Oleh: Fath A. Damayanti, S.Si (Pemerhati Lingkungan Dan Politik)
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, pandemi Covid-19 tidak akan menjadi pandemi terakhir. WHO juga menuturkan upaya untuk meningkatkan kesehatan manusia “ditakdirkan” tanpa mengatasi perubahan iklim dan kesejahteraan hewan. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengutuk siklus “berpandangan sempit dan berbahaya” dari membuang uang tunai pada wabah, tetapi tidak melakukan apa pun untuk mempersiapkan kemungkinan pandemi berikutnya. Laporan tahunan pertama Dewan Pengawasan Kesiapsiagaan Global September 2019 tentang kesiapan dunia untuk keadaan darurat kesehatan, yang diterbitkan beberapa bulan sebelum pandemi Covid-19 muncul, mengatakan bahwa planet ini sangat tidak siap untuk pandemi yang berpotensi menghancurkan. “Setiap upaya untuk meningkatkan kesehatan manusia akan gagal kecuali mereka mengatasi antarmuka kritis antara manusia dan hewan dan ancaman perubahan iklim yang membuat bumi kita kurang layak huni,” tukasnya (sindonews.com, 27/12/2020).
Munculnya varian baru Corona membuat sejumlah negara dilanda kepanikan. Pasalnya, mutasi virus penyebab COVID-19 ini disebut lebih menular daripada jenis lainnya yang biasa ditemukan. Dalam beberapa pekan terakhir, ada dua negara yang melaporkan temuan varian baru Corona, yakni Inggris dan Afrika Selatan. Meski belum ada bukti varian baru Corona ini dapat meningkatkan tingkat keparahan penyakit, tetapi jenis baru ini diduga memiliki kemampuan menular yang sangat cepat (detikhealth.com, 28/12/2020). Para peneliti menyimpulkan bahwa varian tersebut mampu menyebar ke lebih banyak orang secara rata-rata dibandingkan varian lainnya. Davies memperingatkan, perkiraan mereka tentang varian baru 56 persen lebih menular masih hitungan kasar karena mereka masih mengumpulkan data tentang penyebaran varian terbaru. “Saya pikir ketika kami mendapatkan lebih banyak data kurva itu, kami akan lebih yakin,” kata Davies. Davies mengatakan, dengan data yang mereka miliki sejauh ini, pihaknya yakin varian baru itu harus ditanggapi dengan sangat serius (kompas.com, 28/12/2020).
Untuk kasus Covid-19 saja sampai saat ini beberapa Negara termasuk Indonesia masih kewalahan mengatasinya. Kendala pun masih banyak, fasilitas kesehatan belum memadai, perlindungan tenaga medis juga belum optimal, dan masyarakat yang sebagian besar masih sangat cuek dengan protocol kesehatan karena kebijakan-kebijakan yang juga tak solutif. Kasus-kasus justru terus bertambah setiap harinya, berdasarkan data terbaru dari World o Meters sebagaimana dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com jumlah kasus Covid-19 dunia pada Minggu, 27 Desember 2020 pagi WIB mencapai 80.668,426. Sementara di Indonesia, berdasarkan data pemerintah pada Senin sore, ada penambahan 5.854 kasus baru Covid-19. Penambahan itu menyebabkan pasien Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 719.219 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Kini, dengan adanya varian virus baru tentu segala sesuatunya harus dipersiapkan agar lonjakan kasus tidak semakin menjadi-jadi.
Dari sini terlihat bahwa Pemerintah bekum secara optimal dalam menangani wabah pandemi, hal ini terlihat dari bagaimaan penyediaan fasilitas kesehatan dan perlindungan terhadap warga negaranya. Justru dalam masa pandemic promosi kepariwisataan digencarkan untuk mengatasi ekonomi yang terpuruk. Begitulah kapitalis, ketika sesuatu hal itu menguntungkan akan dijaga sampai titik darah penghabisan meskipun harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan program Pemerintah tak juga mampu menangani permasalahan di tengah wabah pandemic. Malah semakin terlihat kearah mana rezim berpihak, dari beberapa kebijakan yang diambil justru menguntungkan segelintir pihak dan lagi-lagi yang terdampak paling sulit adalah masyarakat. Begitulah jika sistem kapitalis masih menjadi raja dalam rezim saat ini, sehingga segala kebijakan, segala program dan keputusan tentu haruslah mendatangkan keuntungan dan manfaat, meskipun harus mengorbankan nyawa rakyat. Ekonomi akan semakin ambyar, rezim gagal dalam penanganan wabah.
Sangat berbeda dengan Islam. Islam menjamin kesehatan seluruh warganya tanpa ada diskriminasi, semua masyarakat dari kalangan manapun akan menerima fasilitas kesehatan terbaik dan gratis. Fasilitas kesehatannya menggunakan fasilitas yang terbaik, demikian pula pelayanannya baik di pusat kota maupun pelosok daerah. SDM nya adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya, tentu negara mempunyai tanggungjawab dalam memfasilitasi segala hal yang berhubungan dengan peningkatan kualitas SDM. Tanggung jawab pemimpin adalah menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara cuma-cuma. Pembiayaannya akan dialokasikan secara khusus dari pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan pengaturan ekonomi dalam Islam.
Pun ketika terjadi wabah penyakit, Islam mempunyai pengaturan tersendiri. Islam telah lebih dulu dari masyarakat modern membangun ide karantina. Rasulullah SAW bersabda: “Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (HR Bukhari dan Muslim). Jadi masyarakat yang terkena wabah dilarang untuk meninggalkan daerah yang terjangkit wabah. Pemenuhan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya akan dipenuhi oleh Negara sehingga masyarakat yang dikarantina tidak kekurangan apapun. Pemerintah juga akan menyiapkan tenaga yang ahli dalam bidang kesehatan dan laboratorium terbaik untuk menemukan pengobatan tepat guna bagi masyarakat yang terkena wabah maupun pencegahan untuk masyarakat yang tidak terkena wabah. Demikian pula dengan masyarakat, akan senantiasa menjaga dirinya dari segala sesuatu yang diharamkan. Penjagaan terhadap makanan, minuman, kebersihan diri dan lingkungan.
Terlihat bahwa pelayanan kesehatan dalam Islam begitu luar biasa dalam hal pelayanannya, fasilitasnya, para dokter dan perawatnya, termasuk peran negara dalam memenuhi segala sesuatunya terkait kesehatan. Seharusnya ini menjadi contoh bagi penguasa, bukan justru menyerahkan pengurusan kesehatan kepada pihak lain atau swasta. Sudah semestinya yang harus dilakukan oleh kaum muslim adalah kembali kepada aturan Allah, syariat Islam sebagai dasar atas segala sesuatu. Tak cukup hanya dengan ganti rezim tetapi juga dengan mengganti sistem, mencampakkan sistem kapitalis dan beralih kepada sistem Islam.
Wallahua’lam bishawab
