Perpres Justru Sebabkan Politik Adu Domba

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh : Asha Tridayana

 

Baru-baru ini, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Lantaran ancaman ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia semakin meningkat. Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) ini ditandatangani oleh Jokowi pada 6 Januari 2021.

 

Untuk menindaklanjuti Perpres RAN PE ini, terdapat program-program yang harus dilakukan. Salah satunya terkait program yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemolisian masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan yang mengarah pada terorisme. Program ini menyasar masyarakat sipil dan polisi. Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi penanggung jawabnya. Program tersebut merupakan pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Sehingga, masyarakat yang dilatih dapat memolisikan orang yang diduga terlibat dalam Ekstremisme tersebut (news.detik.com 17/01/21).

 

Terlihat pemerintah berupaya keras menanggulangi berbagai bentuk radikalisme, ekstremisme hingga terorisme. Hal ini dianggap sebagai urgensitas sehingga harus segera dilakukan penanganan, termasuk dengan mengeluarkan perpres. Padahal adanya perpres tersebut justru berpotensi menjadi jalan memperkuat politik adu domba diantara anggota masyarakat. Karena dalam perpres terdapat program melatih masyarakat untuk memolisikan masyarakat lain yang terduga terlibat ekstremisme tersebut. Masyarakat dibuat saling mencurigai dalam rangka ikut mencegah dan melindungi keutuhan negeri.

 

Tentunya hal ini bertentangan dengan HAM dan penerapan sistem demokrasi di negeri ini. Karena semestinya setiap anggota masyarakat mempunyai jaminan kebebasan dalam menyuarakan aspirasinya tanpa dihalangi dan dicurigai, bahkan oleh anggota masyarakat lain. Secara tidak langsung, keputusan yang dibuat pemerintah telah menyalahi sistem demokrasi yang selama ini diterapkan. Terbukti sistem demokrasi hanya berlaku bagi para penguasa dalam memperoleh keuntungan. Demi menjaga eksistensi kekuasaan segala cara dilakukan termasuk adanya perpres. Sekalipun terlihat tidak ada manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

 

Sederet kebijakan pemerintah sudah sering kali dibuat atas dasar kepentingan penguasa dan sekelompok orang. Masyarakat hanya dijadikan objek alasan bukan tujuan utama yang dijamin kelangsungan hidupnya, baik kesejahteraan maupun keamanannya. Terlebih lagi, sasaran ekstremisme ini tertuju pada masyarakat yang gigih memperjuangkan Islam. Mereka yang mati-matian menjaga syariat Islam justru dicurigai, dianggap radikal bahkan terancam dipidana. Karena para penguasa khawatir keberadaan mereka akan merusak tatanan kekuasaan yang selama ini tengah dijabat.

 

Hal ini menjadikan masyarakat memiliki pemahaman yang keliru terhadap Islam. Karena pemerintah memposisikan mereka yang taat syariat Islam sebagai pihak yang harus dicurigai. Selain itu, masyarakat awam bisa teracuni pemikiran tersebut sehingga muncul Islamfobia, ketakutan tanpa alasan, khawatir yang berlebihan jika berinteraksi. Masyarakat pun menjadi semakin jauh terhadap pemahaman Islam yang hakiki.

 

Tidak dapat dipungkiri, semua ini terjadi karena penerapan sistem demokrasi yang berasaskan sekulerisme. Aturan agama dipisahkan dari kehidupan termasuk pemerintahan. Sekulerisme menjadi sumber kerusakan yang menyebabkan berbagai persoalan akan terus muncul karena kebijakan yang dibuat pemerintah tidak berlandaskan Islam. Masyarakat pun semakin dalam kesulitan, tanpa solusi hakiki yang dapat menuntaskan permasalahan. Bahkan dituntut menyelesaikan sendiri masalahnya dengan saling mencurigai antar anggota masyarakat. Dengan kata lain memperkuat potensi politik adu domba di tengah-tengah masyarakat.

 

Lain halnya dengan sistem Islam yang penerapannya akan menuntaskan segala persoalan kehidupan. Bukan menambah masalah baru dengan saling curiga diantara anggota masyarakat. Syariat Islam jelas melarang hal tersebut. Allah swt berfirman : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang” (QS al-Hujurat [49]: 12).

 

Sehingga sebagai umat muslim memang diperintahkan untuk selalu menjaga lisan dan perilaku. Termasuk tidak boleh berprasangka buruk dan saling curiga terhadap orang lain. Rasulullah saw pun bersabda : “Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara” (HR. Al-Bukhari no. 6064 dan Muslim no. 2563).

 

Jelas sekali, syariat Islam mengatur tentang hubungan sosial dalam masyarakat. Selain itu, juga senantiasa menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Tidak semestinya saling mencurigai lebih-lebih sampai difasilitasi agar bisa memolisikan masyarakat lain. Apalagi yang menjadi alasan belum tentu seperti yang dikhawatirkan pemerintah terkait ekstremisme tersebut. Karena sudah menjadi rahasia umum jika pemerintah memang melakukan berbagai cara untuk menanggulangi radikalisme yang dianggap membahayakan keutuhan negeri. Padahal realita yang terjadi justru upaya pemerintah tersebut tidak lain dalam rangka mempertahankan kekuasaannya.

 

Oleh karena itu, sebagai umat muslim sudah seharusnya berprasangka baik dan terus berupaya memperjuangkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Agar tidak ada lagi masyarakat yang termakan isu negatif terkait Islam apalagi sampai salah pemahaman dan menjauhi ajaran Islam. Karena bersatunya umat Islam dalam menjalankan hukum-hukum Allah swt akan mewujudkan totalitas penerapan syariat Islam. Dengan begitu, berbagai persoalan hidup akan tuntas terselesaikan dan keberkahan dari langit dan bumi pun berlimpah.

 

Wallahu’alam bishowab.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *