Oleh: Ari Sofiyanti (Alumni Universitas Airlangga)
Seruan sejumlah pimpinan partai politik untuk menunda pemilu 2024 menuai polemik. Kronologinya petinggi PAN, Zulhas bertemu dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu. Zulhas mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh ketua umum dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju (CNNIndonesia.com).
Mengenai penundaan pemilu ini, pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Herlambang P Wiratraman, menjelaskan secara konstitusi penundaan Pemilu 2024 tak punya dasar hukum, kecuali menggunakan Pasal 12 UUD 1945, yaitu presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
Namun, pasal ini memerlukan penafsiran lebih lanjut. Jika alasannya adalah ekonomi, Herlambang mengatakan hal itu tidak diterima. Karena alasan ekonomi kontradiksi dengan rencana pemindahan ibukota negara yang membutuhkan dana besar.
Ataukah menggunakan alasan pandemi Covid-19? Alasan ini juga kontradiktif karena tahun 2020 lalu Indonesia pun tetap menjalankan Pilkada. Demikian kondisi pandemi juga tidak pernah dinyatakan sebagai kondisi berbahaya.
Jadi, rakyat pun semakin bertanya-tanya. Penundaan pemilu 2024 sebenarnya demi siapa dan atas kepentingan apa?
Jika kita menilik pesta demokrasi pemilu yang menandakan pergantian rezim selama ini, belum ada suatu kondisi rakyat yang benar-benar sejahtera, maju dan mulia. Bukan sebuah rahasia bahwa rakyat telah jenuh menantikan terwujudnya janji-janji pemimpin negeri yang ditebar selama kampanye.
Hal ini wajar terjadi karena wakil rakyat itu memperebutkan kursi jabatan dengan mindset meraih materi. Kemudian mereka berlomba-lomba merebut hati rakyat dengan kampanye bergengsi. Dana yang dikeluarkan tentu tidak sedikit. Lalu di situlah para pemilik modal beraksi. Antara penguasa dan pengusaha pun terjadi transaksi. Andaikata memenangkan pemilu, maka para pemilik modal inilah yang akan jadi prioritas penguasa. Sehingga banyak kebijakan-kebijakan penguasa yang malah tidak prorakyat.
Jadi, selamat datang di sistem kapitalisme. Di sistem ini keputusan para penguasa memang sering pro kontra.
Sistem kapitalisme amat berbeda dengan sistem Islam. Dalam sejarah umat muslim dan peradaban Islam, para pemimpin menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab. Hal itu karena pemimpin Islam tidak memimpin karena materi tetapi karena iman yang dimilikinya. Mereka takut Allah murka jika sedikit saja menzolimi rakyatnya. Teladan kita Khalifah Umar bin Khattab misalnya, beliau menerapkan syariat Islam secara utuh dalam negara. Perhatian beliau kepada rakyat pun luar biasa. Di suatu waktu beliau rela memanggul sekarung gandum untuk diberikan pada rakyat yang kelaparan, di waktu lainnya beliau hidup amat sederhana karena lebih mementingkan kondisi umatnya, bahkan seekor keledai pun tidak dibiarkannya jatuh akibat lubang di jalanan.
Demikian pula kisah Khalifah lainnya sepanjang sejarah umat Islam. Banyak sekali yang telah memberikan pelajaran bahwa kepemimpinan diberikan oleh Allah untuk menegakkan syariat Islam. Seperti yang kita baca pula dalam banyak kitab bahwa Umar bin Khattab dan Khulafaur Rasyidin tidak pernah menghamburkan uang demi kampanye pemilu berhari-hari. Seluruh struktur kekhilafahan pun demikian. Tidak ada transaksi dengan pengusaha untuk mendapatkan kursi jabatan. Seluruhnya dilaksanakan hanya atas dasar iman dan syariat.
Inilah sistem Islam yang membangun sebuah peradaban yang agung. Hingga berhasil menorehkan tinta emas sejarah bahwa hanya Islamlah satu-satunya peradaban yang bisa mewujudkan kesejahteraan, kemajuan dan kemuliaan. Seperti janji Allah dalam ayat-ayat Al Quran baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur, Islam rahmatan lil alamin.
Wallahu a’lam bishawab.
