PHK Massal Mengancam Kesejahteraan Keluarga

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

PHK Massal Mengancam Kesejahteraan Keluarga

Uyun

Kontributor Suara Inqilabi 

Saat ini, pengangguran masih menjadi salah satu masalah yang terjadi di negeri kita. Terlebih banyaknya PHK massal otomatis akan menambah jumlah pengangguran dan kemiskinan.

PHK massal yang kembali mengancam, yaitu adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dilaporkan akan terus terjadi. Kabarnya terus meningkat menjelang momen pembayaran tunjangan hari raya (THR) pada Lebaran 2024. (Jakarta, CNBC Indonesia, 29/3/2024)

 

PHK tersebut juga diduga sebagai upaya perusahaan untuk menghindari pembayaran THR. Hal itu diungkapkan oleh serikat pekerja. Hanya saja, untuk tahun ini, tren PHK modus tak bayar THR tak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, tren PHK jelang Lebaran banyak terjadi pada kisaran tahun 2018-2019. PHK tersebut dikemas sedemikian rupa karena manajemen memang mengatur agar masa kontrak pekerja habis mendekat masa bayar THR atau seminggu sebelum Lebaran. “Tapi kemudian, setelah kami lakukan negosiasi dan ngobrol dengan perusahaan, mereka mengaku kesulitan cashflow. Sehingga, tidak ada cara lain, pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan. Cost disiasati seperti itu,” katanya dalam Profit CNBC Indonesia, Rabu (CNBC, 27/3/2024).

 

Masalah besar yang menerjang pabrik-pabrik itu adalah adanya ketidakpastian ekonomi global yang mempengaruhi arus ekspor. Dengan perdagangan bebas membuat barang mudah masuk ke dalam negeri dengan harga yang lebih murah, ini berpengaruh pada pasar lokal. Penduduk Indonesia yang mayoritas berpenghasilan menengah ke bawah tentu lebih memilih barang dengan harga murah, meskipun berasal dari luar. Di sisi lain, berbagai kebijakan berdampak buruk pada pekerja yaitu adanya modernisasi peralatan atau mesin, membuat pabrik tidak membutuhkan banyak pekerja.

 

Perusahaan didirikan untuk memperoleh keuntungan. Apabila pesanan sepi, otomatis tidak ada produksi. Ketika tidak produksi berarti tidak ada pemasukan, sementara mereka tetap harus membayar karyawan. Maka untuk meminimalkan pengeluaran, langkah paling cepat adalah melakukan PHK.

 

Kondisi diatas itu terjadi karena negara menjalankan ekonomi kapitalis. Negara hanya berperan sebagai regulator yang berpihak pada pemilik modal, yang mengeluarkan kebijakan seenaknya. Pemilik modal yang punya uang mudah sekali merekrut pekerja. Akan tetapi setelah tidak berguna mereka di campakkan begitu saja. Hal ini karena didukung oleh regulasi negara, melalui UU Cipta Kerja.

 

Dalam sistem kapitalisme negara bukan sebagai pelindung rakyat yang menyediakan lapangan kerja. Banyak kebijakan yang ada justru membuat rakyat kesulitan mencari kerja. Industri di serahkan pada swasta. Yaitu betapa banyak SDA yang dikelola oleh asing dan negara tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mereka mudah menentukan siapa yang akan diterima untuk bekerja, ataukah mereka akan mendatangkan pekerja dari negaranya. Akhirnya, rakyat lokal kesulitan memperoleh pekerjaan, seandainya ada, itu hanya sebagian kecilnya.

 

Belum lagi mengenai kebijakan investasi. Akibat dari aturan investasi ini, maka banyak terjadi pengalihfungsian lahan pertanian yang mengakibatkan banyaknya petani kehilangan mata pencarian. Berdirinya pabrik- pabrik menjadikan rakyat terpaksa menjadi buruh.

 

Islam menjadikan negara sebagai pelindung dan pengurus rakyat. Negara akan senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat. Bagi pelaku usaha akan dilindungi, baik melalui jaminan keamanan usaha, kemudahan modal serta regulasi lainnya. Di sisi lain, dalam Islam mewujudkan adanya jaminan kesejahteraan dengan berbagai mekanisme, sehingga rakyat terjamin hidupnya.

 

Islam dengan sistem ekonomi Islamnya, mempunyai solusi hakiki yang mampu menyelesaikan semua masalah tersebut. Dalam Islam, SDA dilarang untuk dikelola asing atau swasta. Negara harus mengelola sendiri supaya bisa membuka banyak lapangan kerja bagi rakyat. Negara juga akan memberikan pinjaman tanpa bunga atau bantuan modal agar rakyat bisa mandiri. Mereka dapat membuat usaha, bahkan bisa mempekerjakan masyarakat lainnya. Dengan begini, tenaga kerja secara otomatis bisa terserap.

 

Bagi masyarakat yang bisa mengelola tanah (lahan pertanian), negara akan memberikan tanah tersebut agar para petani bisa menggarap sawah dan keuntungannya adalah hak mereka. Tidak hanya diberi tanah, negara bahkan akan memberikan modal jika diperlukan.

Negara juga akan memberlakukan akad yang jelas antara pekerja dan yang memberi kerja. Tidak boleh ada yang menzalimi. Bahkan, negara akan menunjuk seseorang yang bertugas menentukan besaran gaji sesuai pekerjaannya.

 

Hanya saja semua itu hanya bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan yang menerapkan sistem berdasarkan syariat secara kafah.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *