Oleh: Indah Yuliatik
Negara maritim, merupakan sebutan untuk Indonesia. Negara dengan luas lahan pertanian mencapai 7 juta hektar. Tidak mengherankan, julukan lumbung padi pun disematkan. Berbagai hasil pertanian dapat dihasilkan dari lahan tersebut. Panca Usaha tani salah satu program untuk meningkatkan hasil pertanian Indonesia. Salah satu bagian propram Panca Usaha Tani adalah pemupukan yang tepat. Pupuk menjadi komoditas utama dalam pertanian. Namun sayangnya, bulan lalu pemerintah mencabut subsidi pupuk bagi petani. Imbasnya, petani kalang kabut karena mahalnya harga pupuk. Petani harus mencari alternatif lain sebagai pengganti pupuk.
Di lansir dari laman berita Magetan Today (24/2/2020). Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, periode Januari 2020, di Desa Banjarejo, Kecamatan Panekan menggelar diskusi terkait pertanian. Diskusi Tim KKN UNS dihadiri oleh Kelompok tani (Poktan), Perangkat Desa Banjarejo, serta Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Panekan. Dalam dialog tersebut, petani di Desa Banjarejo mengeluh terkait masalah berkurangnya subsidi pupuk bagi petani dari pemerintah pusat.Sebagai informasi, alokasi pupuk bersubsidi di Jatim 2020 mengalami penurunan signifikan yakni pupuk urea menjadi 553.546 ton, pupuk SP36 menjadi 66.123 ton, pupuk ZA menjadi 186.766 ton, pupuk NPK Phonska menjadi 437.809 ton, dan pupuk organik menjadi 105.350 ton.
Curhatan petani Desa Banjarejo akhirnya direspon Tim KKN UNS dengan solusi berupa pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) berbahan dasar nanas dan tetes tebu. Kemudian dilanjutkan dengan praktik pembuatan POC di kantor Balai Dusun Ngasem,Desa Banjarejo bersama Poktan dan Pemdes Banjarejo. Proses pembuatan POC diawali dengan merebus kurang lebih 60 nanas, serta dilanjutkan proses Fermentasi selama 2 minggu. Dari jumlah buah nanas tersebut, dihasilkan sekitar 100 liter Pupuk Organik Cair ( POC). Tahap terakhir dilakukan penyaringan agar pupuk cair siap digunakan. POC diharapkan dapat menjadi pilihan alternatif pengganti pupuk, selain bahan baku mudah didapatkan juga kandungan nutrisi yang dihasilkan dinilai dapat menggantikan keberadaan pupuk bersubsidi tersebut
Berbagai julukan disematkan untuk Indonesia yang memiliki lahan pertanian sangat luas. Namun, hal tersebut tidak menjadikan Indonesia menjadi swasembada pangan. Pemerintah masih mengandalkan sumber pangan impor. Hasil pertanian Petani Indonesja dihargai dengan harga murah, ditambah pencabutan subsidi pupuk kian membuat petani terpuruk. Petani menjadi masyarakat kelas dua.
Intelektual dibidang pertanian terus memberikan sumbangsih ilmu kepada para petani. Kontribusi ilmu yang diberikan menghasilkan banyak sekali inovasi untuk memajukan Indonesia. Pembuatan pupuk organik dari bahan-bahan alami salah satunya. Inovasi pertanian sangat membantu petani untuk keluar dari berbagai masalah. Namun, inovasi pertanian ini juga membuat efek negarif. Efek negatifnya membuat petani terlena dan tidak memahami bahwa pencabutan subsidi pupuk merupakan sebuah kedzaliman yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya.
Alasan klasih yang dibuat oleh pemerintah berupa pasokan dalam negeri kurang dalam pemenuhan swasembada pangan, sehingga mengharuskan terjadinya import. Hal ini seharusnya segera diatadi oleh pemerintah, untuk menjadikan Indonesia berswasembada pangan mandiri. Tanpa harus bertumpu pada import negara lain. Pencabutan subsidi pupuk, harga bibit pertanian yan mahal hingga murahnya daya jual hasil pertanian menjadi raport merah sektor pertanian Indonesia.
Pemerintah bisa saja mengoptimalkan swasembada sektor pertanian dengan cara menyediakan subsidi pupuk dan bibit, membeli hasil pertanian petani dengan harga tinggi dan cara lainnya. Namun. Hal ini tidak mungkin terjadi selama masih ada perjanjian bilatera, multilateral dan perjanjian lainnya yang membuat Indonesia harus import. Seperti WTO contohnya, negara-negara yang bergabung didalamnya harus melalukan import, maka jika tidak akan ada sanksi atau denda bagi negara tersebut.
Selain WTO, pemerintah juga terikat dengan hutan IMF. Konsekuensi berhutang dengan IMF, Indonesia menerima aturan moneter yang ditetapkan oleh IMF. Salah satu pengaturan moneter IMF adalah pencabutan subsidi. Subsidi tidak selaras dengan perekonomian kapitalisme global karena menghambat import masuk ke pasar Indonesia. Akibatnya, debitur IMF merasa dirugikan.
Gagalnya swasembada pangan Indonesia sangat jelas, merupakan agenda global yang dikokohkan oleh kapitalis. Negara berdaulat dapat diraih dengan cara melepaskan Indonesia dari berbagai macam perjanjian internasional. Melepaskan semua perjanjian yang dibuat oleh kapitalisme barat kemudian menggantinya dengan aturan yang benar yaitu Aturan Islam.
Islam melarang melakukan perjanjian internasional yang merugikan negara, terutama masyarakatnya. Perjanjian-perjanjian dengan negara-negara kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam dan merugikan umat Islam. Bekerjasama dengan kafir harbi fi’lan merupakan krrugian terbesar negera Islam. Khalifah, sebagai pelindung masyarakat hendaknya mrmbua keputusan yang tidak merugikan masyarakat terutama uma Islam.
Khalifah sebagai pemimpin tunggal kaum Muslim di seluruh dunia memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam mengurusi urusan umat. Rasulullah Saw. bersabda:
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).
