Kezaliman Pajak dalam Sistem Kapitalisme

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh : Muhaiminah Ibrahim (mahasiswi Makassar)

 

Beberapa waktu ini, tersebar kabar bahwa sembako, sekolah, bahkan persalinan akan dikenanakan pajak. Hal ini diketahui terdapat dalam draft revisi UU nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam pasal 4A.

CNN Indonesia – 12 Juni 2021, terdapat wacana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk di antaranya sembako dan sekolah.

Dikutip dari akun @FaktaKeuangan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu mengatakan bahwa draft RUU tersebut merupakan wacana kedepan dan belum menjadi fokus hari ini karena Indonesia belum pulih dari covid 19. Menurutnya masyarakat masih harus dibantu. Dalam keterangan lainnya akun @FaktaKeuangan juga membantah opini bahwa pajak mencekik rakyat.

Berbeda dengan wacana pengenaan PPN terhadap sembako, sekolah, dan persalinan. Beberapa waktu lalu pemerintah justru memberikan kebijakan relaksasi pajak terhadap penjualan barang mewah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang dikutip dari Tribunnews.com – 11 Juni 2021 mengatakan bahwa hal ini sangat tidak adil jika orang kaya diberi relaksasi pajak termasuk produsen mobil untuk beberapa jenis tertentu diberi pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0 % tetapi untuk rakyat kecil, menurutnya sekedar makan saja sembako dikenakan kenaikan pajak.

Pajak dalam sistem Kapitalisme merupakan tulang punggung ekonomi dan menjadi pendapatan terbesar bagi Negara. Adanya perlakuan berbeda terhadap orang kaya dalam hal pajak ini juga membuktikan bahwa sistem Kapitalisme hanya menguntungkan pemilik modal.

Meskipun dikatakan bahwa draft revisi UU tersebut masih wacana, namun bukan berarti draft tersebut tidak akan diberlakukan kedepannya. Adanya wacana itu sendiri menunjukkan bahwa Negara dengan sistem Kapitalisme ini masih belum mampu menyediakan kebutuhan rakyatnya. Karena masih bertumpu pada pajak yang malah menzolimi rakyat.

Berbeda dengan sistem pemerintahan dalam Islam yaitu Khilafah. sumber pendapatan tetapnya berasal dari Fai’ (anfhal, ghanimah, khumus), jizyah, kharaj, usyur, harta milik umum yang dilindungi Negara, harta haram pejabat dan pegawai Negara, tambang, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, dan harta orang murtad. Sumber pendapatan ini adalah hak kaum Muslim dan masuk ke Baitul Mal.

Selama Baitul Mal masih mampu membiayai kebutuhan rakyat, maka rakyat tidak akan dimintai pajak. Tapi, jika Baitul Mal tidak memiliki dana, maka barulah Khilafah menggunakan instrument pajak. Pajak yang dimaksud hanya diberlakukan bagi kaum Muslim yang mampu dan memiliki kelebihan harta saja. Tidak berlaku bagi rakyat kurang mampu. Dan pajak ini sifatnya hanya sementara. Hanya sampai Baitul Mal memiliki dana lagi dan sanggup membiayai kebutuhan rakyat.

Begitulah bagaimana sistem Islam mengatur persoalan yang terkait dengan pajak. Bukan menjadikan pajak sebagai tulang punggung ekonomi. Melainkan hanya menjadikan pajak sebagai alternatif jika Baitul Mal tidak memiliki dana. Cara pengenaan pajak nya pun tidak mencekik apalagi menzolimi rakyat. karena hanya mereka yang memiliki kelebihanlah yang dimintai pajak oleh Negara.

Maka dalam sistem Islam yang pelaksanaan dan aturannya bersumber dari Allah, tidak akan memberikan tempat bagi pemilik modal atau kaum kapitalis untuk mendominasi ekonomi dan mengakibatkan ketimpangan di tengah masyarakat.

Maka hukum manakah yang kita kehendaki? Hukum yang berasal dari pemikiran manusia yaitu Demokrasi-Kapitalisme ataukah hukum dan sistem yang berasal dari Allah swt yaitu Khilafah Islam?

Allahu Alam Bish Shawwab.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *