Kinerja Menteri Buruk, Salah Siapa?

Oleh: Halimah (Aktivis Dakwah Musi Banyuasin)

Ancaman reshuffle kabinet yang dilontarkan Presiden Jokowidodo saat marah-marah di pidato Sidang Kabinet 18 Juni lalu bener-benar sukses mencuri perhatian publik. Jokowi jengkel dengan kinerja para menterinya dalam penanganan virus Covid-19 saat ini.

Dalam video yang diunggah di saluran Youtube Sekretariat Presiden Minggu (28/6), di hadapan para menteri Jokowi, menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja. Dengan nada tinggi beliau mengatakan bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan.

Patut kita ketahui bersama bahwa reshuffle adalah perombakan kabinet atau pergantian kabinet. Istilah itu berasal dari bahasa Inggris yaitu kabinet reshuffle. Menurut Oxford Learner’s Dictionaries reshuffle adalah untuk mengubah pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang, misalnya dalam pemerintahan. Dalam bidang politik, istilah reshuffle mengacu pada reshuffle kabinet . Yaitu perubahan dalam anggota-anggota kabinet pemerintah, yang diputuskan oleh kepala pemerintahan (misal, perdana menteri atau presiden).

Ancaman reshuffle yang disampaikan Presiden Joko Widodo tersebut, dimaknai beragam oleh para pengamat politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai ancaman reshuffle merupakan peringatan keras dari Joko Widodo yang ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak ragu melakukan reshuffle jika menteri berkinerja buruk (katadata.co.id 30/6/2020).

Haris Azhar, salah satu inisiator laporcovid-19.org, aliansi masyarakat sipil yang fokus mengkritisi penanganan pandemi oleh pemerintah, menilai ekspresi Jokowi hanya basa-basi dan upaya melempar tanggung jawab ke bawahan. Haris mengatakan, Jokowi adalah ‘bos’ dari semua menteri dan jajaran kabinet yang seharusnya memberikan arahan lebih jelas dalam penganganan Covid-19. Menurut Haris, Jokowi tidak paham bagaimana menjadi pemimpin. Ujungnya ia gagal mengonsolidasikan kabinetnya sendiri. Dia juga mengatakan masalah utama dari cara pemerintah menangani Covid-19 adalah terlalu berorientasi ekonomi. Saat pandemi baru merebak, misalnya, pemerintah tidak segera menutup pintu negara dan justru mengkampanyekan wisata Indonesia masih aman. Sekarang, ketika kasus positif Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda melandai, pemerintah sudah bicara kelaziman baru, yang lagi-lagi alasannya adalah agar roda ekonomi kembali bergerak. Menurutnya ini terjadi karena kabinet hanya representasi bisnis dan politik. Orientasinya bisnis privat dan politik status quo saja (tirto.id 29/6/2020).

Kebijakan Mati Rasa Buat Rakyat Kecewa

Kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan penyelamatan ekonomi ketimbang keselamatan jiwa rakyat yang telah diambil dalam penanganan Covid-19, telah membuat rakyat kecewa jauh lebih besar. Karut marut penanganan wabah telah menelan korban yang tak sedikit. Sementara saat ini rakyat masih harus bertaruh nyawa di tengah irasionalnya hidup sebagaimana biasanya di bawah bayang-bayang virus yang disebut sebagai new normal life.

Bukankah kisruh penanganan wabah, ditambah kekesalan Presiden terhadap para menteri ini justru telah menampakkan wajah asli pemerintah yang tak cakap dalam memadamkan wabah? Tidak sinkronnya arahan pemerintah pusat dan daerah saja sudah cukup untuk dijadikan bukti tidak beresnya pemerintah menangani wabah. Sementara para menteri yang notabene pembantu Presiden, saat ini dipertanyakan kinerjanya dalam menangani wabah, bahkan oleh Presiden sendiri.

Masyarakat tentu layak bertanya, bukankah para menteri adalah sosok pilihan Presiden? Mereka diangkat sebagai menteri karena dianggap cakap dan layak memikul tanggungjawab dalam membantu presiden melaksanakan tugas. Mereka adalah orang pilihan dari sekian banyak penduduk negeri ini yang dianggap kapabel mendampingi Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun bagaimana jadinya jika kualifikasi sebagai menteri itu kini dipertanyakan?

Inilah kinerja dari kabinet oligarki. Hasil dari politik transaksional. Pemilihan pejabat pemerintah tidak didasarkan pada kapabilitas, kecakapan atau syarat utama yang dibutuhkan rakyat untuk menyelesaikan masalah mereka. Faktanya, para pejabat publik yang ada saat ini dipilih karena adanya dorongan kepentingan partai yang sedang berkuasa, bagi-bagi jatah kursi dan kue kekuasaan yang mewujudkan rezim oligarki. Jadilah kekuasaan hanya berputar pada segelintir elite. Mereka bekerja bukan untuk melayani rakyat, tapi melayani kepentingan partai dan ambisi kekuasaan. Wajar saja jika mengurus pandemi tak becus. Mengamankan urusan rakyat bukan prioritas kerja mereka.

Potret Menteri Dalam Pemerintahan Islam
Dalam pemerintahan Islam (Khilafah) , menteri disebut Wazir/Mu’awin. Wazir diangkat dan dipilih oleh kepala negara (khalifah) untuk membantu tugas-tugasnya, karena mereka dianggap profesional dan kompeten. Tentu, setelah mereka memenuhi syarat yang telah ditetapkan syariat. Bukan karena pertimbangan yang lain. Wazir diangkat bukan karena orang partai pendukung pemerintah.

Sistem pemerintahan Islam juga tidak mengenal partai berkuasa dan partai opisisi. Meski Khalifah, atau sejumlah pejabatnya kekhilafahan berasal dari partai politik tertentu, tetapi begitu menjadi pejabat publik, hubungannya dengan partai sebagai bagian dari partai sudah tidak ada lagi. Sebagai pejabat publik, khalifah maupun yang lain, akan mengambil jarak yang sama dengan seluruh rakyat, juga partai politik. Dengan kondisi seperti ini, Negara Khilafah akan bersih dari berbagai kepentingan partai, kelompok dan golongan. Jika tidak, maka negara akan terjebak dalam perangkap kebangsaan, kesukuan, keorganisasian, mazhab dan sektarian. Tugas utama mereka sebagai pelayan rakyat tidak akan disetir oleh kepentingan partai. Terlebih kepentingan golongan maupun individu.

Di sisi lain, proses pelaksanaan tugas diliputi suasana keimanan dan kesadaran penuh bahwa amanah yang diberikan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dalam menjalankan tugas, mereka bersih dari kepentingan duniawi. Alhasil, rakyat akan menyerahkan seluruh urusan mereka kepada menteri yang tidak hanya kompeten, tapi juga meletakkan ketakutannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Tidakkah kita merindukan sosok pejabat publik seperti itu?