Oleh: Sekar Pratiwi
Pemerintah lagi-lagi membuat kebijakan yang membingungkan rakyat. Pasalnya, larangan mudik kembali diedarkan, tetapi masyarakat juga diminta untuk membeli baju lebaran dan meramaikan pusat perbelanjaan menjelang lebaran.
Dilansir dari TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkoordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah dan instansi terkait di wilayah Brebes, Tegal, dan Semarang menjelang periode larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya bersama dengan Kepolisian dan instansi terkait lainnya juga telah berkoordinasi khususnya dalam hal pengendalian transportasi selama masa peniadaan mudik nanti. Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan mudik sebelum dan sesudah tanggal tersebut guna mengurangi risiko penyebaran penularan Covid-19. ( Minggu, 2 Mei 2021 03:54 WIB )
Kebijakan yang dibuat mengenai larangan mudik dan diizinkan pada tanggal tertentu yang sudah ditetapkan tentu menimbulkan kebingungan dikalangan masyarakat, karena larangan ini tidak benar-benar diterapkan. Meskipun pemerintah mengatakan upaya ini untuk menekan penularan covid tetapi tetap saja tidak ada perbedaan antara mudiak pada tanggan lain atau yang sudah ditetapkan pemerintah. Seluruhnya sama-sama memunculkan potensi penyebaran kasus covid.
Dikutip dari Wartaekonomi.co.id, Menteri Keuangan, Sri Mulyani punya cara jitu mendongkrak perekonomian yang lagi lesu karena pandemi. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu minta rakyat tetap beli baju saat lebaran nanti, meski mudiknya tetap dilarang. (Sabtu, 24 April 2021).
Kedua kebijakan yang dibuat sangatlah membingungkan, pasalnya larangan mudik pun baru diberlakukan pada tanggal tertentu, sebelum perintah larangan mudik dikeluarkan, masyarakat masih bisa melakukan kegiatan mudik. Mirisnya, ketika larangan mudik resmi dikeluarkan pemerintah, menteri keuangan Republik Indonesia malah menganjurkan masyarakat untuk tetap berbelanja kebutuhan lebaran demi menunjang perekonomian negara yang anjlok akibat pandemi.
Larangan mudik yang diedarkan guna mengurangi kerumunan masyarakat menjadi sia-sia akibat adanya izin bagi masyarakat untuk memenuhi pusat perbelanjaan yang juga menimbulkan kerumunan yang tidak kalah banyak, bahkan hingga berdesak-desakan seperti yang terjadi di pasar tanah abang. Jelang lebaran, pasar tanah abang di jakarta pusat kembali disesaki pengunjung pada minggu, 3 mei 2021. Bahkan Polda Metro Jaya turun tangan mengatasi kerumunan yang terjadi di pusat Grosir Pasar Tanah Abang itu. (Liputan6.com Jakarta)
Sungguh miris kondisi negeri ini, kebijakan yang dibuat dalam upaya mengurangi kerumunan dan menekan angka penularan pandemi, tak pernah benar-benar terlaksana. Pemerintah selalu mempertimbangkan mengenai perekonomian dibanding pada kesehatan masyarakatnya. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, sebelum adanya pandemi pun Indonesia menjadi negara yang sangat sering berhutang pada negara lain. Hutang yang terus meningkat yang menyebabkan sulitnya perekonomian di Indonesia berkembang.
Rasulullah bersabda, “Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu,” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)
Hadits diatas tentunya dengan tegas disampaikan Rasulullah SAW agar wabah yang ada dapat diatasi dan dihilangkan segera, tanpa mempertimbangkan bagaimana perekonomian ketika masyarakat diminta menetap dan tidak melakukan kegiatan ekonomi. Inilah yang menjadi perbedaan yang singnifikan antara pemerintahan Islam dan seluruh sistem diluar aturan Islam saat ini.
Perekonomian yang maju pada masa kekhilafahan atau pemerintahan Islam diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada dikelola dengan baik dan menghasilkan income untuk negara, sehingga kebutuhan umat dapat terpenuhi dengan baik dan menyeluruh.
Berbeda dengan sistem saat ini, kita dapat melihat keterpurukan perekonomian Indonesia yang sumber daya alamnya saja dimanfaatakan oleh pihak asing. Selain itu, pemdapatan negara pun diperoleh dari segala kebutuhan masyarakat yang dikenai pajak, seperti motor, mobil, tanah dan lain-lain. Upaya berhutang pun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan negara, tetapi mirisnya banyak dana yang dikorupsi oleh pejabat negara kita sendiri.
Kebijakan yang tidak menentu bahkan membawa kerugian hanya akan menyengsarakan rakyat. Hanya Islamlah satu-satunya solusi atas segara problem yang ada saat ini. Bukan hanya perkara pandemi tetapipada seluruh bidang, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain. Hanya Islam yang dapat memberikan kebijakan yang tegas dan pasti, hal ini tidak lain karena aturan yang ditetapka bukan sembarang aturan, melainkan aturan yang langsung dibuat oleh Allah SWT sebagai Pencipta seluruh alam semesta dan seisinya.
Sudah waktunya masyarakat sadar akan sistem dzalim yang sedang diemban dan kembali pada satu-satunya sistem yang adil dan benar ialah sistem Islam, kembali pada kekhilafahan.
Wallahu’alam bi showab.
