Oleh: Yuni Indawati
Erick Thohir selaku Menteri BUMN menyebut bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki utang hingga Rp 500 triliun. Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan upaya perbaikan agar kondisi keuangan PLN lebih stabil. Salah satu upaya perbaikan itu adalah menekan belanja modal (capital expenditure/capex) sampai 50 persen (tribunnews.com, 4/6/2021).
Meski usaha pemangkasan capex ini sudah kelihatan hasilnya yaitu mampu menekan hingga 24 persen, akan tetapi utang tetaplah harus segera dilunasi agar tak berimbas kepada rakyat. Apalagi utang ini memiliki bunga yang tinggi. Hingga Erick pun meminta PLN agar bernegosiasi kepada pihak pemberi pinjaman agar diberi bunga yang lebih ringan.
Sungguh ironi jika melihat utang yang menggunung ini, alih-alih demi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menerima listrik namun di sisi lain ternyata pemenuhan tersebut berasal dari utang yang mencekik.
Lihat saja solusi yang disampaikan, bukannya berusaha untuk segera melunasi dan meminta suntikan dana ke pemerintah pusat, malah meminta negosiasi penurunan bunga. Jika utang semakin menggunung dan sulit untuk dituntaskan, maka bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti PLN akan tumbang dan benar-benar lepas dari tangan Indonesia.
Sesungguhnya akar dari permasalahan PLN bisa diurai yaitu liberalisasi energi listrik, salahnya tata kelola pembangunan pembangkit listrik, pembangunan yang tidak beres, biaya logistik mahal, dan yang terparah adalah salah tata kelola keuangan yang tidak transparan terutama soal pembelian batubara dan pembangunan infrastruktur PLTU.
Liberalisasi ekonomi termasuk di sektor energi, khususnya PLN, tidak luput dari campur tangan asing, baik negara-negara asing maupun lembaga-lembaga asing. Lebih menyesakkan lagi jika diketahui bahwa sumber energi negeri ini sudah dikuasai oleh pihak asing.
Tambang dan segala pernak-perniknya telah dikelola oleh asing. Saham tertingginya dibeli asing. Ekspor-impor diatur asing hingga negeri ini hanya mendapat sisa-sisa dari peraturan asing ini. Padahal jika dilihat, lokasi tambang tersebut ada di negeri ini. Namun dengan dalih keterbatasan SDM dalam mengelola maka semua-muanya dialihkan ke asing.
Tentu hal ini akan berakibat pada pembebanan sewa atau pembelian produk asing yang harganya jauh lebih mahal. Bahkan pembebanan biaya ini diserahkan kepada rakyat dengan tarif listrik yang tinggi.
Besarnya beban biaya operasional ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah juga, yang memaksa PLN membeli sumber energi dengan harga yang dikehendaki oleh perusahaan-perusahaan asing yang memegang kendali dalam industri minyak, gas, dan batubara.
Dengan demikian, dapat disimpulkan betapa kacaunya setiap kebijakan yang diterapkan penguasa di negeri ini. Miris jika melihat negeri yang kaya akan energi, tetapi ternyata tidak bisa menjamin kelangsungan kebutuhan energinya.
Sumber daya alam khususnya pada sumber-sumber energi yang dibutuhkan rakyat secara umum adalah komoditas penting yang berguna untuk menunjang kebutuhan rakyat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini, Negara harus berdikari dalam mengelola sumber – sumber energi tersebut.
Pada saat bersamaan, Negara juga tidak diperbolehkan untuk bekerja sama dengan asing yang tidak sesuai syariat seperti utang piutang dengan riba, privatisasi sumber energi, pengelolaan tidak transparan, dan lain-lain. Sebab, sumber energi yang ada di suatu negeri adalah milik umum dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat secara umum. Negara hanya sebagai pengelola bukan pemilik.
Rasulullah Muhammad bersabda, bahwa Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput (hutan) dan api (energi). (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Indonesia merupakan Negara dengan sumber daya yang melimpah, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Jika pemerintah dapat mengelola secara mandiri sumber-sumber tersebut dan hasil pengelolaannnya diserahkan kepada rakyat secara cuma-cuma tanpa perlu syarat tertentu, niscaya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang makmur dan rakyatnya sejahtera.
Wallahu a’lam bish showab.
