Oleh: Ummu Syanum (Komunitas Setajam Pena)
Lagi-lagi, kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 menuai kontroversi. Dari awal pemerintah memilih darurat sipil hingga berganti PSBB (pembatasan sosial berskala besar) serta peraturan mudik dan pulang kampung sudah membuat masyarakat bingung. Apalagi ditambah yang terbaru, akan ada kebijakan relaksasi atau pelonggaran PSBB.
Seperti dilansir cnbcindonesia.com (04/05/2020), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyampaikan bahwa relaksasi PSBB dipicu oleh kenyataan masyarakat yang terlalu dikekang akan stres. Stres, kata dia, akan membuat imunitas orang menurun sehingga dapat tertular virus corona baru penyebab Covid-19. Dan pemerintah tengah memikirkan pelonggaran untuk aturan tersebut disiapkan untuk mencegah masyarakat yang merasa stress karena merasa terlalu dikekang.
“Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB nanti akan diadakan sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran,” jelas Mahfud melalui siaran langsung di instragramnya, Sabtu(2/5) malam.
Ia memberikan contoh pelonggaran itu soal aktivitas yang dapat dilakukan dengan protokol tertentu selama PSBB. Menurutnya, hal tersebut dipikirkan oleh pemerintah karena pemerintah tahu kalau masyarakat dikekang maka akan timbul stress yang berujung pada menurunnya imun mereka.
Namun rencana pelonggaran PSBB ini mendapat kritik dari sejumlah kalangan. Wakil Wali Kota Bogor Desir A Rachim mempertanyakan alasan Mahfud bahwa PSBB membuat warga kesulitan berbelanja, beliau menjelaskan pasar, toko yang bergerak di bidang kebutuhan dasar atau bahan pokok, masih beroperasi selama penerapan PSBB. Tempat makan pun masih buka, namun dengan sistem pelayanan delivery. Menurutnya sudah banyak kelonggaran yang diberikan selama penerapan PSBB. (detik.com, 3/5/20)
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan juga menambahkan bahwa salah satu alasan Mahfud adalah PSBB membuat masyarakat stres itu keliru dan salah besar. Tanggapan serupa juga diberikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Syahrul Aidi Maazat, yang mencurigai rencana pemerintah melonggarkan PSBB hanya demi kepentingan segelintir pebisnis. Pebisnis itu, kata dia, hampir bangkrut sehingga mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB. Menurut Syahrul, bila alasan dibalik rencana itu benar hanya untuk kepentingan bisnis, maka pemerintah sudah melanggar asa keadilan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dimana keselamatan masyarakat adalah hal yang paling penting.
Semua kritik dan kekhawatiran yang disampaikan berbagai kalangan memang sangat mendasar. Sebab pemerintah sendiri sejak awal telah memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19 terlihat setengah hati dan juga tidak menyelesaikan masalah. Terlihat dari fakta di lapangan bahwa jumlah pasien positif dan meninggal akibat Covid-19 terus bertambah karena masyarakat masih bebas beraktivitas. Jika ada masyarakat yang stres seperti yang disampaikan bisa jadi bukan karena PSBB, tetapi karena biaya hidup selama PSBB tidak dijamin oleh negara.
Kita tidak mempungkiri dalam kondisi wabah saat ini, memang menjadikan rakyat sangat terbatas bergerak dalam mencari nafkah, akan tetapi solusi pelonggaran PSBB justru akan membahayakan keselamatan rakyat. Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, Keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama.
Wacana kebijaksanaan pelonggaran PSBB ini justru kembali menunjukkan ketidak pedulian pemerintah terhadap rakyat. Pemerintah seoalah mementingkan berputarnya roda perekonomian tetapi mengorbankan nyawa rakyat dan membiarkan rakyatnya mandiri memenuhi kebutuhan pokok dengan kondisi nyawa yang terancam. Hingga adanya rencana pelonggaran kebijakan PSBB yang disinyalir ada kepentingan para pebisnis didalamnya.
Inilah wajah negara kapitalisme dimana harta keuntungan lebih penting dari nyawa. Aturan kapitalisme telah terbukti gagal dalam melindungi rakyat. Kapitalisme hanya menganggap negra sebagai regulator yang mengatur kepentingan rakyat. Dimana saat sudah berbicara untung-rugi, pemenuhan materi selalu dikedepankan, bukan lagi pemenuhan kebutuhan rakyat yang didahulukan. Itulah kapitalis dimana uang lebih berharga dari yang lainnya. Maka berharap kemaslahatan rakyat dan wabah ini segera berlalu pada pengaturan sistem kapitalis sekarang ini sama saja seperti kita bermimpi disiang hari.
Dalam islam, Islam menjadikan negara sebagai junnah( perisai) yang akan melindungi rakyatnya dan berupaya meminimalisasikan korban akibat wabah seperti ini. Dimana segala kebutuhan rakyat akan dipenuhi pada masa karantina karena begitu berharganya harga nyawa seorang muslim. Rakyat butuh sistem yang memanusiakan mereka. Rakyat butuh pemimpin yang berfungsi sebagai pelayan sekaligus perisai yang melindungi mereka.
Wallahu’ alam bish shawab.
