Oleh: Devi Rahma (Pegiat Opini Ideologis Lubuklinggau)
Sudah 74 th Indonsia merdeka. Dengan berbagai macam hentak terjangnya baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari masa orde lama, orde baru, hingga revormasi sampai saat ini. Namun sudahkah rakyat rasakan sejahterahnya hidup dalam naungan demokrasi ?!
Dari Jumlah Orang Miskin di Indonesia Capai 24,79 Juta.
– Badan Pusat Statistik ( BPS) mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada September 2019 sebesar 9,22 persen. (15/01/2020 JAKARTA, KOMPAS.com)
Angka yang tidak sedikit memang, masih banyak sekali masyarakat di luar sana yang terkategori masyarakat miskin lantaran tak memenuhi standar hidup layak atau memiliki pendapatan yang cukup. Sebabnya pun beragam.
Kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan masyarakat, dan tak memiliki kemampuan di bidang tertentu. Hingga pengangguran kian meningkat. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang berkatian. Namun jelas, pemerintah menjadi bagian dari teriayyahnya/terurusi kebutuhan hidup masyarakat.
Negara yang sejahterah tercermin dari rendahnya angka kemiskinan di negaranya. Namun ini tak terjadi di Indonesia yang justru melimpah ruah Sumber Daya Alamnha. Bak kata pepatah “Bagai ayam mati di lumbung padi”. Itulah yang menggambarkan keadaan kita saat ini. Faktanya, angka kemiskinan ini menunjukan pemerintah belum sungguh-sungguh mengentas masalah yang ada, seperti kemiskinan.
Meski ada banyak PR yang mesti diperbaiki, dalam hal pendidikan, sosial, kesehatan, keamanaan dan lain sebagainya. Selain itu Utang Luar Negeri (ULN) berdasarkan data terbaru mencapai yakni Rp. 6000 T. Bagaimana tidak, pemerintah asyik dengan ULN demi pembangunan ekonomi, seperti infrastruktur, yang justru itu tidak terlalu membantu masyarakat, sebab berbayar dan tidak murah. Kemudian ada kepentingan lain dibaliknya.
Ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat harusnya tidak hanya dilihat dari sisi personalnya/oknum sebagai seorang manusia biasa. Namun juga, pada apa kita berhukum dan bersistem.
Demokrasi tak layak jadi sistem yang menaungi umat manusia, karena terbukti tak mampu menyelesaikannya.
Terlebih memang demokasi bukanlah sistem yang dibawa oleh nabi Mudahammad saw. Asasnya sekuler yang berarti pemisahan antara agama dan kehidupan. Hingga seringkali kita temui bahwa hukum yamg terjadi menabrak nilai-nilai bahkan ajaran agama Islam. Bahkan justru menabrak aturan yang mereka buat sendiri demi kepentingan karpet merah dan para kapital pemilik modal
Dibalik isu politik dan bencana yang terus digoreng oleh pemerintah di tengah masyarakat. Lagi-lagi hanya demi kelompok tertetu. Bahkan menjadi alat pengalihan isu. Dibalik sesuatu yang bahkan benar-benar mendzalimi rakyat.
Rakyat sudah mesti sadar. Bahwa demokrasi akan dengan rela akan menghimpit keadaan dan kehidupan kaum muslim, terlihat dari berbagai uu yang dikeluarkan tengah memerangi nasib rakyat. Tapi lucunya HAM yang disuarakan tak berlaku bagi umat Islam.
Berbeda dengan Islam yang akan menjamin kebutuhan seluruh lapisan masyarat, baik muslim maupun nonmuslim. Dalam daulah nanti kebutuhan masyarakat akan dijamin dan diurusi oleh khalifah/pemimpin.Dengan menggunakan dana dari baitul maal atau pendapatan dari SDA yang dimiliki oleh negara sendiri. Tak ada pajak, yang membebani rakyat, kecuali jika terjadi kekosongan pada baitul maal, maka rakyat akan dimintai semampunya dan tidak dipaksakan tanpa adanya pertimbangan seperti saat sekarang.
Hukum-hukum diterapkan berdasarkan hukum syara’, Hingga tak ada yang mampu menjadikannya sebagai alat pemuasan materi. Membuat hukum berdasarkan kepentingan.
Wa Allahu ‘alam bishawwab.
