Konsentrasi Utama Transformasi Kesehatan, untuk Layanan Kesehatan Sesuai Harapan
Oleh Fitria Rahmah, S.Pd.
Pendidik Generasi dan Aktivis Muslimah
Lahirnya momen Hari Kesehatan Nasional berkaitan dengan wabah malaria yang melanda Indonesia pada era 50-an. Saat itu, malaria merenggut ratusan ribu nyawa masyarakat Indonesia. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan usaha pembasmian malaria dengan membentuk Dinas Pembasmian Malaria pada tahun 1959. Lima tahun setelah program penyemprotan berjalan, wabah malaria di Tanah Air mengalami penurunan yang signifikan. Lebih kurang 63 juta penduduk telah mendapat perlindungan dari penyakit malaria. Sehingga untuk memperingati capaian tersebut, tanggal 12 November 1964 diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional yang pertama.
Maka setiap 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Indonesia. Di tahun 2023, Indonesia akan merayakan Hari Kesehatan Nasional yang ke-59. Tahun ini, Hari Kesehatan Nasional mengangkat tema ‘Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju.’ Tema tersebut juga tercantum pada logo Hari Kesehatan Nasional 2023 yang diluncurkan Kemenkes RI. Dikutip dari media online detik.health (11/11/2023).
Misi menjadikan Indonesia maju sudah dicanangkan sejak tahun 1996 dalam program Indonesia Emas, dimana pemerintah saat itu mengusung Indonesia Emas dengan visi dan misi ingin mengangkat derajat bangsa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera pada 2045.
Program tersebut masih terus berlanjut hingga hari ini, meskipun kepemimpinan telah berganti. Untuk mewujudkan itu, di era pemerintahan saat ini, Indonesia telah menuangkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, atau dikenal dengan sebutan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas. Peluncuran RPJPN ini juga merupakan upaya mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 dengan visi ‘Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.’
Dalam rangka itu, pemerintah pun sudah menyiapkan Undang-Undang RPJPN 2025-2045 yang ditargetkan rampung pada September 2023. Seperti telah sering digaungkan, pada usia 100 tahun kemerdekaannya (2045), Indonesia diharapkan menjadi negara maju. Pada saat peluncuran RPJPN 2025-2045 yang bertempat di DJakarta Theater di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan setidaknya ada tiga hal pokok yang akan menjadi acuan untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045.
Pertama adalah stabilitas bangsa dan negara. “Stabilitas bangsa ini harus terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil, enggak ada,” ujar Presiden. Kedua, keberlanjutan dan kesinambungan dalam memimpin. Presiden menyampaikan, kepemimpinan pada sebuah bangsa ibarat tongkat estafet yang harus bersambung dan bukan dimulai dari nol pada setiap kepemimpinan. yang ketiga adalah Sumber Daya Manusia (SDM), yang menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia. “Ini kekuatan besar kita. Kita jangan hanya menang dari segi jumlah, tetapi juga harus dari segi kualitas SDM-nya,” ujar Kepala Negara.
Dari tiga pilar yang ada untuk menuju Indonesia Maju, salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada. Diharapkan, dari jumlah penduduk yang banyak dan berkualitas dapat menguntungkan bagi kemajuan Indonesia. Namun sayangnya, hal ini tidak sejalan dengan transformasi menuju Indonesia maju yang dilakukan dalam bidang Kesehatan. Karena transformasi yang dilakukan saat ini lebih ditekankan pada pemanfaatan ekosistem digital untuk meningkatkan layanan kesehatan. Sejatinya permasalahan kesehatan yang begitu pelik saat ini tidak akan selesai hanya dengan digitalisasi peningkatan layanan kesehatan, meskipun ini termasuk hal yang penting.
Pada kenyataannya, kurangnya SDM Medis berkualitas, mahalnya layanan kesehatan, sulitnya layanan kesehatan untuk dijangkau oleh sebagian besar rakyat Indonesia, serta kualitas layanan kesehatan yang masih jauh dari harapan, tanpa disadari berimbas pada Sumber Daya Manusia kita saat ini yang belum terkategori berkualitas.
Selain itu, tingginya angka stunting dikarenakan kemiskinan pun seperti sulit dicari penyelesaiannya. Sebab stunting masih jadi persoalan serius pada anak di Indonesia.
