Mega Skandal Korupsi ASABRI Bukti Nyata Kegagalan Demokrasi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh : Ummu Abdillah

 

Dikutip dari Wikipedia Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Ada beberapa jenis korupsi yang perlu kita ketahui seperti korupsi uang negara, korupsi suap menyuap, korupsi tindakan pemerasan, korupsi penggelapan jabatan, korupsi gratifikasi, korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan.

Dari catatan lembaga pemantau indeks korupsi global, Transparency International merilis laporan bertajuk ‘Global Corruption Barometer-Asia’ dan Indonesia berada diurutan ketiga negara paling korup seantero Asia.

Diantara banyaknya kasus korupsi yang melanda Indonesia, kasus korupsi ASABRI merupakan megaskandal korupsi. Kerugian negara dikasus ini jauh lebih besar dari kasus Jiwasraya. Namun, Kejagung sedang meminta BPK untuk menghitung angka pasti kerugian negara dalam kasus ini. Sejauh ini, penyidik telah menetapkan sembilan tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi ini. Dua di antaranya adalah Benny Tjokro dan Heru Hidayat (www.kumparan.com 28/04/2021) .

Pemerintah mencatat, berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) total kerugian negara sementara dari kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi periode 2012-2019 di PT Asabri (Persero) masih menjadi yang terbesar di Indonesia yakni mencapai Rp 23,74 triliun.

Korupsi yang seakan tiada habisnya menjadikan masyarakat Indonesia menjadi sulit untuk percaya penuh kepada pemerintahan. Mereka seharusnya menjadi tauladan dengan banyak memberikan kontribusi positif yang dapat mensejahterakan rakyat, Malah berkhianat, mengenyangkan perutnya sendiri. Padahal banyak sekali masyarakat yang hidup dalam kemiskinan memerlukan uluran tangan.

Hal ini tentunya mempunyai sebab mengapa korupsi sering terjadi. Salah satunya adalah karena mahalnya ongkos politik dalam kontestasi pesta demokrasi yang seringkali membuat calon penguasa/wakil rakyat perlu mencari suntikan dana dari pengusaha.

Bantuan dana inipun tentulah tidak hanya sekedar free lunch semata. Tetapi ada perjanjian dan etika balas budi. Sehingga ketika mereka berkuasa, ada timbal balik kepentingan dan materi yang terjadi dengan pengusaha. Hal inilah akhirnya yang menyebabkan korupsi merajalela.

Pada dasarnya sampai saat ini hukum yang diberikan kepada para koruptor pun masih tidak memberikan efek jera. Orang akan takut menerima risiko apabila hukum tersebut akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor.

Hukuman yang setimpal dapat berfungsi sebagai pencegah (zawajir), hukuman tersebut diharapkan dapat membuat orang jera untuk melakukan korupsi.

Berbeda dengan kasus pencurian yang termasuk dalam bab hudud, korupsi termasuk dalam bab ta’zir yang hukumannya tidak secara langsung ditetapkan oleh nash, tetapi diserahkan kepada khalifah atau qadhi (hakim).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda, ”Perampas, koruptor (mukhtalis) dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan.” (HR Ahmad, Ashab as-Sunan dan Ibnu Hibban).

Dalam Islam, para koruptor dikenai hukuman ta’zir yaitu berupa tasyhir (dahulu dengan diarak keliling kota, sekarang bisa ditayangkan di televisi dan ditonton oleh masyarakat), penyitaan harta serta hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Di masa kekhalifahan Umar pun pernah menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik baitulmal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.

Masyarakatpun harus ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Seperti yang dicontohkan Khalifah Umar pada awal pemerintahannya, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskanlah aku walaupun dengan pedang.”

Sudah sepatutnya kita hidup dalam pengurusan dengan sistem Islam. Islam selalu memiliki solusi dalam setiap permasalahan termasuk pencegahan serta pemberantasan korupsi. Sementara sistem demokrasi telah terbukti gagal dalan memberantas korupsi. Malahan korupsi semakin tumbuh subur serta menggurita seperti yang terjadi hingga saat ini.

Waalahu ‘alam bisshawab

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *