Oleh : Ummu Rona (Anggota Komunitas Setajam Pena)
Setiap kesempatan bertemu dengan seorang ibu, hampir bisa dipastikan pula mereka mengeluhkan hal yang sama, yaitu tentang pendidikan anak-anak saat pandemi ini. Mereka mengatakan, sistem sekarang ini ribet, ruwet, bikin puyeng, menyita waktu, melototi gadged gara-gara pembelajaran daring.
Beban pembelajaran anak daring lebih banyak ditanggung perempuan, yaitu ibu. Sejak munculnya Covid- 19, pada 24 Maret 2020 , Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim melepaskan surat Edaran No.4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.Melalui surat tersebut Mendikbud mengumumkan bahwa Ujian Nasional (UN) 2020 di tiadakan,lalu ketentuan pembelajaran sistem daring diterapkan untuk menghindari bahaya penularan virus Corona, ketika belajar tatap muka di sekolah.
Tanpa tatap muka saja sudah banyak korban anak tertular Covid-19. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), ada 51 kasus anak meninggal karena virus Corona sejak 27 Maret hingga 20 Juli 2020. Jumlah kasus infeksi terkonfirmasi pada anak seluruhnya dalam periode yang sama 2.712 (tempo.co,24/7/2020). Bagaimana jadinya jika sekolah dilakukan secara normal, tentu bisa dipastikan penderita akan terus makin bertambah.
Akan tetapi dengan adanya pembelajaran daring, banyak juga orang tua yang mengeluh kesulitan, mulai dari ketidak siapan orang tua dalam mendampingi anak-anak disaat pelajaran berlangsung, begitu pula kendala mereka yang tidak mampu membeli fasilitas daring.
Bagi yang mampu, mungkin tidak ada kendala dengan kebutuhan yang diperlukan saat daring, yaitu berupa gadged, laptop, maupun kuota data untuk mengakses keperluan pembelajaran. Akan tetapi, kekhawatiran orang tua terhadap anak-anak saat pegang gadged tanpa didampingi karena dampak negatifnya juga jadi kendala. Pasalnya selama ini beredar info bahaya gadget bagi anak-anak, mulai dari potensi mengakses konten porno, konten unfaedah, kecanduan game, isu radiasi ke otak, hingga masalah penglihatan. Sehingga anak-anak harus menunggu orang tua pulang kerja baru bisa mengerjakan tugas sekolah.
Sedangkan bagi sebagian siswa yang berada jauh dari kota juga menemui kendala lain seperti, tidak adanya gadged karena kondisi ekonomi orang tua yang serba kurang, jangankan buat gadged dan kuota data, buat makan saja susah. Atau kendala jaringan dan infrastruktur, juga masih jadi persoalan di berbagai daerah di Indonesia.
Ketika jaringan tidak ada tentunya pembelajaran daring tidak bisa dijalankan, seperti yang dialami anak-anak NTT juga yang lainnya. Dilansir Liputan6.com (26/7/2020), guru maupun murid di kampung Todang Ili Gai, Desa Hokoi, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, NTT, sama-sama harus mengeluarkan daya ektra agar bisa belajar dikarenakan terisolir oleh akses kehidupan yang hingga saat ini masih jauh dari akses berupa listrik, jalan, hingga telekomunikasi. Sehingga, selama masa Pandemi Corona, kegiatan belajar mengajar (KBM) sulit terlaksana sejak di berlakukan kegiatan belajar daring (belajar jarak jauh).
Oleh sebab itu, hendaknya negara memenuhi kebutuhan tersebut. Terlebih lagi, seharusnya negara mempunyai konsep yang jelas dalam menangani masalah pendidikan ini. Negara harus menyediakan sarana prasarana, termasuk infrastruktur untuk mendukung kelancaran siswa dalam keberhasilan belajar mengajar selama pandemi.
Kapitalisme justru menjadikan negara tak serius dalam memprioritaskan kebutuhan rakyat. Bukannya memberi fasilitas pendidikan, namun malah jor-joran membangun infrastruktur. Ini menjadi bukti negara mengabaikan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan siswa dimasa wabah saat ini. Dengan tidak adanya fasilitas untuk dukungan kebutuhan siswa yang tertinggal dan tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh yang menuntut adanya sarana telekomunikasi saat ini, menjadikan jutaan pelajar calon generasi penerus bangsa justru kehilangan haknya dalam menuntut ilmu.
Mendapatkan pendidikan yang layak itu menjadi hak masyarakat dan menjadi kewajiban Negara untuk memenuhinya. Hal inilah yang membedakan sistem sekarang dengan sistem Islam yaitu sebuah negara khilafah. Dalam khilafah, seorang pemimpin atau kholifah akan sangat memperhatikan dan menjamin kebutuhan dasar rakyat baik untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.
Apalagi dalam kondisi wabah seperti saat ini, negara sangat memperhatikan keselamatan siswa dalam menjalani pembelajaran. Oleh karena itu, negara harus punya konsep yang jelas terkait pendidikan selama Pandemi, juga dalam penyelenggaraan pendidikan, antara materi dan keselamatan tentu sama pentingnya. Dan dipastikan Negara mentarget disain kurikulum untuk mendukung penyelesaian wabah dan memastikan anak-anak memahami dan melakukan upaya-upaya untuk bertahan hidup. Negara mempunyai prioritas tersampaikannya materi, kurikulum sekolah didesain untuk mendukung penyelesaian wabah. Semua materi mulai dari akidah, akhlak disampaikan untuk menguatkan keyakinan terhadap qadha’ Allah SWT. Begitu juga dengan materi yg lain menyesuaikan edukasi terkait Covid-19. Dan buat Orang juga tak kalah pentingnya, orang tua juga mendapat pengarahan dari Negara agar bisa mewujudkan pengajaran di rumah, dituntun dan diedukasi supaya bisa menjadi guru dirumah selama pandemi. Negara menjamin adanya bantuan ekonomi buat rakyat sehingga orang tua bisa fokus menjadi guru dirumah tanpa pusing-pusing memikirkan ekonomi rumah tangga.
Oleh sebab itu, negara harus bekerja keras dan serius dalam menyelesaikan wabah sehingga cepat selesai dan tidak berlarut-larut supaya pendidikan dan juga kondisi ekonomi segera normal. Semua itu akan bisa terwujud jika pemimpinnya bertakwa dan sistemnya juga bertakwa yaitu sebuah negara Islam (khilafah) yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Allahu a’lam bishawab.