Stunting tidak bisa dianggap sepele. Sebab ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berdampak kepada aspek sosial, aspek ekonomi dan juga pada stabilitas dan keberlangsungan sebuah negara. Anak-anak stunting mengalami gangguan fisik dan perkembangan mental, kekebalan tubuh rendah, gangguan nutrisi dan kesehatan, prestasi akademik rendah, serta berdampak pada produktivitas dan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini jelas akan menghambat terwujudnya SDM berkualitas. Sebab, bagaimana SDM berkualitas akan terwujud jika kondisi generasinya sakit?
Inilah PR besar dunia Kesehatan saat ini yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, prioritas utama transformasi kesehatan seharusnya lebih mengarah pada PR besar tersebut dan bukan transformasi digital kesehatan. Transformasi digital kesehatan yang sedang dikembangkan saat ini hanya akan membuat layanan kesehatan makin mahal dan tidak bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Sebab pemanfaatan ekosistem digital berfokus pada peningkatan inovasi bisnis dan daya saing dibidang kesehatan. Hal ini mengacu pada jaringan teknologi, perangkat lunak ataupun keras yang membutuhkan biasa fantastis.
Suatu ciri khas dari sistem kapitalisme, dimana sektor kesehatan tak luput dari sifat komersialisasi. Sehingga tidak heran jika kesehatan dalam sistem kapitalisme sangat mahal. Jikalau pun ada yang terjangkau, prosedur yang diterapkan sangat rumit dan berbelit. Karena, hanya untung dan rugi yang menjadi fokus utama pada sektor ini di sistem kapitalisme. Hal ini dikarenakan pihak swasta memegang peran utama dalam penyediaan layanan kesehatan, bukan negara.
Berbanding terbalik dengan sistem Islam, dimana kesehatan sebagai kebutuhan dasar setiap rakyat akan terjamin pelayanannya secara penuh oleh negara. Sehingga, kesehatan dalam sistem Islam dapat dijangkau oleh semua rakyat, tanpa terkecuali. Pemimpin dalam negara Islam menyediakan layanan kesehatan mulai dari pengadaannya, fasilitas dengan teknologi terbarukan, sampai hal teknis. Semua itu diselenggarakan oleh negara secara langsung.
Sumber Daya Manusia Medis yang berkualitas tersedia dalam jumlah yang banyak, sebab generasi islami adalah generasi yang unggul. Mereka memiliki perpaduan yang sempurna antara tingginya ahlak dan ilmu. Sistem Islam tidak menjadikan semua sektor yang mengurusi urusan umat sebagai lahan bisnis. Semua itu disediakan dalam rangka menjalankan amanah seorang pemimpin sebagai raa’in (pengurus umat) dan bertanggung jawab atas urusan umat. Begitu pun di sektor pendidikan. Negara akan menyediakan institusi pendidikan untuk tenaga medis secara murah atau bahkan gratis tanpa mengabaikan kualitas. Alhasil, SDM medis yang berkualitas akan tercipta, karena pendidikan sangat mudah untuk diakses.
Daulah Islamiyah memiliki dana yang cukup bahkan berlebih untuk mengurusi urusan rakyat. Kas negara berbasis Baitul Mal yang berasal dari Pos Kepemilikan Umum mencakup pengelolaan berbagai SDA milik umum atau rakyat. Negra hanya berperan sebagai pengelola yang hasilnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. “Orang muslim berserikat dalam tiga hal yaitu; air, rumput (pohon), api (bahan bakar), dan harganya haram. Abu Said berkata: maksudnya: air yang mengalir (HR Ibnu Majah). Lalu pos kepemilikan negara mencakup Fa’i, Kharaj dan Zakat yang pengeluarannya sudah ditetapkan oleh negara.
Maka sebuah keniscayaan untuk Daulah Islamiyah dapat memenuhi semua kebutuhan dasar rakyatnya secara gratis. Hal ini dikarenakan Daulah Islamiyah memiliki sistem ekonomi yang kuat, mandiri dan anti-krisis. Ketika kondisi ekonomi kuat tercipta, maka masalah stunting akan mudah diselesaikan. Sebab akar permasalahan stunting adalah kemiskinan.
Pemandangan berbeda terlihat jelas dalam negara kapitalisme, dimana hutang luar negeri dan pajak menjadi sumber pemasukan utama bagi negara. Akibatnya, negara kapitalisme sangat rentan terserang krisis, karena sarat akan korupsi, terjerat hutang ribawi, dan pajak yang mencekik rakyat.
Maka tak heran jika negara yang menerapkan aturan Allah secara sempurna dapat menyediakan layanan kesehatan yang gratis dan berkualitas. Hal demikian tercipta dari keberkahan yang didapat ketika kita tunduk kepada zat yang Maha Sempurna, Allah azza wa jalla.
Wallahualam bissawab
