Oleh: Bunda Fakhrina
Silih berganti kisruh partai politik kita saksikan dengan mata telanjang. Sejak Demokrasi menjadi anutan dalam aturan kehidupan di Negeri tercinta ini. Jegal menjegal dan saling berebut kekuasaan sedang terjadi di bumi pertiwi. Saat ini partai Demokrat yang sedang menyuguhkan tontonan, bagaimana sebuah partai politik saling berebut kekuasaan.
Tokoh yang berkuasa menginginkan tetap berkuasa, sementara Ketua umum partai menganggap illegal dan inkonstitusional. Hasrat berkuasa menginginkan menjadi pemimpin meliputi para tokoh la
innya di sebuah partai politik. Bagai orang kelaparan menerjang berbagai jurus penghalang.
Kongres Luar Biasa pun digelar demi kekuasaan. KLB Demokrat digelar di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumut. Kegiatannya dibuka pada Jumat (5/3/2021) pukul pukul 14.44 WIB yang ditandai dengan mengetuk palu sebanyak 3 kali. Sejumlah tokoh hadir dalam KLB Demokrat ini. Mereka di antaranya, Marzuki Alie, Hencky Luntungan, Max Sopacua, Darmizal dan Jhoni Allen Marbun.
Pelaksanaan KLB versi Sumut itu kemudian ditentang oleh DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum PD AHY.
Partai Demokrat pun menyurati Menko Polhukam Mahfud MD, Menkum HAM Yasonna Laoly, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar mereka menghentikan KLB yang disebut ilegal.
“Sama dengan yang menjadi sikap pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di pengadilan (2003). Saat itu Bu Mega tak melarang ataupun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB,” tuturnya.
“Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” ujarnya.
Partai Politik apapun Namanya, selama dalam sistem demokrasi akan senantiasa mengalami hal yang sama, berebut kekuasaan tiada akhir. Alih-alih menyelesaikan konflik, pemerintah yang ada justru menjadi pihak yang berkepentingan mengambil untung dari kisruh. Sangat berbeda dengan keberadaan Partai Politik dalam Islam.
Bagaimana Partai Politik Dalam Islam?
Keberadaan Partai Politik dalam pemerintahan, seharusnya fokus melakukan fungsi nasihat dan kritik, mengawasi jalannya kekuasaan.
Ketika anggota partai masuk kedalam pemerintahan, maka mereka seharusnya keluar dari partai politik yang menaunginya. Bekerja sekuat tenaga menjalankan perintah Alloh, bukan malah menjadi pekerja partai yang berhidmat pada partainya. Memperjuangkan suara rakyat, bukan mencari kehidupan dan hidup untuk kesenangan pribadi dan partainya.
Hakekat tujuan adanya partai politik dalam Islam bukan untuk hasrat berkuasa, namun menjadi sarana dakwah, menyuarakan syariat Islam Kaffah untuk mengawal pelaksanaan hukum syara, bukan yang lain.
Partai Politik Islam berperan dalam menjaga agar sistem kehidupan Islam merealisir misi Islam yaitu rahmatan lil alamin.
Semangat melakukan “fastabikul khoirot (berlomba-lomba menunaikan kebaikan”) tidak ada Hasrat kekuasaan dan keuntungan materi, namun semua ingin menjadi manusia yang mulia, terpuji karena dapat melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Partai politik dalam Islam ,bekerjasama untuk menegakkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan.
Mengamalkan ayat Al-Imron 110 :
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
Wallohu a’lam bishawab.
