Oleh : Eviyanti (Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif)
Penyebaran wabah Covid-19 yang terus naik telah menimbulkan kekhawatiran akan ketahanan pangan di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kalau ekonomi Indonesia diprediksi akan jatuh di angka 2.1 persen hingga 0 persen, bahkan bisa minus.
Dilansir oleh detikfinance.com, Ahad (10/05/2020), pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2020 hanya 2,97%. Dengan capaian itu pemerintah memiliki 2 skenario ekonomi Indonesia hingga akhir 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sudah ada 2 skenario pertumbuhan ekonomi tahun ini yakni 2,3% dan skenario terburuknya kontraksi atau -0,5%.
Pada awal tahun 2020 hingga bulan ini untuk impor sayuran asal Cina masih membanjiri Indonesia. Nilainya mencapai USD 75,37 juta, naik tiga kali lipat dibandingkan Maret yang hanya USD 23,60 juta. Selain sayuran, yang membajiri negeri juga impor garam, bawang putih dan bawang bombai.
Seperti yang dilansir oleh katadata.co.id, Kamis (23/04/2020), Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengatakan, bahwa untuk memiliki pasokan dalam negeri perlu impor tambahan karena terjadi kenaikan yaitu, untuk sayuran, garam, bawang putih, dan bawang bombai di tahun 2020 ini.
Adanya lonjakan impor pangan yang terus menggila, patut untuk dipertanyakan. Sebab, selain Indonesia merupakan negara agraris, kedaulatan pangan pun konon menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Bahkan pemerintah sendiri menargetkan kedaulatan pangan lewat swasembada bisa terlaksana dalam tiga tahun. Ternyata berbeda dengan fakta yang terjadi.
Jika ditelusuri, lonjakan impor yang terjadi saat wabah karena:
1. Klaim bahwa produksi lokal turun.
2. Pelonggaran syarat impor Kemeterian Perdagangan dan Pertanian berbeda sikap dalam soal impor di masa wabah.
Ini menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang terintegrasi, untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Karenanya rencana swasembada atau kemandirian produksi pangan tak sejalan dengan peluang cukai, yang ingin didapat oleh Kementerian Perdagangan dan kepentingan pebisnis yang mendorong pelonggaran syarat impor. Solusi wabah pun dijadikan alasan. Miris dan ironis bukan? Impor menggila di saat wabah, melanda negeri agraris pula.
Inilah bobroknya wajah kapitalisme dan liberalisme, dimana pemerintah saat ini hanya melindungi jabatan dan kekuasaan mereka dengan menjadikan ekonomi sebagai alasan. Tidak memprioritaskan urusan kesejahteraan rakyatnya. Sistem kapitalisme meniscayakan setiap negara bergantung pada negara lain.
Berbeda dengan Islam dimana kemandirian negara untuk mewujudkan ketahanan pangan dari tatanan individu masyarakat dan negara yang merupakan pilar penting. Pemerintahan Islam akan sekuat tenaga menekan agar impor tidak terjadi. Negara akan mengolah SDA secara maksimal sendiri. Sehingga hasilnya akan dinikmati oleh rakyat. Pemerintah Islam pun akan memberikan perhatian terhadap sarana dan prasarana yang menunjang distribusi hasil pertanian, dengan menyediakan alat transportasi yang memadai. Pemerintah juga akan menyediakan bibit tanaman, pupuk yang murah dan segala fasilitas dalam rangka memudahkan dan mendukung para petani dan yang lainnya. Berbeda dengan kondisi saat ini, impor menggila membuat rakyat sengsara.
Di tengah ketidakmampuan sistem kapitalisme yang kian liberal untuk menyelamatkan manusia dari wabah, ditambah krisis yang akan terjadi pasca wabah, seharusnya hal ini mampu menyadarkan kaum muslim bahwa kita membutuhkan sebuah sistem baru. Sistem yang akan menyelamatkan manusia dari berbagai problematika kehidupan. Yang akan mampu mendorong kita melakukan perubahan sistemik, yaitu dengan sistem Islam. Sudah saatnya kita menegakkan dan menerapkan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan dalam bingkai khilafah.
Wallahu a’lam bishshawab.
