Oleh: Aulia Rahmah (Kelompok Penulis Peduli Umat)
Moderasi beragama yang digagas oleh Amerika Serikat melalui Rand Coorporation terus berlanjut. Proyek yang bertujuan untuk menghadang kebangkitan Islam ideologis ini mengakibatkan akidah umat muslim terancam rusak. Melalui proyek ini, AS dan Negara-negara Barat menghembuskan fitnah sehingga menimbulkan kecurigaan dan perpecahan. Bahkan ulama yang menjadi suluh umat, yang menawarkan solusi demi kebangkitan bangsa melalui penerapan Syariah Islam Kaffah, terancam keberadaannya.
Demikian pula dengan proyek transformasi energi yang digagas oleh negara-negara maju seperti Jepang, Rusia, Eropa, dan Amerika. Demi komitmen Global ini, Pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengeluarkan peraturan tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang. Bahwa untuk mengurangi emisi karbon maka BBM yang dijual adalah Ron 91 keatas, dalam hal ini adalah pertamax. Selanjutnya secara bertahap, pemerintah akan menghapus bahan bakar minyak BBM beroktan rendah jenis premium dan pertalite.
Banyak pakar menilai, kebijakan ini dapat memicu laju inflasi dan menghambat kegiatan ekonomi karena daya beli masyarakat menurun. Inilah memang konsekuensinya, mengganti BBM jenis Pertamax yang mahal (lebih mahal dari premium dan pertalite), maka secara otomatis membuat harga bahan pokok, TDL (Tarif Dasar Listrik), dan PPN ikut mengalami kenaikan pula. Melansir dari katadata.co.id (28/12), Direktur Eksekutif Indonesia Core Muhammad Faisal mengatakan, bahwa langkah pemerintah menghapus premium dan pertalite akan memberi andil tambahan inflasi 1-2%. Kondisi ini juga akan berdampak pada penurunan konsumsi pada kelompok masyarakat rendah dan menengah masing-masing 40% dan kelompok masyarakat atas menurun 20%.
Entah apa yang ada di benak para pemangku kebijakan di negeri ini. Puluhan juta rakyat Indonesia berada di garis kemiskinan. Banyak rakyat yang kehilangan mata pencahariannya oleh dampak pembangunan infrastruktur. Para nelayan dan petani yang tergusur lahannya, sekedar mempertahankan hidup saja sulit, apalagi jika dibebani dengan kenaikan biaya listrik dan PPN. Juga puluhan juta warga kurang mampu yang saat ini menghuni rumah tak layak. Apa kabar nasib mereka di tahun-tahun mendatang?
Inilah faktanya. Negeri kaya minyak, penduduknya jauh dari kata sejahtera. Hutang negara menumpuk, rakyat terus dibebani pajak dan disuguhi dengan kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok seperti kebutuhan vital akan minyak dan gas. Sistem politik dan ekonomi yang mengadopsi dari Sistem Kapitalisme Sekuler nyatanya justru membawa bangsa ini kepada keterpurukan. Berlimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi hak rakyat dikuasakan kepada swasta. Di semua lini kehidupan bangsa ini tergantung dengan regulasi dan arahan negeri-negeri asing.
Dibutuhkan keberanian menuju perubahan. Ketergantungan terhadap utang luar negeri dan komitmen global hanya akan membuat rakyat terus menjadi tumbal. Padahal paradigma bernegara sesungguhnya adalah untuk melayani, melindungi, dan memelihara urusan umat, bukan untuk mempersulit mereka. Termasuk menunaikan amanat untuk mengelola migas (minyak dan gas) secara mandiri tanpa intervensi asing. Serta mendistribusikannya dengan mudah dan murah.
Indonesia mempunyai cadangan gas terbesar kedua setelah Cina di kawasan Asia Pasifik. Dengan cadangan gas yang berlimpah tersebut, seharusnya Indonesia dapat memfasilitasi para ahli untuk melakukan inovasi dalam rangka penemuan energi alternatif yang dibutuhkan. Sehingga tingginya harga minyak dan gas yang dapat menghambat kegiatan ekonomi dapat di tanggulangi sejak dini.
Hanya dengan Sistem Khilafah, Indonesia dan dunia akan dilingkupi keberkahan. Para ilmuwan sholih (ulama) menjadi garda terdepan dari pembangunan. Khalifah akan merekrut mereka, bersama-sama memikirkan dengan sungguh-sungguh akan kesejahteraan rakyatnya. Khilafah dengan struktur pemerintahannya akan memaksimalkan potensi alam yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan, bukan untuk kepentingan oligarki ‘hubbud dunya’ (cinta dunia lupa akhirat) yang telah terjerat komitmen Global seperti saat ini. Khalifah yang menyadari tanggung jawabnya akan mengelola BBM sesuai Syariat dan menjamin rakyat hidup bahagia, harmonis, dan sejahtera. Wallahu a’lam bi ash-showab.
