Oleh : Sabrina Syahidah (Aktivis Dakwah Kampus di Surabaya)
Politisasi agama dalam dunia demokrasi bukanlah suatu hal yang baru. Penguasa yang hanya mencari simpatisan dari rakyat menggunakan kekuatan suara ummat, khususnya ummat islam karena yang yang memiliki suara yang terbanyak. Setelah mendapatkan hati kaum muslimin, penguasa seakan melupakan bagaimana harga dari suara ummat. Mereka menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk mengendalikan ummat. Hal ini terlihat dari setiap kebijakannya, diantaranya pembungkaman yang dilakukan kepada Mahasiswa, Pembubaran Ormas dengan adanya perpu Ormas, dan kebijakan-kebijakan lainnya, seakan takut kekuasaanya lengser.
Lihat saja bagaimana Rezim anti kritik ini membungkam suara-suara ulama yang lantang menyampaikan kebenaran. Dengan kekhasannya, rezim ini melucuti para ulama-ulama agar tidak diberikan tempat yang presentatif menyampaikan suaranya kepada Ummat.
Jakarta, CNN Indonesia — Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu (26/11) malam. Sejumlah nama baru muncul, wajah lama hilang seiring pengumuman Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025.Misalnya, nama Din Syamsuddin dan sejumlah ulama identik dikaitkan dengan Aksi 212 terdepak dari kepengurusan. Nama Din digeser Ma’ruf Amin. Wakil Presiden RI itu kini mengemban jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Ujang mengatakan MUI sangat strategis bagi pemerintah. Sebab ormas ini mengumpulkan berbagai ormas Islam dalam satu wadah. Sementara pemerintah punya masalah dengan kelompok Islam kanan yang diorkestrasi Rizieq Shihab. Dengan menggandeng MUI, kata dia, posisi pemerintah tentu akan jadi lebih aman. Lanjut ia mengatakan, “Kalau MUI tidak dipegang, akan membahayakan. Buktinya dulu zamannya Pak Ma’ruf Amin pas demo Ahok, itu kan MUI menaikkan terus,” ujarnya.
MUI dikenal sebagai Lembaga yang menampung setiap organisasi islam yang berada di Indonesia. Meski dalam fatwanya tidak bersifat mengikat, namun ummat memiliki kepercayaan kepadanya. Ummat membutuhkan suatu badan institusi yang bisa dipertanggung jawabkan. Apalagi melihat bagaimana persoalan-persoalan yang semakin bertambah setiap harinya. Pengaruhnya ditengah-tengah ummat sangan signifikan, diantaranya terlihat ketika adanya aksi 212. Namun saat ini, ulama-ulama itu mulai didepak dari kedudukannya, dan digantikan dengan “orang-orang pilihan” Rezim anti kritik ini. Dengan tangan wakil presiden saat ini, dimana beliau adalah mantan ketua MUI, mengganti struktur keanggotaan di MUI.
Dikatakan, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai dominasi dan kekuatan Ma’ruf Amin di MUI sangat kentara. Membuka dugaan kuat campur tangan pemerintah di payung besar para ulama tersebut. Ia mengatakan, “Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Ma’ruf Amin kan wapres. Tentu pemerintah ingin majelis ulama dalam kendali. Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan,” ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).
Seperti diketahui, kurang lebih dua tahun sejak Ma’ruf ikut dalam politik kekuasaan. Akhir 2018, ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama petahana Joko Widodo. Saat itu, ia sedang memegang jabatan sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI. Jabatan di PBNU ia tinggalkan, tapi tidak dengan jabatan di MUI. Selain itu, Ma’ruf, dalam Munas MUI tahun ini, memimpin Tim Formatur yang terdiri dari 17 ulama. Tim ini berwenang menentukan siapa saja yang akan berada di pucuk pimpinan MUI, termasuk ketua umum MUI. Ujang berpendapat skenario ini mirip seperti yang terjadi di DPR RI. Kubu pemerintah merangkul sebanyak-banyaknya rekan koalisi dan menyingkirkan yang bernada sumbang.
Berharap kepada rezim yang tidak menjadikan sumber hukumnya adalah Hukum Allah memang mustahil dapat lantang mengatakan kebenaran. Ulama-ulama yang menyuarakan kebenaran akan dibungkam, kekuasannya akan dihalang, dan kemampuannya dihambat. Fitnah juga tidak lupa mereka berikan sebagai bentuk rasa tidak suka mereka terhadap orang-orang yang melakukan amar ma’rif nahi munkar.
Lebih lanjut lagi, dalam TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan sampai saat ini di Indonesia belum ada satu orang pun yang mampu tampil sebagai imam umat Islam.
Sebenarnya inilah masalah utama yang seharusnya menjadi perhatian ummat. Ketika pemimpin kaum muslim tidak ada, maka suara ummat islam, institusi ummat islam yang tidak mengikat namun berpengaruh ini (MUI) akan digunakan sebagai alat bagi penguasa untuk mengontrol umat. Oleh karena itu, kita sebagai ummat islam seharusnya yang memegang kontrol tersebut, dengan mewujudkan Kepemimpinan Umat Islam dalam Bingkai Khilafah Islam.
Khilafah adalah istitusi yang dipimpin oleh seorang Khalifah sebagai imam umat islam seluruh dunia. Dia akan mengarahkan ummat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Sistem ini orisinil, sebagai warisan Nabi Muhammad Saw. Maka, apabila institusi ini didirikan maka ummat akan dimanfaatkan untuk kepentingan agar taat kepada Allah, berbeda halnya dengan sekarang, yang menggunakan ummat islam untuk kepentingan kantong-kantong penguasa Kapitalis-Sekularis.
Wallahua’lam bishawab
