Kebijakan Zalim untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Kebijakan Zalim untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah

Oleh Anna Franicasari 

Aktivis dakwah 

 

Para pelaku kezaliman seolah lupa bahwa Allah SWT selalu mengawasi perilaku mereka. Lalu mengapa Allah SWT seolah membiarkan kezaliman mereka ?. jawabnya adalah tidak lain karena Allah SWT menunda siksa atas mereka di hari akhirat kelak nanti sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT

 

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ەۗ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُۙ

 

Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim perbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata (mereka) terbelalak.

QS.Ibrahim : 42

 

Begitupun pemerintah yang seolah tak bersalah atas kezaliman yang dibuat pada rakyatnya mengenai perihal tempat tinggal.Yang mana terjadinya polemik peraturan pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2024 perihal pelaksanaan tabungan perumahan rakyat atau tapera, menuai penolakan serempak.Tak hanya buruh, pengusaha pun menolak pemotongan gaji perusahaan guna membantu pembiayaan pembelian rumah.Nantinya para karwayan bakal mendapatkan potongan gaji sebesar 3% sebagai iuran Tapera, dengan rinciannya 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% menjadi tanggung jawab perusahaan pemberi kerja. Kewajiban iuran tapera diyakini bakal menambah beban kelas menengah di Indonesia, lantaran daftar potongan gaji yang diterima karyawan semakin panjang.

Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran tapera sebesar 3% (dibayar pengusaha 0,5% dan dibayar buruh 2,5%) tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK.

 

Rasul SAW bersabda:

”siapa saja yang menipu kami bukanlah termasuk golongan kami”

(HR. Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad).

 

TAPERA hanya janji manis dan kebijakan yang tidak masuk akal diciptakan pemerintah guna menambah beban rakyat untuk menyejahterakan penguasa. Segala cara licik dilakukan seperti pajak naik, listrik naik, bahan pokok naik agar pundi pundi cuan mengalir deras ke kantong penguasa zalim yang katanya wakil rakyat. TAPERA di sistem kapitalisme menyuburkan penguasa diatas penderitaan rakyatnya.

TAPERA membuktikan bahwa negara tidak bisa menyejahterakan rakyat nya.

Bahkan negara akan menambah angka kemiskinan di Indonesia, dikarenakan jumlah pengangguran juga meningkat.

Rumah adalah kebutuhan pokok yang harus disediakan oleh negara. Bukan negara memberikan angan angan belaka agar buruh memiliki rumah dengan kemustahilan agar buruh dan peserta tapera memiliki rumah. Sudahlah membebani potongan upah buruh setiap bulan, di masa pensiun atau saat PHK juga tidak bisa memiliki rumah.

Akal licik dan culas selalu ada selama negara memakai sistem kapitalis yang ujung-ujungnya mencekik serta menindas rakyat. Kebijakan yang ditanda tangani oleh jokowi tanggal 20 mei 2024 yang lalu dan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 itu mewajibkan pekerja untuk menjadi peserta badan pengelola tabungan perumahan rakyat (BP Tapera) .

Perihal ini berkesan memaksakan terhadap rakyat tapi memakmurkan para penguasa negri. Para pengusaha berdalih bahwa TAPERA diluncurkan sebagai bentuk gotong royong dan dana yang terkumpul kemudian dikelola oleh (BP TAPERA) untuk membantu pembiayaan rumah bagi mereka yang memenuhi syarat. Tapi miris setiap rakyat diwajibkan untuk mengikuti program ini namum rakyat belum tentu bisa mendapatkan rumah hasil potongan gajinya dikarenakan ada yang PHK,lansia, serta kriteria lainnya yang tidak memenuhi syarat dari program TAPERA ini. Keadaan yang sangat miris,negara yang kaya tapi dipimpin oleh penguasa dzalim yang diotaknya hanya menjadikan rakyat sebagai boneka. Yang kaya makin kaya dan miskin makin sengsara. TAPERA bukan solusi kepemilikan rumah melainkan jalan tol yang menghasilkan keuntungan bagi penguasa negri. Negara yang mayoritas muslim tapi memakai sistem dan peraturan kapitalis yang hasilnya terjadi kedzaliman di negri sendiri.

 

”Pemimpin mana saja yang dimintai mengurus rakyat, sementara dia menipu rakyatnya maka kelak dia dimasukkan ke dalam neraka”

(HR. Ahmad).

 

Dalam islam sudah dijelaskan dengan tegas bahwa tugas negara adalah melayani rakyat, bukan melayani pengusaha dan penguasa.

Islam mempunyai aturan dan mekanisme sebab negara adalah pelayan dan wajib mengurusi kebutuhan rakyatnya. Pemimpin dalam islam tidak akan dzalim terhadap rakyatnya, Karena mereka sadar kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.Negara dalam sistem Islam, yakni Khilafah, menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan yang aman, nyaman, dan syar’i yang menerapkan politik perumahan Islam, yakni sekumpulan syariat dan peraturan administrasi, termasuk pemanfaatan riset dan teknologi.Kehadiran penguasa sebagai pelaksana syariat kafah menjadikan khalifah berkarakter penuh kepedulian dan tanggung jawab. Khalifah bukan berposisi sebagai regulator, melainkan sebagai peri’ayah (raa’in) dan penanggung jawab atas urusan rakyatnya.Khilafah memastikan bahwa harga rumah yang dibangun bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.Khilafah mengambil pembiayaan untuk tata kelola perumahan dari kas negara (baitulmal). Saat kas negara kosong, sedangkan masih banyak rakyat yang tidak memiliki rumah, negara bisa menarik pajak dari orang kaya. Namun, sifatnya temporer, yakni pungutan dihentikan setelah kebutuhan terpenuhi. Negara tidak akan mengambil pembiayaan dari utang luar negeri. Selain haram karena mengandung riba, yang demikian juga akan menyebabkan kemudaratan. Sebagaimana kita ketahui bahwa utang luar negeri adalah alat penjajahan ekonomi negara kaya terhadap negara miskin.

 

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

 

Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.

(QS.Asy-Syura ayat 42)

 

Rasulullah saw. telah mencontohkan, saat awal hijrah dari Makkah ke Madinah, dibantu dengan para mu’awin-nya, beliau saw. mengurus tempat tinggal kaum Muhajirin di Madinah karena mereka hijrah tanpa membawa harta. Demikian juga pada masa kekhalifahan Islam, para khalifah telah mengatur tata kota dengan sebaik baiknya, termasuk mengatur lahan perumahan.

 

Inilah penerapan hukum Islam dalam pengaturan perumahan dan pemukiman yang dilakukan negara yakni Khilafah. Ini adalah satu satunya jawaban bagi permasalahan perumahan hari ini. Secara keyakinan, kesahihan konsep, dan bukti penerapannya dalam sejarah peradaban Islam itu sendiri. Dan mengantarkan pada satu kesimpulan hanya khilafah yang dapat mewujudkan aturan dan pemersatu umat di penjuru dunia.

 

Wallahualam bissawab

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *