Ketika ASN Tertawan Narasi Moderasi Beragama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh : Ummu Hanan (Aktivis Muslimah)

 

Pemberantasan kasus korupsi di negeri ini masih belum berakhir. Dalam upayanya menuntaskan beragam kasus korupsi, publik dikejutkan dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberhentikan 51 pegawainya. Keputusan pemberhentian 51 pegawai KPK tersebut tidak terlepas dari seleksi yang diberlakukan KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). Dari jumlah keseluruhan 1.351 peserta yang mengikuti TWK sebanyak 75 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian dari sejumlah 75 orang tersebut  sebanyak 24 pegawai KPK yang tidak lolos akan dibina lebih lanjut adapun 51 lainnya tidak dapat lanjut (news.detik.com, 02/06/2021).

Tidak hanya soal pemberhentian pegawai namun pembahasan soal yang diangkat dalam TWK juga telah menuai kontroversi. Soal yang diajukan dalam TWK dianggap tidak ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Diantara bentuk soal TWK yang dinilai kontroversial adalah adanya keharusan untuk memilih salah satu diantara Al-Qur’an atau Pancasila. Selain itu bagi pegawai muslimah yang mengenakan kerudung terdapat pertanyaan apakah yang bersangkutan bersedia untuk melepas kerudung. Adanya penolakan untuk melepas kerudung kemudian terkatagori sebagai sikap yang  hanya mementingkan diri sendiri di atas kepentingan negara.

Polemik TWK merupakah gambaran bagaimana karakter aparatur negara (ASN) dibentuk sebagaimana konsep moderasi beragama. Kita dapat melihat dari beberapa variabel yang harus dipilih oleh para calon aparat tersebut menyandingkan antara perkara yang sifatnya terkait dengan keyakinan beragama seseorang dengan tuntutan berbangsa. Adanya tuntutan untuk memilih  mengenakan atau melepas kerudung atau memlilih diantara Al-Qur’an atau Pancasila jelas tidak ada kaitannya dengan tupoksi seorang ASN. Karena itu narasi moderasi yang diadopsi sebagai profiling para ASN terkesan dipaksakan demi melanggengkan praktik moderasi di masyarakat.

Moderasi beragama sejatinya bukanlah konsep beragama yang bebas nilai. Moderasi berasas pada cara pandang pluralisme yang melihat semua agama dan keyakinan itu sama, Pluralisme menjadikan kebenaran itu relatif  bergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Sehingga dalam perspektif pluralisme seorang Muslim tidak boleh meyakini hanya Islam yang benar karena itu berarti dirinya hanya melihat dari sudut pandang Islam. Kebenaran juga menjadi hak atas agama lain karena semua agama menganjurkan kebenaran, maka Muslim pun mengakui kebenaran tersebut. Jika tidak akan lahir sikap intoleran, ekslusif dan berpotensi menimbulkan konflik.

Dari konsep pluralisme lahirlah sikap moderat. Moderat diyakini sebagai cara beragama terbaik dalam menyikapi kondisi masyarakat yang heterogen. Dengan memunculkan sikap moderat dalam beragama akan mampu menangkal segala pengaruh pemikiran yang akan melahirkan radikalisme dan ekslusivisme. Maka wajar jika arahan moderasi beragama senantiasa diaruskan di setiap kalangan tak terkecuali dalam hal profiling ASN. Penting bagi masyarakat, khusunya umat Islam untuk memahami bahwa ide moderasi yang bersumber dari konsep pluralisme beragama tidak sepatutnya dijadikan  pijakan dan solusi atas pengaturan hidup masyarakat.

Moderasi beragama menempatkan agama sebatas sebagai perkara ritualitas. Agama dalam konsep moderasi tidak diberi ruang untuk mengatur masyarakat dan ini bertentangan dengan hakikat Islam. Islam tidak hanya mengatur pada perkara ritual namun juga memberikan seperangkat sistem bagi kehidupan masyarakat seperti pada aspek politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sebagainya. Moderasi beragama jelas tidak cocok jika diadopsi oleh umat Islam karena akan menjauhkan mereka dari penerapan Islam secara menyeluruh. Moderasi beragama hanya akan melanggengkan ide sekulerisme dengan asas pemisahan agama dari kehidupan.

Persoalan yang sedang mendera negeri ini begitu kompleks. Problematika muncul sebab penerapan aturan yang tidak bersumber pada ketentuan Pencipta. Terlebih kita sebagai umat Islam seharusnya hanya menjadikan Allah SWT sebagai pihak yang berhak ditaati aturannya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam yang artinya, ”..Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah.” Umat Islam seharusnya hanya menjadikan aturan Allah SWT sebagai satu-satunya asas dalam pengaturan kehidupan masyakarat, berbangsa dan bernegara. . Umat Islam sejatinya bersungguh-sungguh dalam mewujudkan penerapan aturan Islam yang sempurna di tengah kehidupan mereka.

Wallahua’lam bishawab.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *