Kemiskinan Membuat Stunting Makin Genting

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Kemiskinan Membuat Stunting Makin Genting

 

Oleh Dwi Maria, Amd. Kep

 (Pemerhati Publik)

 

Penanganan kemiskinan dan stunting masih terus menjadi program prioritas di tahun 2023 ini, karena dinilai tidak ada kemajuan yang cukup berarti dalam perbaikan dua persoalan besar ini di tahun-tahun sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusa dan kebudayaan (Menko PMK) Muhajie Efendi mengatakan,”Penyebab stunting dilatarbelakangi oleh fenomena kemiskinan ekstrem seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi dan lainnya”. Sehingga permasalahan kemiskinan ekstrem dan stunting saling beririsan dengan angka mencapai 60 persen.

Pemerintah mengklaim telah melakukan berbagai upaya guna menangani masalah stunting dan kemiskinan ekstrem melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sementara intervensi gizi sensitive adalah intervensi pendukung untuk mempercepat penurunan stunting, seperti penyediaan air bersih, MCK, dan fasilitas sanitasi. Namun ternyata upaya tersebut belum mampu mengatasi masalah kemiskinan sehingga membuat stunting makin genting, karena hanya merupakan upaya tambal sulam tanpa menyelesaikan akar masalahnya.

Akar Masalah

Sudah menjadi opini umum di tengah masyarakat bahwa ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok terutama pangan akan menyebabkan bahaya terhadap jiiwanya. Karena pangan merupakan salah satu hajatul udhowiyah yang harus dipenuhi saat itu juga, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi scara layak atau pemenuhannya tertunda bisa membahayakan kesehatan.

Maka ketika terjadi kasus stunting bisa dipastikan gizi makanan anak-anak tersebut tidak terpenuhi secara baik sehingga menyebabkan tumbuh kembang anak terganggu. Salah satu faktor penyebab ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi anak adalah kemiskinan, dan kemiskinan yang terjadi saat ini adalah kemiskinan sistemik.

Dimana kemiskinan yang terjadi saat ini merupakan dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang membuat para capital bebas menguasai sumber daya alam yang ada. Padahal seharusnya SDA tersebut adalah milik umum atau milik rakyat, sehingga hasil yang melimpah dari sektor ini terus dikusai para pemilik modal yang menyebabkan negara tidak punya dana untuk mengurus rakyatnya. Jangankan mengurus rakyat, justru penguasa kapitalisme terus memalaknya dengan pajak ditengah sulitnya rakyat mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.

Ditambah lagi dengan dikomersilkannya pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, jaminan keamanan dan keadilan kepada rakyat, dimana rakyat diharuskan membayar mahal jika memerlukan layanan publik tersebut. Kondisi ini diperparah dengan semakin mahalnya harga kebutuhan makanan pokok, sehingga hanya mereka yang memiliki kelebihan harta yang mampu membelinya, sedangkan bagi yang miskin hanya mampu gigit jari dan bermimpi.

Oleh karena itu, kita butuh sistem ekonomi alternatif yang mampu menyelesaikan problem kronis ini, dan satu-satunya sistem yang mampu menyelesaikannya hanyalah sistem ekonomi Islam dalam bingkai Daulah Islam.

Solusi Islam melalui sistem ekonomi yaitu memiliki berbagai kebijakan yang akan menjamin kesejahteraan warganya, diantaranya:

Pertama, Penguasa dalam sistem Islam adalah khodimul Ummah (pelayan umat), sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW,

“Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya” (HR. Bukhori).

Kedua, Negara akan menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap warganya dengan menyediakan lapangan pekerjan yang luas bagi laki-laki sebagai kepala keluarga.

Ketiga, Negara akan fokus pada upaya peningkatn produksi pertanian dan pangan, mendata ketersediaan pangan dan pendistribusiannya.

Keempat, Negara akan menutup celah monopoli pasar oleh para spekulan sehingga harga barang stabil dan mengikuti mekanispe pasar serta

Melarang privatisasi SDA oleh para Kapital, baik swasta maupun asing. Negaralah yang akan mengelola SDA sebagai milik umum dan hasilnya akan di berikan seluruhnya untuk rakyat.

Dengan mekanisme tersebut, maka masalah kemiskinan ekstrem dan stunting bisa teratasi dan rakyat akan sejahtera karena mendapatkan jaminan atas kebutuhan dasar publik (pendidikan, kesehatan dan keamanan) secara gratis sebab negara akan membiayai dengan dana hasil pengelolaan SDA yang masuk ke kas negara (baitul mal).

 

Wallohu’Alam Bishshawwab.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *