Oleh: Afifah Ramadhani (Santri Ponpes Darul Bayan Sumedang)
Perang baliho semakin marak, mulai dari ketua DPR Puan Maharani, ketua Golkar Airlangga Hartanto, ketua PKB Muhaimin Iskandar hingga ketum Demokrat AHY. Konstentasi pemilihan presiden atau pilpres 2024 memang masih jauh. Namun, para bakal kandidat sudah mulai ancang-ancang dengan memasang baliho di tempat strategis. Pakar Komunikasi UI Firman Kurniawan Sujono mengatakan memang baliho punya keunggulan tersendiri. Apalagi di tempat yg dilalui banyak orang akan menjadi pusat perhatian. Menurut firman di musim kampanye perang baliho antarpolitikus akan menjadi kejenuhan bagi masyarakat sehingga menurutnya, pesan yang ada dibaliho tidak sampai di masyarakat, tapi malah sebaliknya. ” Namun, dalam musim kampanye atau event lain dimana terjadi kompetisi baliho, justru kejenuhan yang terjadi. Pesan memang memaksa masuk, tapi persepsi yang terbentuk bisa negatif. Masyarakat muak dan secara sadar memilih sikap sebaliknya dari tujuan pesan. Masyarakat menolak pesan” ujar Firman.
Dan apa yang dijelaskan Firman terjadi di masyarakat, adanya perang baliho bukan menuai simpati tapi malah mendapat makian dan protes dari rakyat. Pasalnya para politisi yang menawarkan diri jadi pemimpin adalah sosok yang tak punya kepekaan terhadap kondisi rakyat saat ini yang sedang berjuang melawan pandemi. Inilah realita kepemimpinan yang menjadikan kedaulatan di tangan rakyat yakni sistem demokrasi. Suara mayoritas menjadi syarat legalitas berkuasa, tak pelak populer saja kadangkalanya tak cukup mendongkrak elektabilitas apalagi jika popularitasnya diiringi dengan sentimen negatif akibat rekam jejak selama ini. Maka tebar pesona dan upaya umbar citra mereka perlu direkayasa meski harus mengeluarkan budget yang besar untuk balihonya. Pada faktanya pemimpin yang dilahirkan dari siitem demokrasi adalah pemimpin yang rela tunduk pada kepentingan korporasi bahkan tunduk pada kekuatan asing dikarenakan kekuatan sistem politik demokrasi bertumpuk pada kekuatan modal sehingga bisa dikatakan modal pemilihan penguasa yang berbiaya tinggi ini merupakan sistem yang sangat kondusif untuk para penguasa yang ingin menjabat kemudian bertemu dengan kepentingan korporasi atau pihak asing, akibatnya fenomena penjarahan atas kekayaan milik rakyat secara legal jadi gambaran nyata dalam kepemimpinan ini. Meski pada faktanya kedaulatan ditangan rakyat, hukum membela rakyat. Sura rakyat hanya dijadikan formalitas belaka.
Maka begitu sudah seharusnya rakyat sadar atas keburukan sistem ini. Sistem yang melahirkan pemimpin yang hanya fokus pada kepentingan pribadinya bukan menjadi pelayan umat. Rasulullah bersabda : ” siapapun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslimin dan tetap menjauhkan diri dari mereka dan tidak membayar pada perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka Allah akan tetap jauh dari mereka pada hari kiamat” ( HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al Hakim). Dari hadits tersebut sudah seharusnya sebagai umat muslim meninggalkan sistem yang bathil menuju sitem yang shahih yang melahirkan pemimpin yang berjiwa periayah yakni sistem Islam. Adanya sistem ini harus diperjuangkan dengan berdakwah menyebarkan ideologi Islam, satu satunya ideologi yang akan mensejahterakan manusia. Wallahu alam bishawab.
