Oleh : Nisa Revolter (Praktisi Pendidikan)
Hari ini hidup kembali normal meski pandemi belum hilang. Kita kenal istilahnya dengan “New Normal Life”. Pada penerapan new normal life, pemerintah pun tengah menggencarkan rapid test massal. Di era ini rakyat boleh kembali beraktivitas di luar rumah, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Rakyat yang keluar beraktivitas diwajibkan menjalani rapid test. Namun ternyata tidak sedikit dijumpai setelah test hasilnya bukan menunjukkan adanya virus, justru hasil yang lain.
Sebagaimana dilansir Kompas.com (13/06/2020), seorang pria bernama Ariyanto Boik di Kabupaten Rote Ndao, NTT mendapati hasil test rapid yang telah dilakukannya reaktif hamil. Keluarga Ariyanto pun mendatangi Rusun penampung pasien ODP Covid-19 untuk memprotes hasil laporan yang dikeluarkan oleh laboratorium rumah sakit yang merupakan bukan hasil tes Covid-19, melainkan hasil tes kehamilan. Namun tak ada respond oleh petugas ataupun pengelola rusun karantina tersebut.
Jauh panggang dari api. Di tengah masifnya test rapid ternyata hasilnya sangat tidak akurat. Demikianlah yang membuat rakyat ragu akan hasil test, padahal di luaran sana si covid-19 masih merajalela. Tak hanya rakyat biasa, pejabat pun ragu akan hasil rapid test. Keraguan tersebut datang dari Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi Kirani. Ia ragu akan keakuratan hasil rapid test. Bahkan DPRA meminta pemeriksaan covid-19 massal diganti dengan Swab test (Serambinews.com, 2/06/2020).
Pandemi yang masih terus menyebar, belum menunjukkan kurva landai sama sekali, sedang rakyat harus terus bekerja di luar demi melanjutkan kehidupan. Apalagi jika rakyat yang bepergian ke luar kota menggunakan berbagai moda transportasi, harus memiliki surat rapid test atau PCR dengan hasil non-reaktif sesuai dengan surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Inilah yang menambah beban rakyat. Meski rakyat telah menjalani rapid test namun hasilnya pun sangat tak berkualitas. Keakuratan alat test pun dipertanyakan.
Sungguh dilema. Rakyat diperkenankan keluar rumah, tapi tak dijamin kesehatannya. Terbukti dari pengadaan alat test bukan untuk screening virus. Protret manajemen kesehatan demikian menandakan negara benar-benar tak serius mengurus rakyat.
Semestinya negara tak hanya melihat kuantitas alat test namun kualitasnya pun tak luput diperhatikan. Negara harus detail dalam hal penyiapan sarana dan prasarana dalam penanganan covid. Bukan tidak mungkin, hasil test rapid tersebut akan menjadi penentu terhadap tindakan kesehatan berikutnya bagi rakyat. Jika reaktif, maka akan dilanjutkan test berikutnya dan tentu akan dikarantina. Namun bagaimana jika di tengah jalan terjadi kesalahan, bahkan hasil test tak sesuai dgn dugaan? Maka tentu akan merugikan banyak pihak.
Seharusnya negara bisa serius tangani wabah dengan berusaha menyiapkan alat test terbaik dan akurat. Sebab ini urusan kesehatan orang banyak. Namun, kini negara seakan absen di tengah rakyat. Begitulah jika kapitalisme sekuler masih terus bercokol di dalam tubuh negara. Rakyat tak akan diperdulikan, jika tak dibutuh.
Tentu sangat jauh berbeda dengan islam. Kesehatan rakyat menjadi kebutuhan asasi yang wajib dipenuhi. Bahkan sejarah telah mencatat golden age kesehatan islam. Sejarahwan, Will Durant dalam The Story of Civilization menyatakan, “Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarahwan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.”
Bimaristan adalah salah satu rumah sakit yang dilengkapi dengan peralatan paling modern, tenaga dokter serta perawat yang profesional. Selain itu, di masa Kekhalifahan Harun Ar-Rasyid, dibangun rumah sakit yang sangat concern terhadap kesehatan rakyat.
Ialah Rumah Sakit Baghdad, pengadaan dan penggunaan obat-obat dari RS ini telah teruji secara ilmiah. Hanya obat yang telah teruji secara klinis yang diberikan kepada pasien. Tak hanya itu, segala peralatan kesehatannya lengkap dan sangat terjamin. Urusan kesehatan dan nyawa rakyat tak boleh main-main.
Semua itu berangkat dari paradigma islam yang sangat mementingkan kesehatan rakyat. Rakyat yang sakit, nyawanya akan terancam. Maka islam memaknai nyawa seorang muslim sangat berharga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR At Tirmidzi).
Tentu yang berhak mengatur segalanya adalah seorang kepala negara. Rakyat adalah tanggung jawab negara. Maka dari lisan Rasulullah SAW kita belajar arti seorang pemimpin. Beliau bersabda : “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).
Demikianlah islam jika dijadikan patokan. Syariahnya (aturan) begitu peduli terhadap kesehatan rakyat. Maka sekaranglah saatnya buang jauh-jauh kapitalisme, mari berjuang kembalikan kemuliaan islam dengan terapkan syariat islam. Rakyat terjamin kesehatannya dengan islam. Tidakkah kita menginginkan itu terwujud?
Wallahu a’lam bishshowab.
