Oleh : Herdayana Tina (Aktivis Muslimah Kendari)
Dalam beberapa waktu terakhir istilah new normal sangat mudah ditemui masyarakat dalam berbagai platform media. New normal dikatakan sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona yang angka kesembuhannya makin meningkat. Presiden Jokowi telah meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi COVID-19. Saat ini sudah ada 4 provinsi serta 25 kabupaten/kota yang tengah bersiap menuju new normal.
Senada dengan hal itu Juru Bicara Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto mengatakan, masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus corona COVID-19 dengan tatanan baru yang disebut new normal. Menurutnya, tatanan baru ini perlu ada sebab hingga kini belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona. Para ahli masih bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan vaksin agar bisa segera digunakan untuk pengendalian pandemi COVID-19.”Sekarang satu-satunya cara yang kita lakukan bukan dengan menyerah tidak melakukan apapun, melainkan kita harus jaga produktivitas kita agar dalam situasi seperti ini kita produktif namun aman dari COVID-19, sehingga diperlukan tatanan yang baru,” kata Achmad Yurianto, Kamis (28/5/2020).
Menimbulkan Kecemasan Masyarakat
Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah bagaikan buah simalakama. Mengingat, dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kegiatan sosial ekonomi masyarakat terhenti, yang mengorbankan banyak lapangan kerja dan akhirnya menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Pembatasan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya antara lain pembatasan kegiatan-kegiatan di tempat umum, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan peliburan sekolah namun masih belum juga menekan laju penyebaran covid 19.
Ditengah laju penyebaran wabah yang belum terkendali, pemerintah akan mempersiapkan pemberlakuan New Normal Life. Tentu saja hal ini menimbulkan kegelisahan masyarakat.Asumsi yang digunakan dalam konsep kehidupan normal baru adalah virus corona belum bisa dibasmi dalam waktu dekat. Sehingga dalam proses menunggu hingga anti-virus itu ada, masyarakat kembali beraktivitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Namun, ini menimbulkan kecemasan masyarakat. Bagaimana tidak, kita dipaksa oleh sistem ini untuk menjalani roda kehidupan memenuhi kebutuhan di tengah ancaman virus yang mematikan. Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai pernyataan Presiden Jokowi tentang new normal itu upaya lepas dari tanggung jawab. Ubedilah juga mempertanyakan riset untuk pemberlakuan new normal itu. (18/05/2020).
Jika ditelisik, kebijakan new normal memang terkesan prematur dan dipaksakan. Pasalnya, saat ini kurva penyebaran covid-19 di tanah air belum melandai bahkan belum diketahui kapan puncaknya, sedangkan salah satu syarat pemberlakuan new normal adalah pengendalian virus yang sudah menurun mendekati nol kasus, terlebih masih banyak masyarakat yang masih minim edukasi dan kesadaran tentang bahaya virus Wuhan ini. Walhasil, terjadi kebingungan ditengah masyarakat yang menambah ruwet bagaikan benang kusut. Itulah potret masyarakat di dunia Kapitalis liberalistik saat ini.
Syariah, Solusi Jitu yang Ditinggalkan
Islam sudah sangat jelas memberi petunjuk melalui hadist Nabi untuk melakukan isolasi bagi orang yang sedang terkena penyakit menular atau wilayah yang sedang dilanda wabah penyakit. Aktivitas inilah yang sekarang dikenal dengan lockdown dan social distance, yakni suatu pembatasan untuk memutus rantai penyebaran wabah Covid-19. Caranya adalah tidak keluar masuk wilayah yang terkena wabah, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan di rumah saja.
Kondisi masyarakat yang terbatas karena dalam masa isolasi, tidak melakukan aktifitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhanya adalah menjadi tanggung jawab penuh negara untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka. Dengan asas pemikiran Islam untung rugi bukan menjadi soal. Keselamatan dan kesejateraan umat manusia yang utama.
Penerapan karantina atau isolasi diri dan memperhatikan protokol kesehatan harus dibarengi dengan peran negara mengurusi kebutuhan masyarakat dalam masa krisis wabah ini. Dengan demikian badai wadah bisa segera dilewati dengan aman tanpa gejolak. Sayangnya, hari ini solusi yang paripurna dan sudah terbukti mampu mengatasi wabah tak pernah dilirik oleh penguasa bahkan dimentahkan begitu saja. Mereka lebih memilih kebijakan buatan manusia yang selalu mementingkan para kapitalis. Sementara rakyat dibiarkan bertaruh nyawa seorang diri. Berusaha mengais rezeki ditengah gelombang virus demi bisa bertahan hidup. Sungguh ironis di negeri yang konon katanya Gemah Ripah Loh Jinawi. Wallahu A’lam bis showwab.
