Oleh Eviyanti (Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif)
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei terkait persepsi publik atas pengelolaan dan potensi korupsi sektor Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia.Berdasarkan hasil survei tersebut diperoleh fakta bahwa korupsi menjadi masalah yang paling memprihatinkan menurut pandangan masyarakat.
Seperti yang dikutip oleh news.detik.com, Ahad (08/08), 60 persen publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir. Survei ini menggunakan kontak telepon kepada responden. Ada 1.200 responden dan dilakukan penambahan sampel di 4 Provinsi, yakni Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara, masing-masing 400 responden. Responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021. Survei ini menggunakan metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error atau MoE) kurang lebih 2,88% pada tingkat kepercayaan 95%.
“Mayoritas publik nasional 60 persen menilai bahwa tingkat korupsi di Indonesia dalam dua tahun terakhir meningkat,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (8/8/2021).
Saat ini, korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah menjadi budaya, mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Adanya lembaga anti korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mampu mengatasi masalah korupsi di negeri ini. Miris.
Ditambah lagi dengan masuknya eks koruptor sebagai komisaris BUMN menegaskan bahwa sistem ini sangat ramah terhadap koruptor.
Seperti yang dikutip oleh kompas.com, Mantan terpidana kasus korupsi Emir Moeis ditunjuk sebagai salah satu komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). PIM merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (BUMN). Ia diangkat menjadi komisaris sejak 18 Februari 2021 dan ditunjuk oleh para pemegang saham PT PIM. Profil mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P itu sendiri telah dimuat di laman resmi PT PIM.
Mengutip laman resmi perusahaan, Emir Moeis diangkat menjadi komisaris sejak 18 Februari 2021 lalu. Hingga Jumat (6/8/2021) malam, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga belum juga merespons saat ditanyakan perihal penunjukan Emir Moeis sebagai salah satu komisaris di PT PIM tersebut. Konfirmasi yang dilakukan melalui pesan singkat WhatsApp tidak dibalas. Diketahui, Emir pernah terjerat kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik uap (PLTU) di Tarahan, Lampung pada 2004 saat menjadi anggota DPR. Ia divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta karena terbukti menerima suap senilai 357.000 dollar AS pada 2014.
Fakta di atas adalah hanya salah satu bukti yang mengonfirmasi Survey yang mencatat persepsi/pandangan masyarakat bahwa korupsi adalah problem besar bangsa.
Dalam pandangan Islam, istilah korupsi dibagi dalam beberapa dimensi yakni, risywah atau suap, saraqah atau pencurian, al gasysy atau penipuan dan juga khianat atau pengkhianatan. Dan memang itu semua perbuatan maksiat. Sebagaimana firman Allah Swt. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”(TQS. An-Nisa : 29)
Tidaklah Allah Swt. melarang sesuatu hal, jika dibalik sesuatu tersebut terkandung keburukan dan mudharat (bahaya bagi pelakunya).Termasuk dalam keburukan tersebut ini adalah korupsi atau ghulul. Islam mengharamkan segala bentuk penyalahgunaan wewenang, apalagi sampai mengambil apa yang seharusnya menjadi hak rakyat. Maka dalam Islam oknum pejabat yang berkhianat tersebut pantas mendapatkan hukuman berat.
Maka dari itu, negeri ini membutuhkan pemerintahan yang mandiri dan dunia membutuhkan kepemimpinan yang adil dan steril dari kerakusan kaum kapitalis. Solusi yang tepat dan obat dari segala penyakit tersebut adalah mengganti sekularisme kapitalisme dengan sistem kehidupan yang diturunkan Pencipta manusia, dengan menerapkan Islam secara kafah. Islam dengan seperangkat aturan syariat yang lengkap dan menyeluruh akan menguliti dan membongkar semua borok mereka para pemangku jabatan tanpa kecuali.
Wallahu a’alam bishshawaab.
