Oleh : Watini Alfadiyah, S. Pd. (Praktisi pendidikan dan pengamat sosial)
Paket Wisata Komodo dan Pulau Flores adalah jenis paket wisata unggulan yang menjadi fokus penjualan dari PT. TOP KOMODO TOURS. Saat ini proyek kawasan wisata tersebut lagi dilirik oleh pemerintah untuk dijual dengan alasan menjaga keberlangsungan hewan langka yang ada di dalamnya yaitu komodo.
Disinyalir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah akan tetap mempromosikan pariwisata komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia meyakinkan, pembangunan yang dilakukan di destinasi pariwisata tersebut dilakukan untuk bisa menjaga keberlangsungan hewan langka tersebut.
“Komodo ini satu-satunya di dunia jadi kita harus jual,” tegas Luhut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Jakarta. ( Jumat, 27/11/ 2020/ANTARA GALAMEDIA).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga menegaskan tetap akan mempromosikan proyek wisata Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur (NTT). Alasannya, komodo merupakan hewan yang hanya ada di Indonesia sehingga memiliki nilai jual tinggi.
“Karena saya pikir komodo ini cuma satu satunya di dunia, jadi kita harus jual,” katanya dalam Rakornas Percepatan Pengembangan 2 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), bahkan
Ia mengakui proyek ini memang bersifat komersil. Namun, tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan hewan langka tersebut. (Jumat, 27/11/2020/CNN Indonesia).
Pada dasarnya proyek menjual kawasan wisata alam itu telah menggangu habitat makhluk hidup. Meskipun demi pembangunan pariwisata sebenarnya tidak hanya merugikan manusia dan alam itu sendiri, tetapi juga mengalihkan dari pengelolaan sumber daya alam (SDA), yang akan memberi pemasukan besar.
Namun demikian, dari sini justru terlihat adanya kerakusan sistem demokrasi kapitalistik. Yang pada dasarnya sumberdaya alam harus dikelola dengan baik untuk kemakmuran rakyatnya, kini justru dilepas untuk dijual demi meraup keuntungan. Tetapi perlu ditanyakan pula kira-kira siapa yang akan meraup keuntungan kalau bukan korporasi. Inilah wajah sistem kapitalistik demokrasi.
Sesungguhnya Islam telah menjelaskan terkait tentang pengaturan wilayah konservasi/pelestarian (hima). Dimana sejatinya hima merupakan wilayah konservasi untuk menjaga keseimbangan alam. Hima merupakan zona yang tak boleh disentuh atau digunakan untuk apa pun bagi kepentingan manusia. Tempat tersebut digunakan sebagai konservasi alam, baik untuk kehidupan binatang liar maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian, meskipun berdalih untuk mencukupi pendapatan negara maka tidak akan sampai mengeksploitasi hingga merusak keseimbangan lingkungan alam. Bahkan Islam mengatur secara rinci terhadap sumber pendapatan negara. Adapun cara mendapatkan pendapatan negara yakni :
Pertama, dengan mengelola harta milik negara yang sumbernya dari fai dan kharaj.
Kedua, pengelolaan terhadap harta kepemilikan umum. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda :
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Ketiga, bagian shadaqah dari zakat yang wajib. Bersumber dari ketiga hal tersebut negara akan mengelola dengan penuh amanah diletakkan di Baitul mal dan digunakan untuk mengurus urusan rakyatnya.
Demikian gambaran solusi Islam dalam hal memenuhi pendapatan negara. Dan tentunya tidak akan mengekploitasi sumber daya alam (SDA) yang akan merusak lingkungan alam. Terlebih wilayah konservasi (hima) akan terjaga semisal nasib komodo yang ada didalamnya. Tentu berbeda dengan sistem ekonomi kapitalistik saat ini yang hanya memburu untung tanpa peduli. Hingga akhirnya, nasib komodo teraneksasi dibawah rezim kapitalistik.
Wallahu’alam bishowab.
