MONEY POLITIK KOK MINTA DILEGALISIR?  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

MONEY POLITIK KOK MINTA DILEGALISIR?

 

 Irawati Tri Kurnia

(Aktivis Muslimah)

 

Ada usulan menggelitik dari salah satu anggota DPR, agar money politik dilegalkan. Bagaimana bisa?

 

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P Hugua mengusulkan agar praktik politik uang atau money politics dalam kontestasi pemilu dilegalkan.

sampaikan dalam rapat bersama KPU, Bawaslu, Mendagri, dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024) (www.nasional.kompas.com, Rabu 15 Mei 2024) (1). Ini pun dibantah oleh pihak PDIP, bahwa itu hanya sebatas sarkasme (www.nasional.sindonews.com, Kamis 16 Mei 2024) (2). Sejumlah partai pun menolak hal ini (www.nasional.tempo.co, Kamis 16 Mei 2024). KPU pun juga senada, menolak hal usulan ini (www.newsdetik.com, Kamis 16 Mei 2024) (4).

 

Inilah fakta pahit hidup di alam sekuler kapitalistik dengan sistem politik demokrasinya, yang memarjinalkan agama dan mengejar kepuasan materi. Termasuk untuk meraih kursi jabatan presiden DPR. Menghalalkan segala cara, termasuk dengan money politik. Walau sejumlah orang masih mempunyai akal “waras” dengan menolak usulan tersebut, tapi mereka tidak mampu memungkiri fakta bahwa jika ikut kontestasi, harus dengan money politik. Tanpa ini, orang tidak akan memilih. Mereka tidak setuju legalisasi money politik, karena jika tidak dilegalkan saja sudah sedemikian masifnya. Apalagi jika legal. Mereka menganggap itu “dosa besar” demokrasi. Sungguh demokrasi berstandar ganda, mengharamkan money politik tapi terjadi money politik dengan masif tidak diberi sanksi tegas; bahkan cenderung dibiarkan.

 

Orang saat ini terjebak dalam paradigma bahwa demokasi harga mati. Mereka gagal menemukan alternatif sistem politik lain yang lebih baik. Padahal jika mereka mau jujur, demokrasi sangat kotor. Untuk meraih kursi kekuasaan, orang harus sudi berkorban mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Ini bentuk komersialisasi jabatan. Saat itulah mereka bergantung pada uang para oligarki. Sehingga begitu mereka mendapat kursi tersebut, terjebaklah mereka pada politik balas budi. Apa pun produk kebijakan mereka, harus memberikan jaminan bisnis pihak oligarki.

 

Secara mendasar, demokrasi adalah sistem kufur. Karena berprinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi menempatkan rakyat-yang diwakili oleh DPR-untuk membuat hukum berupa undang-undang, yang diterapkan di tengah masyarakat. Dan faktanya, praktiknya di lapangan, demokrasi telah membajak posisi pembuat hukum; yang sebelumnya rakyat, digantikan oleh para kapitalis. Merekalah, para oligarki, yang begitu mudahnya memainkan kontestasi politik dan dunia perpolitikan, larut di bawah cengkeramannya. Padahal dalam Islam, membuat hukum adalah hak Allah. Firman Allah :

“Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Rabb semesta alam” [Al-A’râf/7:54].

Money politik dalam Islam adalah haram, karena itu bentuk suap (risywah) yang dilakukan peserta konstestasi terhadap para pemilih. Risywah adalah tindakan pemberian uang/barang kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam sebuah hadits disebutkan :

“Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap dalam hukum” (HR Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi). Jadi diharamkan mencari suap, menyuap dan menerima suap.

 

Money politik tidak akan ditemukan manakala sistem Islam diterapkan secara menyeluruh. Karena Islam akan menutup semua peluang untuk seseorang akan melakukan tindak suap. Akan ada penjagaan akidah pada setiap individu masyarakat, ada kontrol sosial melalui masyarakat Islami yang melakukan dakwah secara masif, juga yang paling penting adanya Khilafah sebagai institusi penjaga Islam kafah yang akan memastikan budaya imtak (iman dan takwa) sebagai standar berperilaku.

 

Dalam Islam, jabatan adalah amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kelak. Sehingga setiap individu masyarakat Islami akan malu jika harus berebut kekuasaan. Bahkan jika ditunjuk mereka akan berlomba menolak, mengingat beratnya hisab di hari akhir kelak.

 

Kurikulum berbasis akidah pun diterapkan oleh Khilafah, melalui kurikulum berbasis akidah Islam. Ini diterapkan pada seluruh tingkat pendidikan formal maupun non formal. Ini akan mencetak sosok individu masyarakat yang berkepribadian Islam, di mana pola pikir dan pola sikapnya Islami. Sehingga ini mencegah mereka agar tidak silau dengan kenikmatan dengan mengejar kursi kekuasaan. Jikalau mereka memegang tampuk kekuasaan pun, akan menjadi penguasa yang amanah dan takut dosa. Tidak akan mudah melakukan money politik. Standar kebahagiaan mereka adalah rida Allah, bukan kenikmatan dunia.

 

Sistem pemilu dalam Islam yang diterapkan dalam Islam pun sederhana, cepat dan efisien. Cukup bai’at bagi Khalifah melalui perwakilan tokoh umat dalam Majelis Syura, dan sistem penunjukkan oleh Khalifah bagi jabatan lainnya; sehingga tidak akan berbiaya tinggi. Posisi kapitalis adalah bagian dari rakyat, yang tunduk pada pengaturan Khilafah. Tidak akan semena-mena mengatur pemerintahan seperti saat ini, karena mereka bagian dari masyarakat Islami yang berkepribadian Islam. Tidak akan ditemukan lagi politik balas budi dan sponsor bagi calon penguasa.

 

Inilah solusi Islam kafah dalam bingkai Khilafah dalam memberantas money politik.

 

 

 

 

Catatan Kaki :

(1)       https://nasional.kompas.com/read/2024/05/15/13411191/di-hadapan-kpu-pemerintah-politisi-pdi-p-usul-money-politics-dilegalkan

(2)       https://nasional.sindonews.com/read/1377653/12/pdip-klarifikasi-usulan-melegalkan-politik-uang-hanya-sarkasme-1715821501

(3)       https://nasional.tempo.co/read/1868262/ramai-ramai-tolak-usulan-money-politics-dilegalkan-saat-pemilu

(4)       https://news.detik.com/pemilu/d-7344009/legislator-pdip-usul-money-politic-dilegalkan-kpu-tak-etis-membahayakan

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *