Oleh : Staviera A., dr. (Praktisi Kesehatan di Cirebon)
Raja dan ratu dari Kerajaan Agung Sejagat, gelar yang ketika dibaca maka tersirat kedigdayaan. Kemunculannya cukup sensasional untuk masyarakat Indonesia saat mereka memproklamirkan diri pada tanggal 10 Januari 2020 (BBC, 23/01/2020) sebagai raja dan ratu. Mereka mengklaim sebagai penerus kerajaan Majapahit dan telah mengumpulkan kurang lebih 425 pengikut.
Fenomena ini disusul dengan viralnya kerajaan yang lain, semisal Sunda Empire. Lebih digdaya lagi, Sunda Empire mengklaim bahwa negara-negara besar dan organisasi dunia seperti PBB ada dibawah tangannya. Muncul pula di berita tentang video proklamasi Negara Rakyat Nusantara yang menginginkan NKRI dibubarkan (okezone, 21/01/20).
Berbagai fenomena yang muncul ini memiliki satu kesamaan, yaitu adanya harapan kesejahteraan dan kejayaan yang tinggi, namun disertai klaim-klaim yang bertentangan dengan fakta. Harapan perbaikan ekonomi dan kejayaan tentunya dapat menjadi tawaran yang ‘laris manis’ dalam kondisi rakyat yang tidak sejahtera.
Di masa-masa ini masyarakat dihantam kenaikan harga dan berbagai macam iuran. Pencabutan subsidi gas elpiji hijau, kenaikan iuran BPJS, kenaikan tarif listrik, dan sebagainya. Anggaran negara dirasa begitu ‘ketat’, tapi pejabat malah seenaknya korupsi. Belum lagi kondisi masyarakat yang bersaing langsung dengan korporat lokal maupun asing. Walhasil rakyat nelangsa di negeri sendiri.
Wajar jika harapan akan ‘pemimpin baru yang lebih baik’ menjadi sangat menggoda. Apalagi setelah pemilu presiden lalu yang menyisakan berbagai masalah. Sebut saja meninggalnya 600 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan kasus korupsi yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan anggota dari partai pemenang pemilu.
Ketika sudah malas berharap pada pemilu, kemunculan ‘Ratu Adil’ menjadi harapan. Jika muncul sosok yang dianggap ‘sakti’ lalu menjanjikan kemakmuran atau keadilan, pasti ada masyarakat yang mengikutinya. Apalagi masyarakat Indonesia mudah digerakkan, mudah terbawa opini sebagaimana dikatakan Profesor Salim Said dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) tanggal 21 Januari 2020.
Namun masyarakat yang terbiasa berpikir rasional tentunya tidak serta merta terbawa sosok-sosok seperti ini. Ketika harapan dan klaim yang diajukan tidak rasional, maka masyarakat dapat menilai bahwa kemunculan raja-raja seperti ini bukanlah solusi atas permasalahan mereka. Ketika negara bermasalah, maka harus dicari akar masalahnya secara rasional dan mendalam.
Kerajaan abal-abal pastinya tidak akan laku jika muncul dalam masyarakat yang memiliki kesadaran politik. Bukan sekedar politik praktis seperti aktif di parlemen, namun masyarakat yang peka terhadap masalah kerakyatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan mampu berpikir mendalam untuk menggali akar masalah serta mencari solusinya. Masyarakat ini memiliki prinsip yang kuat.
Contoh prinsip yang rasional adalah Islam, dengan falsafah dasar berupa aqidah Islam. Aqidah Islam berisi keimanan kepada Allah yang didapatkan melalui proses berpikir yang dibimbing oleh wahyu. Risalahnya berupa doktrin keimanan yang tidak bertentangan dengan akal manusia. Begitupun solusi Islam dalam masalah kemasyarakatan memiliki dalil-dalil yang berasal dari sumber yang jelas.
Islam memiliki kualifikasi untuk syarat pemimpin negara, salah satunya dapat dibaca dalam Kitab Al Ahkam As-Sulthaniyyah. Berakal adalah salah satu syarat wajibnya. Tidak boleh memilih pemimpin yang tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi, atau sekarang ramai disebut ‘halu’. Begitupun sifat lainnya yaitu muslim, baligh, merdeka, mampu, adil, dan berjenis kelamin laki-laki.
Membina masyarakat dengan Islam dapat menjadi benteng agar tidak terpengaruh kerajaan abal-abal. Termasuk juga tidak sembarang menebar harapan ‘halu’ namun dengan menerapkan Islam hingga tataran negara agar tercapai rahmatan lil ‘alamin. Islam memiliki dasar dalil yang jelas serta keilmuan yang luas dan rinci mencakup seluruh masalah kehidupan. Itulah tugas kita bersama.
