Oleh : Ratna Sari (Mahasiswi Bengkulu)
Indonesia merupakan Negara yang menepati peringkat 5 besar dengan angka kematian Nakes tertinggi di dunia. Banyaknya kematian Nakes membuat perekrutmen tenaga Rumah Sakit kota Bogor banyak peminatnya. Hal ini tentu saja tidak luput dari perekonomian yang mengharuskan mereka mengambil resiko besar guna memenuhi perekonomian yang semakin sulit.
Dikutip dari Republika.co.id.bogor, pemerintah kota Bogor telah menutup pendaftaran tenaga penanggulangan Covid-19 untuk Rumah Sakit lapangan atau Rumah Sakit darurat 2021.
Berdasarkan informasi terakhir, udah ada lebih dari 70 orang yang mendaftar.
Katagori rekrutmen itu sendiri meliputi Pertama, tenaga kesehatan (nakes), yang terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga penunjang. Kedua, pekerja non-nakes. Tentu dalam mekanisme kontrak kerjanya, tenaga profesional penanggulangan Covid-19 di RS darurat Kota Bogor akan bergabung dari Januari 2021 hingga Maret 2021. Kontraknya sendiri akan diperpanjang menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.
Sementara itu, besaran upah para tenaga profesional pun bervariatif. Dari data yang diberikan, dokter umum diupah sebesar Rp 10 juta per bulan, perawat sebesar Rp 6,5 juta hingga 7,5 juta per bulan, dan tenaga penunjang lainnya sebesar Rp 3,5 hingga 5 juta per bulan.
Besarnya tingkat resiko kematian menjadi bagian dari Nakes tidak menyurutkan minat untuk gabung dalam perekrutan tersebut. Justru dalam perekrutan tersebut rupanya banyak sekali dibanjiri peminat. Alasan utama dibanjiri peminat tentu saja tidak luput dari sulitnya perekonomian, sehingga mau tidak mau masyarakat mengambil pilihan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup.
Dikutip dari Antaranew.com, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memperkirakan angka kemiskinan di wilayah itu melonjak pada tahun ini, meski angkanya sudah berangsur menurun sejak lima tahun silam. Kondisi tersebut tak lain disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang telah melumpuhkan berbagai sendi perekonomian secara nasional.
Guna memenuhi kebutuhan hidup akibat akibat pandemi, masyarakat mau tidak mau mengambil keputusan yang beresiko besar. Hal ini tentu saja tidak luput dari abainya pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya. Disaat pandemi ini banyak sekali masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Dimana Negara tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang luas sebelum pandemi. Sehingga mau tidak mau masyarakat mengambil resiko tersebut.
Namun apa bila ekonomi yang mengharuskan masyarakat mengambil resiko besar tersebut, seharusnya pemerintah menyediakan perlengkapnya sarana dan prasarana kebutuhan rumah sakit. Tak terkecuali Alat pelindung diri (APD) menjadi senjata yang sangat penting bagi tenaga medis untuk bekerja. Belum lagi kebutuhan dan alat lainnya. Namun karena ketidak seriusan pemerintah dalam menangani Pandemi membuat keamanan Nakes kurang diperhatikan.
Belum usai pemenuhan menyediakan lapangan pekerjaan, dan Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Pemerintah juga tidak menjamin kebutuhan-kebutuhan pokok dari setiap warganya. Jangankan pada saat sebelum pandemi, saat pandemi masih berlangsung hingga saat ini pemerintah juga tak kunjung menjamin kebutuhan pokok dari setiap warganya.
Semua hal tersebut tak luput dari Sistem yang di anut, yakni Demokrasi-Sekuler. Dimana tidak menomer satuk kan kesejahteraan rakyat, malainkan menomer akhirkan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini tentu berbeda sekali dengan Sistem Islam, yakni Khilafah. Dimana seseorang khalifah bertanggung jawab penuh dalam menyejahterakan rakyatnya termasuk pemenuhan kebutuhan rakyatnya.
Dalam sistem Islam seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Rasulullah Saw. bersabda ” Sesungguhnya Imam/Khalifah itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (H.R Muslim).
Sehingga khalifah dengan seganapnya akan mengoptimalkan kemampuannya dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Begitupun dalam menjamin keamanan dan kebutuhan rakyatnya.
Dimana khalifah bertanggungjawab penuh dalam menjalankan amanah yang telah ia dapatkan.
Sebagaimana sabda Nabi SAW : “Setiap kamu adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin.” (HR Al-Bukhari)
Sehingga Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya, orang-perorang dengan mekanisme yang telah ditetapkan Syariah. Negara wajib menjamin kebutuhan-kebutuhan Vital masyarakat yakni dari keamanan, kesehatan dan juga pendidikan.
Wallahu’alam bishawab.
