Oleh: Rumaisha 1453 (Aktivis BMI-Community Kota Kupang)
Dalam Kamus Ekonomi, dijelaskan: “Political Economy is the science of wealth and deals with effort made by man to supply wants and satisfy desires.” (politik ekonomi adalah ilmu pengetahuan tentang kekayaan dan hubungan dengan usaha-usaha yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan). Dari definisi politik ekonomi ini, terlihat bahwa dalam sistem ekonomi kapitalis-liberal, untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, negara tidak perlu campur tangan terhadap perekonomian masyarakat.
Terlihat dari bukti perekonomian masyarakat saat ini yang terpuruk. Sebelum pandemi covid-19 melanda dunia saja perekonomian dunia mengalami krisis. Apalagi setelah pandemi melanda, sehingga mengakibatkan perekonomian dunia anjlok. Diberitakan, Suriah kembali mengalami krisis pangan, hal ini tejadi sejak perang berkecamuk di sana. Berdasarkan studi yang diterbitkan Universitas Humboldt pada 2020, Suriah kehilangan 943 ribu hektar lahan pertanian sejak 2010 hingga 2018. Hingga Februari 2021, setidaknya 12,4 juta warga dari 16 juta warga suriah mengalami krisis pangan. (https://www.msn.com, 31/05/2021).
Bukan hanya di Suriah, di Myanmar kini jutaan warga menghadapi ancaman krisis pangan dan kelaparan ekstrem, hal ini didengungkan Program Pangan Dunia (WFP). WFP memperkirakan dalam 6 bulan ke depan, sebanyak 3,4 juta lebih orang akan kelaparan di Myanmar dan siap untuk melipatgandakan bantuan makanan daruratnya. Sejak kudeta, harga BBM naik membuat kenaikan harga pangan menghantam daerah terpencil dengan sangat keras. (https://lenterasultra.com, 29/05/2021).
Krisis pangan yang melanda berbagai belahan dunia terjadi sejak 03 Maret 1924. Sejak saat inilah sistem ekonomi Islam tergantikan dengan sistem ekonomi kapitalis-liberal. Kapitalisme memiliki prinsip dan pilar-pilar ekonomi yang konsisten memproduksi krisis pangan dan kemiskinan secara struktural. Prinsip-prinsip ini sangat efektif menghisap kekayaan-kekayaan negeri – negeri kaum Muslimin. Dan menjadi mekanisme eksploitasi massal bagi jutaan penduduk miskin dunia.
Kesenjangan ekonomi dalam sistem kapitalis-liberal sangatlah nyata. Disaat sebagian negeri mengalami krisis pangan yang terbilang ekstrem. Di negeri para pencetus kapitalis mengalami kelimpahan pangan. Kasalahan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan hingga menimbulkan kesenjangan akibat fokusnya pada peningkatan produksi. Upaya penghapusan kemiskinan dan krisis pangan diarahkan pada produksi total negara maupun pendapatan per kapita.
Masalah krisis-krisis pangan yang terjadi setiap tahunnya disebabkan salah fokus mencari akar masalahnya. Masalah kemiskinan sesungguhnya berpangkal pada buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Sehingga negeri-negeri yang terdampak konflik pun kurang diperhatikan oleh perekonomian dunia. Sedangkan negeri-negeri para kapital terpangku menikmati kekayaan alam dari hasil eksploitasi tersebut. Negeri-negeri kaum Muslimin terjajah dan hidup tidak sejahtera.
Sebagai solusi pemecahan hakiki agar negeri kaum Muslimin yang terdampak konflik terlepas dari krisis pangan ini, maka harus dikembalikan pada Islam. Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah krisis pangan dan kemiskinan. Berbeda jauh dengan sistem kapitalis yang pemerintah memiliki peranan yang minim untuk pengurusan ini. Sistem ekonomi Islam dibangun diatas pondasi akidah Islam. Hal ini yang menjadi landasan tugas penting yang diemban Negara Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok individu per kepala setiap warga negara.
Negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, orang perorang, dengan mekanisme yang sudah ditetapkan syariah. Negara juga wajib menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan vital masyarakat, yakni keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Sehingga setiap warga negara berusaha memenuhi kebutuhan selain kebutuhan vital. Distribusi kekayaan yang merata inilah yang menjadi prinsip pembeda utama perekonomian Islam dan kapitalis.
Selain itu negara Islam juga memiliki mekanisme tata kelola Keuangan dan APBD negara yang jauh berbeda dengan saat ini. Tata kelola anggaran negara Islam meliputi 3 hal, yaitu kaidah pengalokasian belanja negara, pos pembiayaan belanja wajib, dan kaidah mendapatkan pembiayaan belanja wajib. Adapun setiap pengelolahan anggaran negara meliputi pos-pos yang sudah ditetapkan dalam negara Islam. Ekonomi islam sangat menunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
Jelaslah mengatasi kemiskinan tidak bisa secara parsial, namun harus lewat perubahan sistem yang menyeluruh. Yakni mengganti sistem kapitalis-liberal yang menjadi akar kemiskinan umat dengan sistem Islam. Sistem Islam sendiri hanya bisa tegak dalam Daulah Islamiyah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Sehingga aka ada perisai dan pelindung umat yang akan mensejahterakan. InsyaAllah akan terwujud dalam waktu dekat, Allahu Akbar.
WalLahu a’lam bi ash-shawab.
