Kemiskinan Menurun : Mungkinkah Terwujud ?
Oleh : Dyah Astri Wandi (Aktivis Dakwah)
Kabar gembira dari pemerintah untuk rakyat Indonesia. Baru-baru ini pemerintah mengumumkan bahwa Kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Melalui kanal resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2024 garis kemiskinan di negeri ini mengalami penurunan sebesar 9,03 persen.
Hal ini disebut-sebut sebagai bukti nyata komitmen Presiden Joko Widodo untuk mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Mengingat target yang diinginkan yakni berada di angka 7,5 persen.
Akan tetapi, angka tersebut bisa jadi hanya sebuah angka yang pada kondisi riilnya negeri ini masih sangat jauh untuk lepas dari jerat kemiskinan. Jika memang benar kemiskinan menurun, mengapa gelombang PHK semakin besar ?
Pabrik-pabrik ‘Raksasa’ banyak yang tutup, sebanyak 7,86 juta masih banyak yang menganggur, dan bisa jadi ini pun seperti fenomena gunung es. Fakta dilapangan masih sangat jauh lebih banyak dari itu.
Ironinya, ditengah jutaan rakyat Indonesia yang menganggur dan banyaknya pabrik yang tutup, pemerintah justru semakin membuka lebar-lebar impor dari negeri Penjajah (China).
Banyak yang menyebut, bahwa kemiskinan di negeri ini ibarat lingkaran setan. Tidak tau ujungnya dimana, tidak tau kapan bisa segera terselesaikan.
Sudah banyak dana yang digelontorkan untuk menyelesaikan problem ini, namun upaya-upaya tersebut masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Sejatinya, menyelesaikan problem kemiskinan di negeri ini ibarat jauh panggang dari api. Berharap pada sesuatu yang mustahil terwujud.
Selama kapitalisme masih menjadi jantung dan aliran darah negeri ini, maka mengharapkan kemiskinan terus menurun bukanlah suatu keniscayaan. Karna dalam sistem ini, pemerintah hanya berperan sebagai regulator bukan raa’in (pelayan) rakyat.
Berbeda halnya jika jantung dan aliran darah negeri ini memakai sistem Islam. Seorang Khalifah akan mengentaskan kemiskinan dengan cara :
1. Khalifah yang mengelola harta untuk memenuhi segala hajat rakyatnya yang diambil dari harta Baitul Mal. Harta Baitul mal diperoleh dari hasil kelola kekayaan alam, pajak orang kafir, ghanimah, harta ghulul pejabat dan aparat, dan lain sebagainya.
2. Adanya Departemen Sosial yang nantinya bertugas mendata siapa saja rakyat yang tergolong miskin dan tidak miskin. Apabila tergolong miskin, dan ia memiliki kemampuan bertani maka negara akan memberikan modal berupa tanah, dan semacamnya.
3. Khalifah senantiasa memonitor pergerakan harta agar tau indikator kapan terjadi ketimpangan ekonomi dan kapan rakyat diberikan subsidi.
4. Islam sangat tegas mengharamkan riba dan Baitul Mal akan membantu rakyat yang membutuhkan pinjaman kapan pun dan berapapun nominal yang diinginkan.
Demikianlah Islam mengatasi kemiskinan dan bukan lagi mimpi maupun bualan belaka.
Wallahu’alam
