Oleh: Atik Susilawati, S.pd (Tenaga Pengajar Muslimah)
Memasuki tahun ke dua masa pandemi covid-19, tidak membuat para pejabat pemerintah untuk lebih serius dalam menangani masalah pandemi covid-19 ini. Padahal angka kematian setiap hari semakin bertambah. Mereka malah sibuk mempersiapkan pesta demokrasi yang akan digelar tahun 2024. Para tokoh politik ramai-ramai go public demi menaikkan elektabilitas. Salah satu upaya yang dilakukan para pejabat negara yakni kampanye, berkoalisi dengan partai yang lain untuk meraih tujuan yang ingin digapai.
Beberapa saat yang lalu partai amanat nasional (PAN) dikabarkan resmi bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja nasional di dua pantai di Jakarta selasa (31/8/2021).
Dengan bergabungnya PAN ke koalisi pemerintahan maka tersisa dua partai diparlemen sebagai partai oposisi yakni PKS dan Demokrat. Merapatnya PAN ke koalisi membuat partai oposisi berkurang. Tentu saja hal ini membuat para partai oposisi semakin khawatir, karena lenyapnya kekuatan oposisi sebagai kekuatan penyeimbang dalam politik demokrasi.
Bergabungnya PAN ke koalisi diaggap sebagai bentuk cairnya perpolitikan di Indonesia. Menurut pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing mengatakan,”Bagi saya tidak sesuatu yang heran, karena politik itu cair, karena dipolitik itu tidak ada musuh saejati dan kawan sejati. Kata Emrus saat dhubungi MNC portal, Rabu (25/8/2021).
Emrus berpandangan,”jika dalam waktu dekat presiden joko widodo melakukan ressuffle kabinet, bukan tidak mungkin PAN akan dapat jatah kursi. Landasannya dari segi sudut politik yakni tak ada makan siang gratis, artinya saya masuk, saya dapat apa?”.
Adapun tanggapan dari Analis politik dan Direktur Exsekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan “Sudah 82 persen koalisi pendukung presiden berkuasa, tinggal PKS dan Demokrat, semoga konsisten tidak jadi tukang stempel dan mengamini kebijakan pemerintah”. Tribunnews, Sabtu (28/8/2021).
Saat ini banyak sekali partai koalisi yang meguasai parlemen yakni mencapai 82% dan hanya tersisa PKS dan Demokrat. Fenoma saling berkoalisi sebenarnya bukanlah hal yang baru, sebab dalam politik Demokrasi berkoalisi merupakan kebiasaan atau hal yang biasa karena berasaskan manfaat dan kepentingan. Rakyat hanya dibutuhkan ketika masa Pemilu, setelah itu peran dan suara rakyat diabaiakan.
Masyarakat negeri ini masih berduka dan menderita akibat kegagalan penguasa dalam menangani pandemi covid-19. Betapa tidak, dunia pun mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling tinggi tingkat kematiaannya akibat covid -19. Namun mirisnya ditengah ancaman kolapsnya berbagai sektor kehidupan. Para tokoh politik negeri ini justru sibuk bersetrategi demi meraih suara rakyat dipesta demokrasi mendatang. Pencitaan demi pencitraan ditebar diatas jeritan rakyat yang semakin terpuruk akibat ketidak seriusan pemerintah menyelesaikan pandemi. Dimana empati para penguasa? Apakah rasa empati itu sudah terkalahkan dengan ambisi berkuasa?
Sejatinya rakyat tak butuh janji, yang mereka butuhkan adalah bukti pemeliharaan penguasa atas diri mereka secara nyata. Namun faktanya, rakyat justru berkali- kali menelan pil pahit dan kekecewaan, atas janji manis yang tak terealisasikan. Suara rakyat laksana mutiara yang berharga hanya disaat pemilu saja. Namun setelah itu suara rakyat diabaikan. Wacana penggalangan dukungan untuk kontestasi politik 2024 lebih menjadi perhatian partai dan wakil rakyat. Mereka berfokus untuk menggalang koalisi dan menjajaki berbagai posisi (oposisi masuk kepemerintahan) demi mengamankan kedudukan. Mereka mengeluarkan berbagai jurus demi menaikkan citra diri didepan masyarakat. Termasuk mereka saling berkolaborasi dengan pengusaha demi mendapatkan sokongan dana segar yang akan melancarkan kampanyenya.
Demokrasi memang mahal, jadi konsekuensinya pun tak main-main. Para tokoh politik yang akan naik ke kursi jabatan akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan modal kepada korporasi yang telah mendukung mereka. Maka tidak heran jika para pejabat negara berlomba-lomba melakukan perilaku korupsi yang menggiurkan dengan mengkorupsi dana yang bernilai fantastik.
Inilah potret buramnya politik Demokrasi yang begitu menyengsarakan rakyat. Sistem politiknya mendorong lahirnya parpol politisi pengabdi kursi, bukan pelayan kemaslahatan rakyat. Seharusnya rakyat menyadari bahwa sesungguhnya sistem yang dipakai ini tidak layak digunakan lagi sebab sudah cacat sejak lahirnya.
Berbeda halnya dengan Islam, dalam Islam jabatan tidak diminta melainkan diberikan kepada orang yang dipandang layak untuk mengemban amanah kekuasaan. Jika seseorang meminta jabatan justru itu berbahaya, bisa jadi ada maksud terselubung dibaliknya. Maka Islam sudah mengantisipasi hal semacam itu. Suatu hari, Abu Said Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Bahwasanya Rasulullah saw menyampaikan, “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan, karean sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan dibebani dalam menjalankan kekuasaan tersebut”, (HR. Muttafaqunalaih)
Individu rakyat dalam Islam tidak ada yang berambisi untuk menjabat dan berkuasa, karena dalam Sistem Islam telah ditanamkan keimanan dan ketakwaan yang sudah menghujam dalam dada kaum muslimin. Sehingga mereka faham bahwa jabatan yang diemban akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah swt kelak di hari penghisapan. Dengan begitu, mereka akan memiliki pemahaman bahwa sebuah jabatan merupakan amanah yang harus ditunaikan dengan adil bukan sebagai kendaraan untuk memperkaya diri.
Oleh karena itu sudah saatnya kita beralih ke Sistem Islam, karena hanya didalam Islam lah pemimpin yang adil tanpa pencitraan, yang akan sibuk melayani rakyatnya sepenuh hati. Seperti Umar bin Khattab yang sibuk mengontrol kodisi rakyatnya dan memastikan tidak ada satupun dari rakyatnya yang menderita. Maka mustahil rakyat akan sejahtera selama sistem Demokrasi diterpakan dalam kehidupan. Hanya Islamlah yang mampu mensejahterkan manusia karena aturannya berasal dari Allah swt. Wallahu’alam bissahawab.
