang lainnya adalah sebagai pemantau penguasa dalam menjalankan amanahnya.
Kondisi umat yang tidak memberikan dukungannya terhadap Islam dan partai Islam adalah buah sistem sekuler dan absennya partai Islam dari mengedukasi Islam ke tengah umat.
Agar umat dan agama tidak lagi menjadi komoditas kekuasaan maka harus menjadikan agama Islam sebagai sistem yang mengatur manusia bermasyarakat dan bernegara, dan diterapkan secara totalitas (kaffah) bukan sebagai ibadah ritual belaka. Sehingga akan lahir para politikus yg taat agama bukan politikus yang pragmatis dan haus kekuasaan.
Wallahu ‘alam bishshawab.
