Miris Amblesnya Tol Bocimi
Oleh Irawati Tri Kurnia
Aktivis Muslimah
Awal arus mudik dinodai oleh musibah fatal. Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) yang baru bulan Agustus kemarin diresmikan, ambles! Tentu ini sangat mengganggu arus mudik.
Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi longsor di Kilometer 64+600 di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada arus mudik hari pertama, Rabu (3/4/2024) malam. Akibat peristiwa ini, sebuah mobil yang ditumpangi dua penumpang terperosok ke dalam jurang (www.kompas.id, 4/4/2024). Disinyalir penyebabnya karena curah hujan tinggi (www.detik.com, Minggu 7/4/2024).
Melemparkan kesalahan pada cuaca tentu tidak bisa diterima. Karena jelas di setiap proyek selalu ada amdal (analisa mengenai dampak lingkungan), termasuk prediksi tingginya curah hujan dan antisipasinya. Pemerintah gagal dalam memitigasi kemungkinan longsor sejak dini. Dan saat mengawali pembangunan proyek, amdal ini menjadi acuannya. Saat proyek dipaksakan tanpa mengacu pendapat pakar, sudah bisa diprediksi pasti akan mendatangkan dhoror (bahaya) bagi rakyat. Dan terbukti saat ini, tol ambles saat dibutuhkan rakyat untuk mudik. Sehingga jelas yang paling dirugikan di sini adalah rakyat.
Inilah fakta pahit pelaksanaan proyek dalam sistem sekuler kapitalisme. Setiap proyek yang dikejar adalah keuntungan materi, bukan untuk pelayanan rakyat. Penggarapannya dikebut sehingga seringkali menabrak amdal dan pencapaian kualitas terbaik, karena mengejar momen untuk bisa mereguk untung maksimal. Akhirnya berujung pada kualitasnya rendah dan mudah rusak. Peran negara sebagai pelayan rakyat hilang, berganti sebatas regulator; bahkan seperti pengusaha yang selalu berhitung untung rugi dalam memberikan pelayanan para rakyat.
Hal ini tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Karena dalam paradigma Islam, negara sebagai pelayan rakyat; bukan seperti pengusaha yang mengejar untung ala kapitalisme. Negara dalam sistem Islam, yakni Khilafah, menyadari peran strategis ini. Sehingga selalu berupaya selalu melayani rakyat sesuai aturanNya agar berkah. Khilafah menyadari bahwa tanggung jawab ini akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kelak, sehingga dalam menjalankannya akan dengan serius dengan bervisi akhirat. Ini sesuai hadis Nabi :
“Imam (Khalifah) itu laksana penggembala dan hanya ialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya” (HR Bukhari).
Khilafah akan memastikan setiap proyek tol tidak akan berujung membuat celaka (bahaya/dhoror) pada rakyatnya. Sesuai hadis Nabi :
“Tidak ada dhoror (bahaya) dan tidak ada membahayakan (baik diri sendiri maupun orang lain)” (HR Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Daraqutni).
Maka Khilafah akan selalu merujuk para pendapat para pakar saat melaksanakan proyek tol. Dengan demikian pelaksanaan proyek tol akan dilakukan dengan perencanaan matang sesuai saran para pakar (para tenaga ahli) dan tidak terburu-buru, demi mendapatkan kualitas jalan tol yang terbaik.
Bahkan jika diberi masukan bahwa lokasi tersebut berbahaya untuk dibangun tol oleh para ahli, Khilafah akan melakukannya. Walau dari segi pertimbangan ekonomis, lokasinya tidak menguntungkan. Karena yang diprioritaskan di sini faktor keamanan dan kenyamanan rakyat, bukan keuntungan materi. Ini tergambar saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab. Beliau pernah berkata :
“Demi Allah, jika ada seekor keledai jatuh terperosok dari negeri Irak, aku khawatir keledai itu akan menuntut hisab aku pada hari Kiamat”
Dari pernyataan Khalifah Umar ini bisa dipetik hikmah bahwa, seekor keledai saja beliau khawatirkan saat mengalami kecelakaan di jalan, apalagi jika manusia yang melalui jalan tersebut. Ini menunjukkan betapa Islam dan Khilafah sangat memperhatikan pelayanan negara pada rakyat dalam hal penyediaan jalan yang aman dan nyaman. Semoga ini bisa segera terwujud, sehingga masyarakat bisa mudik dengan tenang.
Wallahu’alam bish-shawwab.
